SEMARANG | TRIBUNCAKRANEWS.COM – Aktivitas penataan lahan di Jalan Kaliancar, Kelurahan Podorejo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, menjadi sorotan. Kegiatan yang diklaim sebagai penataan lahan untuk pembangunan perumahan tersebut diduga berlangsung dengan pola menyerupai aktivitas penambangan tanah atau galian C.
Temuan itu berdasarkan pantauan tim investigasi di lokasi pada Sabtu (14/11/2026). Terlihat satu unit alat berat jenis ekskavator melakukan pengerukan tanah, kemudian memuat material ke sejumlah dump truk yang keluar masuk area kegiatan.
Material tanah tersebut diduga diangkut untuk kepentingan pengurugan lahan pertanian di kawasan Kelurahan Palir, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Saat dikonfirmasi di lokasi, seseorang yang disebut sebagai pemilik lahan bernama Karyadi menyampaikan bahwa aktivitas tersebut merupakan bagian dari penataan lahan untuk pembangunan perumahan.
“Ini penataan lahan untuk perumahan dan sebagian tanahnya dipakai untuk mengurug lahan sekolah,” ujarnya.
Namun, penjelasan tersebut belum menjawab sejumlah pertanyaan terkait legalitas kegiatan pengerukan, pemindahan material tanah, serta pemanfaatan akses jalan yang dilalui kendaraan pengangkut.
JALAN KAWASAN PERHUTANI IKUT DISOROT
Selain aktivitas pengerukan, tim investigasi juga mendapati dump truk pengangkut material melintasi jalan di kawasan Perhutani.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi apakah penggunaan akses jalan tersebut telah mendapatkan persetujuan atau izin dari pihak Perhutani.
Tim juga menemukan aktivitas pengurugan di area persawahan Dusun Jurang. Lahan tersebut diduga akan dipersiapkan menjadi kawasan kavlingan.
Kondisi ini memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai kesesuaian peruntukan lahan, legalitas kegiatan pematangan tanah, serta dampaknya terhadap lingkungan dan kawasan pertanian di sekitarnya.
LEGALITAS KEGIATAN PERLU DIUJI
Secara hukum, kegiatan pematangan atau penataan lahan untuk pembangunan perumahan tidak serta-merta dapat disamakan dengan kegiatan pertambangan.
Namun, apabila dalam praktiknya terdapat kegiatan pengambilan dan pemanfaatan mineral berupa tanah yang memenuhi unsur kegiatan usaha pertambangan, maka aspek perizinannya perlu diperiksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 35 dan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur kewajiban perizinan usaha pertambangan serta ancaman pidana bagi kegiatan penambangan tanpa izin.
Pasal 158 mengatur ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar bagi pihak yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut.
Di sisi lain, aspek kesesuaian tata ruang, persetujuan lingkungan, serta perizinan pemanfaatan lahan juga perlu ditelusuri oleh instansi berwenang.
DINAS TERKAIT DIMINTA TURUN TANGAN
Redaksi TribunCakraNews masih berupaya melakukan konfirmasi kepada Karyadi selaku pihak yang disebut sebagai pemilik lahan atau pengelola kegiatan, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, DLH Kota Semarang, instansi terkait tata ruang dan perizinan, serta pihak Perhutani.
Konfirmasi tersebut diperlukan untuk memastikan apakah aktivitas pengerukan dan pengangkutan material tanah di Jalan Kaliancar telah sesuai dengan ketentuan perizinan yang berlaku, termasuk penggunaan akses jalan kawasan Perhutani.
Publik juga berhak memperoleh penjelasan mengenai status lahan persawahan di Dusun Jurang yang diduga akan dialihfungsikan menjadi kawasan kavlingan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari instansi terkait mengenai legalitas kegiatan tersebut. Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.
