CILACAP, TRIBUNCAKRANEWS.COM ——-— Pekerjaan pembangunan sarana pengendali Banjir Sungai Tipar Kabupaten Cilacap disoroti Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jawa Tengah. Kamis, 3/9/2026.
Pasalnya, proyek milik Kementerian Pekerjaan Umum Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak SNVT . Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Serayu Opak PPK Sungai dan Pantai I itu tidak mencantumkan anggaran pada papan proyek , pihak bbws maupun kontraktor pt.bangkit ampuh abadi tidak bisa di temui dengan alasan semua tidak berada di lokasi proyek.
03/09/2026 .
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Proyek ini bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026. Namun saat kami meninjau ke lokasi, pada papan proyek tidak tercantum berapa anggarannya. Sehingga kami sebut ini proyek siluman,” ujar Ketua FWJ Indonesia Jateng, Hadi Try Wasisto R.
Selain itu, tambah Hadi, pihaknya menemukan sejumlah kerusakan pada beberapa titik pekerjaan ,Serta Diduga material tidak sesuai ketentuan baik pasir , besi dan merk semen semua di duga kwalitas lebih rendah dan bestek kementrian pupr.
“Tadi kami temukan ada keretakan pada pekerjaan. Padahal proyek ini masih baru, masih berjalan, tapi kok sudah pada rusak. Ada apa dengan pengerjaannya, itu layak dipertanyakan,” kata Hadi.
Dengan tidak mencantumkan anggaran pada papan proyek, Hadi menyebut pihak BBWS maupun kontraktor PT.BANGKIT AMPUH ABADI menambrak Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) No. 14 Tahun 2008 yang mewajibkan badan publik membuka informasi terkait penggunaan anggaran negara / PAJAK RAKYAT , di butuhkan transparansi publik.
“PUPR, BBWS dan kontraktor PT.BANGKIT AMPUH ABADI . juga dapat melanggar Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi serta berbagai aturan pengadaan barang/jasa pemerintah mengharuskan adanya transparansi pelaksanaan proyek. Papan proyek yang transparan wajib memuat jenis kegiatan, nomor kontrak, sumber dana, besar anggaran (nilai kontrak), jangka waktu pelaksanaan, serta nama penyedia jasa,” papar Hadi.
Atas kasus ini, Hadi atas nama FWJ Indonesia DPD Jawa Tengah mendesak Pemkab Cilacap , BBWS SERAYU OPAK DAN KEMENTRIAN PUPR PROV JATENG & PUSAT memeriksa dan mengaudit seluruh proyek karena berpotensi jadi ajang korupsi para oknum.
“Jangan sampai APBN dihambur-hamburkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi harus diusut tuntas. Kami sebagai FWJI DPD JATENG dan teman-teman wartawan membuka ruang bagi pihak-pihak untuk memberikan keterangan terkait masalah ini,” tandasnya. ***
( MBAH WASIS & TIM )
