KENDAL, TRIBUNCAKRANEWS.COM Penetapan tersangka berinisial SG oleh penyidik Polres Kendal dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan resmi diuji melalui gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Kendal.
Gugatan tersebut diajukan oleh YLBH Putra Nusantara Kendal selaku kuasa hukum SG untuk menguji sah atau tidaknya proses penetapan tersangka yang dilakukan penyidik.
Permohonan praperadilan itu telah terdaftar di PN Kendal dengan nomor perkara 2/Pid.Pra/2026/PN Kdl. Namun, pada persidangan perdana, pihak Polres Kendal selaku termohon tidak hadir sehingga agenda persidangan belum dapat berjalan sebagaimana mestinya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Direktur YLBH Putra Nusantara Kendal, Saroji, menyampaikan bahwa pihaknya mempersoalkan konstruksi hukum dalam perkara tersebut. Menurutnya, substansi persoalan yang melibatkan SG diduga berkaitan dengan hubungan hukum keperdataan, sehingga perlu diuji secara objektif apakah peristiwa tersebut benar-benar memenuhi unsur tindak pidana penipuan dan penggelapan.
“Kami memandang bahwa tidak setiap persoalan mengenai hubungan hukum, kewajiban, ataupun dugaan wanprestasi dapat serta-merta ditarik menjadi tindak pidana. Harus ada pembuktian mengenai unsur-unsur pidana yang disangkakan,” ujar Saroji.
UJI BATAS PERKARA PERDATA DAN PIDANA
Saroji menegaskan, pihaknya ingin memastikan bahwa hukum pidana tidak digunakan secara berlebihan untuk menyelesaikan persoalan yang pada dasarnya bersumber dari hubungan keperdataan.
Menurutnya, keberadaan hubungan hukum maupun perselisihan antara para pihak tidak secara otomatis membuktikan adanya niat jahat (mens rea) dalam tindak pidana yang disangkakan.
Karena itu, pihaknya menilai perlu ada pengujian terhadap konstruksi peristiwa, hubungan hukum para pihak, serta terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur pidana dalam perkara tersebut.
PRAPERADILAN UNTUK MENGUJI KEABSAHAN PENETAPAN TERSANGKA
Sementara itu, salah satu anggota tim kuasa hukum, Irwan Dwi Setiawan, menegaskan bahwa langkah praperadilan yang ditempuh bukan bertujuan menghalangi proses penegakan hukum, melainkan memastikan seluruh tindakan penyidik berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Menurutnya, penetapan seseorang sebagai tersangka memiliki konsekuensi serius terhadap hak, martabat, dan nama baik seseorang. Oleh sebab itu, setiap tindakan penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.
“Kami percaya bahwa hukum harus ditegakkan secara profesional, objektif, dan proporsional. Jangan sampai hukum pidana menjadi instrumen untuk menyelesaikan konflik keperdataan. Kami akan mengawal perkara ini melalui mekanisme hukum yang tersedia dan menghormati proses pemeriksaan di pengadilan,” tegas Irwan.
YLBH PUTRA NUSANTARA KENDAL KAWAL PROSES HUKUM
YLBH Putra Nusantara Kendal menyatakan akan terus mengawal perkara tersebut hingga diperoleh kepastian hukum melalui proses peradilan.
Pihaknya berharap pemeriksaan praperadilan dapat memberikan ruang pengujian secara objektif terhadap tindakan penyidik, khususnya terkait keabsahan penetapan SG sebagai tersangka.
Kuasa hukum juga menegaskan pentingnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta perlindungan hak-hak setiap warga negara dalam proses penegakan hukum.
“Hukum harus menjadi jalan menuju keadilan, bukan justru menjadi sumber ketidakadilan. Setiap orang berhak mendapatkan proses hukum yang benar, objektif, dan berkeadilan,” demikian pernyataan pihak YLBH Putra Nusantara Kendal.
(Surya)













