YOGYAKARTA, TRIBUNCAKRANEWS.COM — Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Irjen Pol Langgeng Purnomo, S.I.K., M.H., membeberkan kronologi utuh terkait penanganan aksi massa pada 10 November 2026, (Rabu, 11 November 2026).
Langkah ini diambil untuk merespons berbagai kritik serta narasi di media sosial yang menuding aparat bertindak represif dalam mengamankan unjuk rasa.
Irjen Pol Langgeng Purnomo menjelaskan bahwa eskalasi bermula saat kelompok massa tak dikenal di depan Gedung DPRD DIY melakukan penyerangan secara anarkis menggunakan batu dan bom molotov.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menghadapi situasi yang mengancam keselamatan umum, kepolisian mengedepankan tindakan terukur dengan mengerahkan 4 Satuan Setingkat Kompi (SSK) Brimob untuk mengurai massa.
“Brimob langsung 4 SSK mendorong massa perusuh. Personel reserse yang telah disiapkan juga bergerak cepat dan mengamankan 154 orang,” ujar Irjen Pol Langgeng Purnomo.
Dari 154 orang yang diamankan, latar belakang mereka tercatat sangat beragam, mulai dari mahasiswa, pelajar SMA dan SMP, hingga anak-anak. Khusus bagi massa di bawah umur, Kapolda menegaskan penanganannya dilakukan secara khusus sesuai ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak.
Bantah Rantis Masuk Kampus UGM
Menanggapi narasi viral yang menyebutkan kendaraan taktis (rantis) polisi merangsek ke dalam area kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Kapolda DIY membantah keras tuduhan tersebut.
Kapolda meluruskan bahwa massa yang dihalau dari kawasan Malioboro sempat melarikan diri secara bergerombol dan melakukan aksi pembakaran di Bundaran UGM.
Saat petugas melakukan pengejaran, massa bergerak masuk berlindung ke area perbatasan kampus UGM. Mengetahui hal tersebut, aparat kepolisian secara sadar memilih untuk menahan diri.
“Di sini kita tidak berani menggunakan gas air mata apalagi water cannon. Petugas hanya siaga di perbatasan, sekitar 30 hingga 50 meter sebelum garis batas UGM. Di situlah Brimob bertahan bersama rantisnya,” jelas Kapolda.
Kepolisian kemudian mengedepankan upaya negosiasi dengan massa yang bertahan hingga pagi hari, sebelum akhirnya seluruh pasukan ditarik mundur secara tertib.
Klarifikasi Keterlibatan Warga dan Jaga Warga
Terkait isu keterlibatan organisasi masyarakat (ormas) yang berhadapan dengan penyampai aspirasi, Irjen Pol Langgeng Purnomo menegaskan tidak ada mobilisasi dari pihak kepolisian.
Kemunculan elemen masyarakat murni didasari rasa kepemilikan atas ruang publik serta dinamika sosial budaya lokal yang merasa terganggu akibat aksi anarkis.
“Sultan sampai diperlakukan seperti itu, situasi grassroot di DIY merasa sangat prihatin. Jangan ada anggapan polisi memanfaatkan ormas. Sejak awal kami bersama para lurah sudah mengimbau agar warga tidak ikut-ikutan turun ke jalan,” kata Kapolda.
Ia menambahkan, Jaga Warga bukanlah ormas represif, melainkan sistem keamanan lingkungan berbasis desa yang kedudukannya mirip dengan Pecalang di Bali. Lembaga ini dibentuk oleh kepala desa dan berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas serta Babinsa untuk mengurus keamanan lokal, kebencanaan, hingga kegiatan kemasyarakatan.
Transparansi dan Gelar Perkara Melibatkan Pengawas Eksternal
Menanggapi keprihatinan sejumlah pihak, termasuk rilis resmi dari Fisipol UGM, Polda DIY berkomitmen untuk membuka ruang komunikasi dan memberikan gambaran situasi secara utuh bahwa tindakan tegas di lapangan difokuskan kepada pelaku penyerangan dan pembuat kerusuhan.
Penanganan aksi ini juga mendapat atensi serta asistensi langsung dari Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan Wakil Ketua DPR RI Dasco yang turun mengecek kondisi lapangan pada Rabu dini hari.
Kapolri turut mempertanyakan aksi massa yang masih berbuat rusuh hingga pukul 01.00 WIB, padahal batas waktu penyampaian aspirasi telah diberikan secara rasional hingga pukul 19.00 WIB.
Guna menjamin transparansi dan kepastian hukum, Polda DIY menggelar perkara secara terbuka dengan melibatkan pengawas eksternal.
“Hari ini dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan mana pihak yang lanjut ke proses penyidikan dan mana yang dipulangkan. Proses ini disaksikan langsung oleh Komnas HAM, Kompolnas, hingga Ombudsman,” pungkas Irjen Pol Langgeng Purnomo. ( Red / Pur ) .
