Suria Depari Buka Suara! SIP Minta Bobby Nasution Evaluasi dan Copot Kadis DLHK Sumut

- Kontributor

Kamis, 19 November 2026 - 12:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MEDAN, Tribuncakranews.com – Satgas Inti Prabowo (SIP) menyoroti sejumlah persoalan yang berkembang di Sumatera Utara, mulai dari dugaan aksi unjuk rasa pesanan, integritas gerakan mahasiswa, hingga berbagai persoalan lingkungan hidup yang dinilai membutuhkan perhatian serius Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kamis (19/11/2026)

Ketua Harian Satgas Inti Prabowo (SIP), Suria Depari, secara tegas meminta Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengevaluasi dan mencopot Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sumut. Desakan tersebut disampaikan menyusul berbagai persoalan lingkungan yang menurutnya belum mendapatkan perhatian dan penanganan sebagaimana mestinya.

Suria menyoroti kondisi hutan di kawasan Berastagi yang mengalami penggundulan, dugaan perambahan hutan, dugaan aktivitas perusahaan yang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ke sungai, dampak pencemaran lingkungan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta perlindungan satwa liar yang dilindungi di Sumatera Utara.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, berbagai persoalan tersebut seharusnya menjadi perhatian serius DLHK Sumut sebagai instansi yang memiliki tanggung jawab dalam urusan lingkungan hidup dan kehutanan di tingkat provinsi.

” Dengan adanya hutan Berastagi yang gundul, perambahan hutan, perusahaan yang diduga membuang limbah B3 ke sungai, dampak lingkungan, karhutla, serta satwa yang dilindungi di Sumut yang terkesan kurang mendapat perhatian, ini menjadi persoalan serius yang harus dievaluasi,” ujar Suria.

 

Soroti Dugaan Aksi Demonstrasi Pesanan

Selain persoalan lingkungan, SIP juga menyoroti dugaan adanya aksi demonstrasi pesanan atau berbayar yang mengatasnamakan Front Intelektual Mahasiswa Sumatera Utara (FIMSU).

Sekretaris Jenderal SIP, Edison Marbun, sebelumnya menyampaikan keprihatinannya terhadap dugaan tersebut. Ia menilai apabila benar terdapat praktik demonstrasi yang didasarkan pada kepentingan tertentu atau imbalan, hal itu dapat mencederai independensi dan integritas gerakan mahasiswa di Sumatera Utara.

Edison juga menyinggung beredarnya foto kebersamaan sejumlah peserta aksi dengan beberapa aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, hal tersebut perlu mendapatkan penjelasan, terlebih salah satu tuntutan demonstrasi berkaitan dengan persoalan integritas ASN.

Meski demikian, dugaan aksi pesanan maupun konteks foto tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.

Baca Juga:  Sinergitas dan Soliditas TNI-Polri, Danrem 072/Pamungkas Hadiri Upacara Peringatan HUT Bhayangkara ke-80

Edison menyarankan agar gerakan mahasiswa yang membawa isu integritas juga memberikan perhatian terhadap dugaan penyimpangan penggunaan anggaran pemerintah yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat.

Ia mencontohkan aksi Forum Mahasiswa Pemuda Peduli Sumatera Utara (FMPP-SU) pada 5 November 2026 di Kantor DLHK Sumut, Jalan Sisingamangaraja, Medan.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa mempertanyakan penggunaan anggaran dengan total pagu sekitar Rp9,04 miliar dan menyoroti dugaan ketidaksesuaian penggunaan anggaran tersebut.

 

Suria Depari Pertanyakan Independensi Gerakan Mahasiswa

Suria Depari juga menyinggung adanya aksi pendampingan mahasiswa yang menurutnya justru menimbulkan tanda tanya mengenai independensi gerakan mahasiswa.

Ia mempertanyakan apakah gerakan tersebut benar-benar murni memperjuangkan kepentingan masyarakat atau justru memiliki pola gerakan yang menyerupai organisasi kemasyarakatan (ormas).

Menurut Suria, mahasiswa seharusnya memiliki kebebasan dan independensi dalam menyampaikan kritik, mengawasi kebijakan pemerintah, serta memperjuangkan kepentingan masyarakat tanpa ditunggangi kepentingan tertentu.

“Atas dasar itu, saya selaku Ketua Harian Satgas Inti Prabowo meminta Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mencopot Kadis DLHK. Masih banyak yang bisa menggantikan dan memiliki kinerja lebih baik dari kadis yang saat ini menjabat,” tegasnya.

 

Minta Gubernur Evaluasi Kinerja DLHK Sumut

SIP berharap Gubernur Sumatera Utara tidak mengabaikan berbagai persoalan tersebut dan segera melakukan evaluasi terhadap kinerja DLHK Sumut.

Evaluasi itu diharapkan mencakup pengawasan kawasan hutan, penindakan terhadap dugaan pencemaran lingkungan oleh perusahaan, penanganan karhutla, perlindungan satwa liar yang dilindungi, hingga transparansi penggunaan anggaran.

SIP juga menilai pengawasan terhadap penggunaan anggaran pemerintah harus berjalan seiring dengan upaya perlindungan lingkungan hidup dan penegakan hukum.

Persoalan lingkungan hidup bukan sekadar urusan administratif, melainkan menyangkut kepentingan masyarakat luas, keberlangsungan ekosistem, serta tanggung jawab pemerintah dalam menjaga sumber daya alam Sumatera Utara.

Hingga berita ini disusun, tanggapan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution maupun Kepala DLHK Sumut atas desakan tersebut belum dimuat dalam bahan keterangan yang diterima redaksi. *(Tim)*

Editor : Khanza Haryati

Komentar ditutup.

Follow WhatsApp Channel tribuncakranews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

PENSIUN SEBAGAI ASN 1 OKTOBER, MALAH PULANG JADI KADES! INI SOSOK JUMAIDI NO URUT 1 BERINGIN – ANAK DESA YANG TIDAK LUPA AKAR! 
Publik Menanti Bukti Penindakan Terhadap Arena Diduga Sabung Ayam Tanjung Morawa yang Diduga Kebal Hukum
Dasco dan Posisi Strategis PWI dalam Dinamika Kekuasaan
Senjata Pindad Diduga Disiapkan dan Ada Dugaan Pertemuan di Markas FKPPI Tanjung Morawa, Polda Sumut Dinanti Usut Dugaan Dalang Kasus Donny Pa’cek
RS Hermina Banyumanik Gelar Pelatihan Bantuan Hidup Dasar, Bekali Relawan Penanganan Korban Kecelakaan
Kodim Pemalang Ikuti Apel Gelar Pasukan dan Peralatan Kesiagaan Bencana, Perkuat Sinergi Hadapi Musim Hujan 2026/2027 di Kabupaten Pemalang
Air Mata Haru dan Kebanggaan Ibu An An atas Bantuan Rutilahu di Cikajang Garut
Komitmen Jaga Pesisir dari Abrasi, Polres Jepara Gelar Aksi “Green Policing” Tanam 100 Mangrove di Pantai Telukawur
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 14:16 WIB

PENSIUN SEBAGAI ASN 1 OKTOBER, MALAH PULANG JADI KADES! INI SOSOK JUMAIDI NO URUT 1 BERINGIN – ANAK DESA YANG TIDAK LUPA AKAR! 

Jumat, 20 November 2026 - 13:50 WIB

Publik Menanti Bukti Penindakan Terhadap Arena Diduga Sabung Ayam Tanjung Morawa yang Diduga Kebal Hukum

Jumat, 20 November 2026 - 13:43 WIB

Dasco dan Posisi Strategis PWI dalam Dinamika Kekuasaan

Jumat, 20 November 2026 - 13:38 WIB

Senjata Pindad Diduga Disiapkan dan Ada Dugaan Pertemuan di Markas FKPPI Tanjung Morawa, Polda Sumut Dinanti Usut Dugaan Dalang Kasus Donny Pa’cek

Jumat, 20 November 2026 - 12:30 WIB

RS Hermina Banyumanik Gelar Pelatihan Bantuan Hidup Dasar, Bekali Relawan Penanganan Korban Kecelakaan

Berita Terbaru

Berita

Dasco dan Posisi Strategis PWI dalam Dinamika Kekuasaan

Jumat, 20 Nov 2026 - 13:43 WIB