SKANDAL PA CILACAP: SIDANG BARU DIMULAI 17 NOVEMBER, RUMAH WARGA SUDAH MAU DIKOSONGKAN 19 NOVEMBER – BELUM INKRAH, KETUA DIDUGA SALAHGUNAKAN WEWENANG

- Kontributor

Selasa, 17 November 2026 - 12:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Satu Lembaga, Dua Putusan Janggal Dalam 2 Hari, Korban: inisial A , Karangtengah Sampang*

 

*CILACAP, JAWA TENGAH, Tribuncakranews.com (17 November 2026)* – Dugaan skandal penyalahgunaan wewenang mencoreng lembaga peradilan di Kabupaten Cilacap. Pengadilan Agama Cilacap diduga nekat melaksanakan eksekusi pengosongan rumah warga padahal belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Korban adalah *A*, warga Perum Bumi Sampang Baru RT 001 RW 013, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap.

Berdasarkan 4 dokumen resmi yang diterima redaksi, kejanggalan itu sangat telanjang:

 

*FAKTA 1 – UNDANGAN EKSEKUSI:*

Panitera PA Cilacap, *Mokhamad Miftah*, menerbitkan surat resmi Nomor *0469/PAN.W11-A4/UND.HM2.1/XI/2026* tertanggal *02 November 2026*. Surat bersifat Penting, perihal Undangan Rapat Koordinasi. Isinya memberitahukan akan dilaksanakan *Eksekusi Pengosongan pada 19 November 2026* atas sebidang tanah seluas 178 m2 berikut bangunan di atasnya, *SHM Nomor 1440 atas nama Iqbal Bagus Panuntun* yang terletak di Desa Karangtengah, Kecamatan Sampang.

 

*FAKTA 2 – RELAAS JURUSITA:*

Jurusita PA Cilacap, *Joko Siswanto, A.Md*, menerbitkan *Relaas Pemberitahuan Eksekusi Nomor 1/Pdt.Eks.HT/2026/PA.Clp* pada tanggal *3 November 2026*. Dalam relaas itu disebutkan dasar eksekusi adalah *Penetapan Ketua Pengadilan Agama Cilacap tanggal 24 Agustus 2026*. Pelaksanaan eksekusi ditetapkan *Kamis, 19 November 2026, Pukul 09.00 WIB*, titik kumpul di Balai Desa Karangtengah dilanjutkan ke objek lokasi. Pemohon Eksekusi adalah I B P melalui kuasa I, melawan A sebagai Termohon Eksekusi.

 

*FAKTA 3 – SIDANG GUGATAN BARU DIMULAI:*

Anehnya, pada sistem e-Litigasi PA Cilacap, tercatat *Persidangan Nomor: 5544/Pdt.G/2026/PA.Clp* dengan agenda *Sidang Pertama pada Selasa, 17 November 2026 Pukul 09:00:00 WIB*.

Artinya, gugatan baru disidangkan tanggal 17 November, tapi rumah sudah mau dieksekusi tanggal 19 November. Hanya selisih 2 hari.

Baca Juga:  Sukindar ​Waketum DPP FERADI WPI dan Subur Jaya Lawfirm Pasang Stiker Pendampingan Hukum di Rumah Ibu Yuliati

 

*FAKTA 4 – BELUM ADA INKRAH:*

Hingga berita ini dirilis, pihak Termohon Eksekusi, A, menyatakan tidak pernah menerima dan tidak pernah ada Putusan Pengadilan Agama Cilacap yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) sebagai dasar hukum eksekusi pengosongan tersebut. Yang ada hanya Penetapan Ketua, bukan Putusan Majelis Hakim yang inkrah.

 

*ANALISIS HUKUM:*

Sesuai Pasal 196 HIR dan yurisprudensi Mahkamah Agung, eksekusi pengosongan (eksekusi riil) *WAJIB* didasarkan pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah), telah dilakukan Aanmaning (teguran), dan tidak sedang ada perlawanan. Penetapan Ketua saja tidak sah sebagai dasar eksekusi.

Jika eksekusi tetap dipaksakan tanpa inkrah, maka tindakan Ketua PA Cilacap patut diduga sebagai *Perbuatan Melawan Hukum dan Penyalahgunaan Wewenang Jabatan*.

Kuasa keluarga korban mengatakan, “Ini satu lembaga mengeluarkan dua produk hukum yang saling tabrak. Logika hukumnya di mana? Perkara 5544 baru sidang pertama tanggal 17, kok perkara eksekusi 1/Pdt.Eks.HT sudah mau bongkar rumah tanggal 19? Kami menduga Ketua PA Cilacap menyalahgunakan wewenang. Kami akan lawan.”

 

*LANGKAH HUKUM:*

Pihak korban menyatakan akan melaporkan Ketua Pengadilan Agama Cilacap ke tiga lembaga negara:

1. *Badan Pengawasan (BAWAS) Mahkamah Agung RI* melalui portal SIWAS

2. *Komisi Yudisial (KY) RI* atas dugaan pelanggaran Kode Etik

3. *Ombudsman RI* atas dugaan maladministrasi

 

Mereka juga akan mengajukan Perlawanan Eksekusi dan Permohonan Penundaan Eksekusi ke PA Cilacap pada 18 November 2026.

Hingga berita ini ditayangkan, Ketua Pengadilan Agama Cilacap belum memberikan klarifikasi resmi.

 

Sumber berita : H.Dahri Ketua GRIB JAYA Kab CIlacap. ( MBAH WASIS )

Editor : Khanza Haryati

Komentar ditutup.

Follow WhatsApp Channel tribuncakranews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Perburuan Sindikat Narkoba! Polres Langkat Gagalkan Peredaran 21 Kg Sabu, Jalur Aceh–Jambi Terendus
Tak Sekadar Teori, Personel Polres Demak Dibekali Pemahaman Upaya Paksa dan Praperadilan
Terindikasi Kuat Adanya Pengeroyokan & Penganiayaan Terhadap Korban Berinisial IS & MR Advocate Rensis, AKTIVIS PERS & LEMBAGA ALIANSI INDONESIA INDONESIA Tidak Akan Tinggal Diam Dengan Kasus Ini
Berawal dari Telepon 110, Polisi Bongkar Dugaan Peredaran 621 Butir Obat Berbahaya di Sragen!
Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
Kapolda DIY Tekankan Transformasi Pelayanan dan Program “Polisi Bersama Masyarakat”
BULOG Kanwil Yogyakarta Ikuti Gerakan Serentak Penyerapan Jagung Nasional Secara Hybrid Melalui Zoom Meeting di Kulon Progo DIY
Diduga BBM dari Motor Thunder Dijual Kembali ke Warung Madura, Aktivitas di SPBU 41.502.14 Kaligarang Disorot
Berita ini 45 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 23:24 WIB

Perburuan Sindikat Narkoba! Polres Langkat Gagalkan Peredaran 21 Kg Sabu, Jalur Aceh–Jambi Terendus

Rabu, 18 November 2026 - 19:31 WIB

Tak Sekadar Teori, Personel Polres Demak Dibekali Pemahaman Upaya Paksa dan Praperadilan

Rabu, 18 November 2026 - 19:25 WIB

Terindikasi Kuat Adanya Pengeroyokan & Penganiayaan Terhadap Korban Berinisial IS & MR Advocate Rensis, AKTIVIS PERS & LEMBAGA ALIANSI INDONESIA INDONESIA Tidak Akan Tinggal Diam Dengan Kasus Ini

Rabu, 18 November 2026 - 18:51 WIB

Berawal dari Telepon 110, Polisi Bongkar Dugaan Peredaran 621 Butir Obat Berbahaya di Sragen!

Rabu, 18 November 2026 - 18:43 WIB

Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut

Berita Terbaru