Oleh: Kompol Erwin Chan Siregar, S.H., S.I.K., M.H.
Serdik Sespimmen Polri Dikreg Ke-67 Tahun 2026
Jakarta, Tribuncakranews.com – Sumber daya alam merupakan kekayaan strategis bangsa yang berperan penting dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan, penguasaan, dan pengelolaannya kerap menimbulkan perselisihan antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha. Apabila tidak dikelola secara tepat, persoalan tersebut berpotensi berkembang menjadi konflik sosial yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Konflik sumber daya alam dapat muncul akibat sengketa lahan, dampak pertambangan, kerusakan lingkungan, hingga ketimpangan akses terhadap sumber penghidupan. Menurut Freeman (1984), pengelolaan kepentingan para pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam mencegah benturan kepentingan yang berkepanjangan.
Dalam hal ini, terdapat tiga pendekatan strategis yang perlu diperkuat:
Penguatan deteksi dini. Polri perlu meningkatkan pemetaan potensi konflik, identifikasi kepentingan para pihak, serta pengumpulan informasi untuk mengantisipasi perkembangan gangguan Kamtibmas.
Dialog dan mediasi partisipatif. Penyelesaian perselisihan perlu memberikan ruang yang setara kepada seluruh pihak agar kesepakatan tercapai secara sukarela, adil, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial.
Sinergitas lintas sektor. Koordinasi antara Polri, pemerintah daerah, instansi teknis, dan tokoh masyarakat diperlukan untuk memastikan penyelesaian konflik berjalan terpadu sesuai kewenangan masing-masing.
Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep Collaborative Governance dari Ansell dan Gash (2008), yang menekankan pentingnya dialog, kepercayaan, dan kerja sama antarpemangku kepentingan dalam menyelesaikan persoalan publik.
Pada akhirnya, keberhasilan penanganan konflik tidak hanya ditentukan oleh kemampuan meredam ketegangan, tetapi juga mencegah perselisihan berulang. Melalui deteksi dini, komunikasi terbuka, dan kolaborasi berkelanjutan, Polri dapat memperkuat stabilitas Kamtibmas sekaligus mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan.
Daftar Pustaka
Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571.
Freeman, R. E. (1984). Strategic management: A stakeholder approach. Pitman.
Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
Editor : Khanza Haryati
