KENDAL – Tribuncakranews.com – Kasus dugaan pemalsuan surat yang berkaitan dengan Koperasi Bhakti Makmur Jaya (BMJ) Boja, Kabupaten Kendal, memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendal resmi menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) atas nama Mora Sandhy Purwandono (M.S.P.), yang diketahui merupakan anggota DPRD Kabupaten Kendal, Kamis (19/11/2026)
Dalam siaran pers Kejari Kendal disebutkan, penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan setelah Jaksa Peneliti pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menyatakan berkas perkara telah lengkap secara formil dan materiil atau P-21.
Selain tersangka, turut diserahkan barang bukti berupa 38 bundel dokumen yang berkaitan dengan perkara dugaan pemalsuan surat Koperasi BMJ Boja.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Tersangka disangkakan melanggar Pasal 391 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Selanjutnya, tersangka dilakukan penahanan oleh Penuntut Umum selama 20 hari di Lapas Kelas IIA Kendal. Proses berikutnya akan dilanjutkan dengan pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri Kendal untuk menjalani persidangan.
Menanggapi perkembangan tersebut, Abdullah Zaini, S.Hi., M.H., selaku kuasa hukum korban, menyampaikan apresiasi kepada jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Tengah atas profesionalisme dan kerja keras dalam menangani perkara tersebut hingga memasuki tahap penuntutan.
“Kami selaku tim kuasa hukum korban menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Ditreskrimum Polda Jawa Tengah atas profesionalisme dan kerja kerasnya dalam menuntaskan proses perkara ini. Hari ini sudah memasuki Tahap II dengan berkas perkara lengkap atau P-21,” ujar Zaini.
“Kami akan mengawal seluruh proses persidangan sampai selesai, sehingga nantinya diperoleh putusan hukuman yang maksimal sesuai dengan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya Zaini.
Tidak hanya perkara yang saat ini telah memasuki Tahap II, Abdullah juga menyatakan pihaknya akan terus mengawal laporan para nasabah dan anggota koperasi lainnya yang telah dilaporkan ke sejumlah Polres maupun Polda Jawa Tengah.
Abdullah juga menegaskan bahwa tidak boleh ada perlakuan istimewa dalam proses penegakan hukum, termasuk terhadap pihak yang memiliki jabatan maupun kedudukan politik.
“Tidak ada orang kuat di hadapan hukum. Salah ya tetap harus diproses sesuai hukum. Jangan sampai ada tebang pilih dalam penegakan hukum,” tandasnya Zaini.
Perkara ini kini menunggu proses persidangan di Pengadilan Negeri Kendal. Kuasa hukum korban berharap proses hukum berjalan transparan, profesional, dan mampu memberikan kepastian serta rasa keadilan bagi seluruh korban.
(Surya)













