Suria Depari Desak Bobby Nasution, Kadis LHK dan UPT Tahura Bertanggung Jawab atas Dugaan Kerusakan Hutan Gunung Sibayak

- Kontributor

Sabtu, 21 November 2026 - 12:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MEDAN, Tribuncakranews.com – Ketua Harian Satgas Inti Prabowo, Suria Depari, menyesalkan dugaan kerusakan kawasan hutan konservasi Gunung Sibayak, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ia meminta Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut, serta Kepala UPTD Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan bertanggung jawab dan memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat. Sabtu (21/11/2026)

Menurut Suria, persoalan kerusakan kawasan hutan Gunung Sibayak tidak boleh dianggap sebagai persoalan teknis semata. Pemerintah daerah dan instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan kawasan konservasi harus menjelaskan bagaimana aktivitas pembukaan jalur menggunakan alat berat dapat berlangsung hingga memasuki kawasan hutan konservasi.

Sorotan terhadap persoalan ini mencuat setelah beredarnya informasi dan dokumentasi penggunaan alat berat jenis ekskavator untuk membuka jalur di kawasan Gunung Sibayak.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Berdasarkan pemberitaan ANTARA pada 19 November 2026, pembukaan jalur evakuasi baru tersebut diketahui memasuki kawasan hutan konservasi dengan lebar sekitar lima meter.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution sebelumnya telah meninjau langsung lokasi pada Rabu (18/11/2026). Dalam kunjungan tersebut, Bobby meminta agar jalur yang dinilai tidak tepat ditutup serta vegetasi yang mengalami kerusakan dipulihkan melalui penanaman kembali.

Tidak berhenti di situ, pada Jumat (20/11/2026), Bobby juga meminta Inspektorat Sumatera Utara memeriksa Kepala UPTD Tahura Bukit Barisan, Faisal Simangunsong, untuk mendalami proses dan kewenangan pembukaan jalur tersebut.

Sementara itu, pihak UPTD Tahura Bukit Barisan melalui Faisal Simangunsong memberikan penjelasan bahwa penggunaan ekskavator merupakan bagian dari peningkatan aksesibilitas dan penyediaan jalur evakuasi, bukan kegiatan yang berkaitan dengan acara motor trail.

Menanggapi perkembangan tersebut, Suria Depari menilai pemeriksaan terhadap pejabat teknis perlu dilakukan secara menyeluruh dan tidak boleh berhenti pada satu pihak saja.

Ia juga mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan sebuah badan usaha dalam persoalan tersebut. Suria menyebut salah seorang komisaris perusahaan yang dimaksud diduga memiliki kedekatan dengan Gubernur Sumatera Utara.

Baca Juga:  BAZNAS dan LPAI Ajak Masyarakat Bersedekah untuk Lindungi Anak Rentan di Indonesia

Atas informasi tersebut, Suria meminta aparat penegak hukum menelusuri seluruh kemungkinan keterlibatan pihak-pihak terkait secara profesional dan transparan. Dugaan hubungan antara komisaris perusahaan dengan pejabat pemerintah maupun keterlibatan perusahaan dalam kerusakan kawasan hutan tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan dokumen yang sah.

“Kami meminta Bobby Nasution, Kepala Dinas LHK, dan UPT Tahura bertanggung jawab. Jangan sampai persoalan ini hanya berhenti pada pemeriksaan pejabat teknis, sementara seluruh proses pengambilan kebijakan, pelaksanaan pekerjaan, dan pihak-pihak yang terlibat tidak diperiksa secara menyeluruh,” tegas Suria.

Suria juga meminta Kapolda Sumatera Utara memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Jika ditemukan indikasi tindak pidana kehutanan maupun lingkungan hidup, ia mendesak agar proses hukum dilakukan tanpa pandang bulu.

Menurutnya, kawasan Gunung Sibayak merupakan salah satu kekayaan alam Sumatera Utara yang memiliki nilai ekologis dan harus dijaga kelestariannya. Setiap kegiatan pembangunan fasilitas, termasuk pembukaan akses dan jalur evakuasi, wajib memperhatikan ketentuan perlindungan kawasan hutan konservasi.

Ia menegaskan, alasan pembangunan jalur evakuasi tidak boleh mengabaikan aturan perlindungan lingkungan. Keselamatan masyarakat dan kelestarian alam harus berjalan beriringan.

“Jangan sampai kawasan hutan yang seharusnya dilindungi justru mengalami kerusakan akibat kepentingan tertentu. Kami meminta semua pihak diperiksa secara terbuka. Siapa pun yang terbukti melanggar harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum,” ujarnya.

Suria berharap Inspektorat Sumut, Dinas LHK, UPTD Tahura Bukit Barisan, serta aparat penegak hukum segera menyampaikan hasil pemeriksaan kepada publik.

Masyarakat berhak mengetahui bagaimana pembukaan jalur tersebut dapat terjadi, siapa yang memberikan persetujuan, bagaimana status perizinannya, berapa luas vegetasi yang terdampak, serta langkah konkret pemulihan kawasan yang mengalami kerusakan.

Kasus Gunung Sibayak menjadi perhatian penting bagi perlindungan lingkungan hidup di Sumatera Utara. Transparansi pemeriksaan, penegakan hukum, dan pemulihan kawasan hutan menjadi langkah yang dinantikan masyarakat agar kelestarian Gunung Sibayak tetap terjaga. *(Tim)*

Editor : Khanza Haryati

Komentar ditutup.

Follow WhatsApp Channel tribuncakranews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pertandingan Taekwondo Popda Kabupaten Pemalang Tahun 2026 
Ahli Pers Dewan Pers, Alumni PPNK Lemhanas RI XXVII Tahun 2025
Orang Hilang Dicari Keluarga ” Murni Wastiani ” Warga Desa Gunungjaya Pemalang
RJ Dikabulkan, Kasus Bentrokan Penagihan di Kudus Tetap Menyisakan Persoalan Penegakan Hukum
Bertahun-tahun Afif Mencari Keadilan, SP3 Dipertanyakan! Perdamaian dengan Siapa? Kapolda Sumut Diminta Periksa Mantan Kasat Reskrim dan Kanit Pidum Polresta Deli Serdang!
Sinergi dengan TNI-Polri dan Pemangku Kepentingan, GRIB JAYA serta Media Turut Jaga Kondusivitas di Lapangan
Kiai Siap Dukung Mbah Con, Bawaslu Titip Harapan untuk Wajah Baru Polresta Surakarta
Tim Pagar Jatanras Ditreskrimum Polda Sumut Amankan Tujuh Orang Diduga Terlibat Penembakan di Deli Serdang
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 15:46 WIB

Pertandingan Taekwondo Popda Kabupaten Pemalang Tahun 2026 

Minggu, 22 November 2026 - 15:40 WIB

Ahli Pers Dewan Pers, Alumni PPNK Lemhanas RI XXVII Tahun 2025

Minggu, 22 November 2026 - 15:35 WIB

Orang Hilang Dicari Keluarga ” Murni Wastiani ” Warga Desa Gunungjaya Pemalang

Minggu, 22 November 2026 - 09:42 WIB

RJ Dikabulkan, Kasus Bentrokan Penagihan di Kudus Tetap Menyisakan Persoalan Penegakan Hukum

Minggu, 22 November 2026 - 01:01 WIB

Bertahun-tahun Afif Mencari Keadilan, SP3 Dipertanyakan! Perdamaian dengan Siapa? Kapolda Sumut Diminta Periksa Mantan Kasat Reskrim dan Kanit Pidum Polresta Deli Serdang!

Berita Terbaru

Berita

Pertandingan Taekwondo Popda Kabupaten Pemalang Tahun 2026 

Minggu, 22 Nov 2026 - 15:46 WIB