KENDAL, TRIBUNCAKRANEWS.COM — Praktik dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar kembali ditemukan di wilayah Lingkar Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.
Berdasarkan pantauan awak media pada Senin, 9 November 2026, sebuah warung makan yang berada di Jl. Lkr. Kaliwungu No.2, Area Sawah, Sumberejo, Kec. Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51372, diduga dijadikan kedok untuk aktivitas penyedotan dan penampungan solar subsidi.
Modus yang terpantau, warung tersebut melayani truk-truk yang singgah. BBM jenis Solar yang diduga berasal dari tangki armada truk tersebut disedot, kemudian ditampung ke dalam jerigen-jerigen plastik berukuran besar.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Pantauan di lokasi memperlihatkan sejumlah jerigen berisi cairan berwarna gelap yang diduga solar, diangkut di dalam bak truk boks bernomor polisi H-8159-KX dan di area sekitar warung.
Setelah terkumpul dalam jumlah tertentu, BBM tersebut diduga kemudian diperjualbelikan kembali kepada pihak lain dengan harga di atas harga subsidi.
Pemilik lokasi tersebut diketahui bernama Sunoto — nama tersebut masih dalam tahap dugaan dan perlu pembuktian lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.
Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak yang bersangkutan. Aktivitas penampungan tersebut terpantau masih berlangsung di siang hari dan berada di jalur ramai yang dilalui kendaraan logistik.
Dasar Hukum yang Diduga Dilanggar
Jika terbukti, perbuatan tersebut diduga melanggar sejumlah ketentuan pidana:
1. UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
Pasal 55: Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
Pasal 53 huruf c dan d: Setiap orang yang melakukan pengangkutan dan/atau niaga BBM tanpa Izin Usaha Pengangkutan dan/atau Izin Usaha Niaga, dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 40.000.000.000,00.
Pasal 54: Setiap orang yang meniru atau memalsukan BBM dan hasil olahan, dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 60.000.000.000,00.
2. Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM
Solar subsidi hanya diperuntukkan bagi konsumen tertentu, seperti transportasi umum, nelayan, petani, dan usaha mikro. Memindahkan, menimbun, dan memperjualbelikan kembali Solar subsidi kepada pihak yang tidak berhak merupakan bentuk penyalahgunaan distribusi.
3. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
Pasal 480 KUHP tentang Penadahan: Jika terbukti membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang yang diduga hasil kejahatan.
Pasal 55 KUHP tentang Penyertaan: Jika perbuatan dilakukan bersama-sama, baik sebagai pelaku, turut serta, maupun yang menyuruh melakukan.
Dorongan untuk Aparat Penegak Hukum
Atas temuan tersebut, awak media dan masyarakat mendesak:
Polres Kendal dan Polsek Kaliwungu untuk segera melakukan penyelidikan, penggerebekan, dan penindakan di lokasi tersebut.
Ditreskrimsus Polda Jateng untuk menelusuri jaringan distribusi, asal-usul solar, dan pihak pembeli / penadah.
Pertamina Patra Niaga dan BPH Migas untuk melakukan audit terhadap SPBU yang diduga menjadi sumber solar subsidi tersebut.
Menjamin perlindungan terhadap pelapor dan awak media yang melakukan pemantauan di lapangan.
“Negara dirugikan miliaran rupiah setiap tahun akibat praktik seperti ini. Solar subsidi yang seharusnya untuk rakyat kecil justru ditimbun dan dijual kembali untuk keuntungan pribadi. Kami minta polisi tidak tutup mata,” ujar salah satu warga yang meminta namanya tidak disebutkan.
Masyarakat berharap penegakan hukum dilakukan secara transparan, tuntas, dan tidak tebang pilih, agar praktik serupa tidak terus berulang di jalur Lingkar Kaliwungu yang dikenal sebagai jalur logistik padat.
Tim Redaksi














