BOYOLALI, TRIBUNCAKRANEWS.COM –Selasa ( 10/11/2026 ) Dugaan praktik mafia Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite kembali mencoreng distribusi energi di wilayah Kabupaten Boyolali. Modus operandi culas ini terungkap lewat aktivitas pengisian BBM di SPBU Kaligentong 44.507.03 dan di SPBU Tengaran 44.507.01 secara berulang menggunakan sepeda motor, penyedotan isi tangki ke dalam jerigen, hingga pendistribusian ilegal ke sejumlah penjual pom mini demi meraup keuntungan pribadi.
Yang lebih memprihatinkan, dalam proses konfirmasi di lapangan, pihak yang diduga terlibat secara terang-terangan mencatut nama salah satu oknum wartawan yang diklaim menjadi pelindung (back up) agar bisnis ilegal tersebut berjalan mulus tanpa gangguan.
Modus Operandi: Kuras Tangki hingga Distribusi ke Pom Mini
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan temuan dan penelusuran di lokasi, praktik ini dilakukan secara terstruktur dengan pola sebagai berikut:
• Pengurasan Berulang: Pelaku diduga membeli Pertalite subsidi di SPBU menggunakan kendaraan tertentu secara berulang kali.Pemindahan ke Jerigen: BBM yang baru diisi kemudian disedot menggunakan selang ke dalam beberapa jerigen ukuran besar di titik penampungan sementara.Pemasokan Ilegal: Jerigen-jerigen berisi Pertalite subsidi tersebut selanjutnya didistribusikan kembali kepada para penjual pom mini eceran di wilayah Boyolali dan sekitarnya dengan selisih harga yang menguntungkan pelaku.Tindakan ini tidak hanya menggerogoti hak masyarakat kecil yang berhak menerima subsidi negara, tetapi juga sangat berbahaya dari aspek keselamatan karena penyimpanan BBM dalam jerigen di permukiman sangat rawan memicu kebakaran.
Pencatutan Oknum Profesi Pers
Saat dikonfirmasi terkait aktivitas penyedotan dan distribusi ilegal tersebut, pelaku berinisial D sempat melontarkan pernyataan yang mengarah pada dugaan keterlibatan pihak luar. Pelaku menyebut adanya salah satu oknum wartawan berinisial WT yang diduga menjadi back up kegiatan tersebut.
Praktik membekingi aktivitas ilegal jelas mencederai marwah dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang menempatkan pers sebagai kontrol sosial, bukan pelindung kejahatan.
Jerat Hukum Tegas Bagi Pelaku dan Pemasok Ilegal
Penyalahgunaan BBM bersubsidi—mulai dari penyedotan, penimbunan dalam jerigen tanpa izin, hingga penjualan kembali ke pom mini—merupakan tindak pidana berat di bidang minyak dan gas bumi:
1. Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (sebagaimana diubah dalam UU Cipta Kerja): Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.Pasal 53 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi:Pengangkutan Tanpa Izin (Huruf b): Ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda maksimal Rp40 miliar.Penyimpanan Tanpa Izin (Huruf c): Ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda maksimal Rp30 miliar.Niaga Tanpa Izin (Huruf d): Ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda maksimal Rp30 miliar.Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 serta aturan BPH Migas: Melarang keras pembelian Pertalite (JBKP) menggunakan jerigen untuk diperjualbelikan kembali tanpa surat rekomendasi resmi dari dinas terkait.
Catatan: Ketentuan lengkap mengenai sanksi pidana maupun pihak yang turut serta membantu tindak pidana (Pasal 55 dan 56 KUHP) dapat merujuk langsung pada dokumen perundang-undangan.
Desakan Usut Tuntas
Aparat penegak hukum di wilayah Boyolali, khususnya jajaran Polres Boyolali, harus segera turun tangan menyelidiki temuan ini. Jangan biarkan mafia BBM subsidi merajalela dengan berlindung di balik nama oknum profesi tertentu. Jika ada oknum wartawan maupun pihak SPBU yang ikut bermain, semua harus diproses hukum tanpa pandang bulu, tegas catur.
Hingga rilis ini diterbitkan, pihak-pihak terkait termasuk oknum wartawan yang namanya dicatut serta pengelola SPBU setempat masih dalam upaya konfirmasi lebih lanjut guna menjaga keberimbangan informasi.
Awak media membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya bagi pihak perusahaan, pelaksana proyek, maupun instansi terkait sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan prinsip-prinsip jurnalistik.
Seluruh dugaan yang disampaikan dalam laporan tersebut tetap harus diuji melalui pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Team













