SAMPANG, CILACAP | TRIBUNCAKRANEWS.COM – Menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Nusajati, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, dugaan praktik politik uang mencuat dan menjadi sorotan. Informasi tersebut menyebut adanya pertemuan yang diduga membahas penggalangan suara serta pemberian sejumlah uang kepada warga untuk mendukung salah satu bakal calon kepala desa.
Berdasarkan keterangan seorang warga Desa Nusajati yang meminta identitasnya dirahasiakan, pertemuan diduga berlangsung pada Jumat, 20 November 2026, sekitar pukul 17.00 hingga 19.00 WIB, di rumah Yanto, mantan Kepala Desa Nusajati, yang berada di wilayah Desa Sampang.
Pertemuan tersebut disebut dihadiri H. Dirno, yang dikabarkan bakal maju sebagai calon Kepala Desa Nusajati, bersama sejumlah pendukungnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Di pertemuan itu diduga ada penggelontoran dana. Yanto disebut-sebut akan menjamin suara pendukungnya untuk H. Dirno dan menjamin kemenangannya melawan Nasokha,” ujar sumber kepada awak media.
Dugaan Pembagian Amplop dan Penggalangan Suara
Sumber tersebut mengungkapkan, dalam pertemuan diduga dibahas pemberian uang melalui amplop dengan nominal berkisar Rp300.000 hingga Rp500.000, bahkan disebut mencapai Rp1.000.000 per kepala keluarga (KK), dengan syarat penerima memberikan suara kepada H. Dirno dalam Pilkades mendatang.
Selain itu, sejumlah kader disebut-sebut telah menerima amplop senilai Rp500.000, dengan kewajiban menggalang 10 suara. Sumber juga menyebut adanya rencana pembagian uang lanjutan sebesar Rp250.000.
“Saya diajak pertemuan, tetapi tidak hadir. Saya takut, ini sudah tidak benar,” ungkap sumber tersebut.
Informasi ini masih memerlukan penelusuran dan klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut. Belum ada kesimpulan resmi mengenai kebenaran dugaan penggalangan suara maupun pemberian uang tersebut.
Tim Media Mengaku Diberi Rokok dan Amplop Saat Konfirmasi
Persoalan lain muncul ketika tim media mendatangi rumah H. Dirno untuk meminta klarifikasi terkait informasi dugaan politik uang tersebut.
Menurut keterangan tim media, H. Dirno memilih tidak memberikan penjelasan kepada awak media. Tim juga mengaku menerima satu bungkus rokok merek Jarum Coklat masing-masing wartawan.
Saat hendak pulang, tim media menyebut kembali dihadang di bagian depan dan diberikan amplop yang menurut pengakuan mereka berisi uang Rp50.000 untuk masing-masing wartawan.
Pemberian tersebut disayangkan oleh tim media karena berlangsung saat mereka sedang menjalankan tugas jurnalistik untuk meminta klarifikasi atas informasi yang berkembang di masyarakat.
Sikap tersebut dinilai tidak mencerminkan keterbukaan terhadap fungsi kontrol sosial media, terlebih dalam momentum menjelang pemilihan kepala desa yang seharusnya berlangsung secara demokratis, transparan, dan bebas dari praktik yang dapat mempengaruhi pilihan warga.
Namun, maksud dan tujuan pemberian rokok serta amplop tersebut masih perlu diklarifikasi kepada pihak yang bersangkutan.
FWJ Indonesia Jateng Soroti Sikap Bakal Calon
Ketua DPD Jateng FWJ Indonesia, Hadi Try Wasisto R., menyayangkan sikap dan cara pihak yang disebut sebagai bakal calon kepala desa dalam menyikapi kedatangan tim media untuk melakukan konfirmasi.
Ia menilai, keterbukaan terhadap pertanyaan media merupakan bagian penting dalam menjaga transparansi, terlebih bagi figur yang hendak maju sebagai pemimpin di tingkat desa.
Menurutnya, proses pencalonan kepala desa harus mengedepankan integritas, etika, serta komitmen terhadap kepentingan masyarakat, bukan diwarnai dugaan praktik yang dapat mencederai demokrasi di tingkat desa.
FWJ Indonesia Jateng juga meminta Plt. Bupati Cilacap beserta jajaran, panitia Pilkades, dan instansi terkait agar melakukan pengawasan secara serius terhadap tahapan Pilkades, termasuk menindaklanjuti informasi dugaan praktik politik uang apabila ditemukan bukti yang cukup.
Dugaan Politik Uang Harus Ditelusuri Sesuai Ketentuan
Apabila pemberian uang benar-benar dilakukan dengan maksud mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu, perbuatan tersebut perlu ditelusuri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta regulasi Pilkades di Kabupaten Cilacap.
Masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh pemberian yang diduga berkaitan dengan kepentingan pencalonan, serta berani menyampaikan laporan apabila mengetahui adanya praktik yang berpotensi mencederai proses demokrasi.
Panitia Pilkades, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Camat Sampang, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap diharapkan dapat menindaklanjuti informasi tersebut secara objektif, transparan, dan sesuai kewenangannya.
Hak Jawab dan Klarifikasi
Hingga berita ini diterbitkan, tim media masih berupaya meminta klarifikasi kepada H. Dirno dan Yanto/Mardiyanto terkait dugaan pertemuan, penggalangan suara, pembahasan pemberian amplop, serta pemberian rokok dan uang kepada awak media saat konfirmasi
Redaksi TribunCakraNews.com membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Demokrasi desa harus dijaga. Dugaan pelanggaran perlu ditelusuri, fakta harus dibuktikan, dan masyarakat berhak mendapatkan proses Pilkades yang bersih, jujur, serta bermartabat.













