KLATEN, TRIBUNCAKRANEWS.COM – Jumat Wage, 13 November 2026. Sikap petugas keamanan (Satpam) di lingkungan Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menjadi sorotan setelah muncul dugaan adanya informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya terkait keberadaan sejumlah pejabat di instansi tersebut.
Peristiwa itu bermula ketika awak media mendatangi Kantor DLH Kabupaten Klaten sekitar pukul 07.30 WIB untuk menemui Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bidang (Kabid) berinisial W. Kedatangan awak media tersebut bertujuan menindaklanjuti rencana pertemuan yang sebelumnya telah disepakati beberapa hari lalu.
Namun, saat ditanyakan kepada petugas Satpam yang berjaga, awak media mendapat jawaban bahwa petugas tersebut tidak mengetahui keberadaan pejabat yang hendak ditemui.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tidak berselang lama, rekan awak media lain berinisial SMN juga datang dan menanyakan keberadaan Kepala DLH berinisial SYT.
Kepada SMN, Satpam menyampaikan bahwa SYT sedang tidak berada di kantor karena mengikuti kegiatan Sambung Rasa di Tulung.
SMN kemudian kembali menanyakan keberadaan mobil dinas milik pejabat tersebut. Petugas Satpam menjawab bahwa yang bersangkutan dijemput menggunakan mobil temannya.
Mendapatkan informasi tersebut, SMN kemudian berpamitan untuk melanjutkan perjalanan.
Namun, awak media lainnya memilih tetap menunggu dengan harapan dapat bertemu langsung dengan Plt. Kabid DLH berinisial W, mengingat komunikasi melalui telepon maupun WhatsApp sebelumnya disebut sudah sulit dihubungi.
Kadis Disebut Keluar Melalui Pintu Samping
Situasi justru menimbulkan tanda tanya ketika beberapa menit setelah rekan awak media meninggalkan lokasi, Kepala DLH berinisial SYT terlihat keluar dari area kantor melalui pintu sebelah timur atau pintu samping.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kebenaran informasi yang sebelumnya disampaikan petugas Satpam bahwa pejabat tersebut sudah tidak berada di kantor karena mengikuti kegiatan di Tulung.
Perbedaan informasi inilah yang kemudian memunculkan dugaan di kalangan awak media bahwa petugas keamanan diduga memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Bahkan, berdasarkan penuturan awak media, petugas Satpam tersebut diduga sempat menyampaikan arahan agar apabila ada tamu tertentu yang menanyakan keberadaan pejabat, cukup dijawab bahwa pejabat yang bersangkutan tidak ada.
Keterangan tersebut perlu diklarifikasi lebih lanjut, termasuk apakah benar terdapat instruksi dari pihak tertentu atau hanya merupakan inisiatif petugas yang sedang berjaga.
Transparansi Pejabat Publik Dipertanyakan
Awak media menilai, keterbukaan komunikasi antara pejabat pemerintah dan insan pers merupakan bagian penting dalam mewujudkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
Pers memiliki fungsi kontrol sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 6 mengamanatkan peran pers dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
Meski demikian, ketentuan tersebut tidak serta-merta mewajibkan pejabat selalu menerima setiap kunjungan tanpa mempertimbangkan agenda kedinasan. Namun, informasi mengenai keberadaan pejabat semestinya disampaikan secara jujur dan tidak menyesatkan.
Integritas dan profesionalisme petugas keamanan juga menjadi perhatian. Satpam yang bertugas di lingkungan instansi pemerintah diharapkan menjalankan tugas secara profesional, memberikan informasi secara benar, serta melayani tamu dengan baik tanpa membedakan latar belakang pengunjung.
Menunggu Klarifikasi DLH Klaten
Awak media berharap Kepala DLH Kabupaten Klaten berinisial SYT maupun Plt. Kabid berinisial W dapat memberikan penjelasan mengenai persoalan tersebut
Apakah benar terdapat kebijakan atau instruksi tertentu kepada petugas keamanan untuk menyampaikan bahwa pejabat tidak berada di kantor ketika ada awak media atau LSM yang datang?
Ataukah terdapat kesalahpahaman komunikasi antara petugas keamanan dan pengunjung?
Klarifikasi dari pihak DLH sangat diperlukan agar persoalan ini tidak berkembang menjadi spekulasi liar di tengah masyarakat..
Awak media menegaskan bahwa kedatangan ke kantor pemerintahan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, melainkan menjalankan fungsi kontrol sosial sekaligus membangun komunikasi dua arah.
Informasi dan temuan di lapangan dapat disampaikan secara langsung kepada instansi terkait agar dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan pelayanan publik.
Prinsipnya, hubungan antara pemerintah dan pers harus dibangun atas dasar keterbukaan, kejujuran, serta saling menghormati.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh klarifikasi resmi dari Kepala DLH Kabupaten Klaten maupun petugas Satpam terkait dugaan tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.
(Sus. Wd)
