SALATIGA, Tribuncakranews.com – Menanggapi pernyataan yang menyatakan legalitas Koperasi BLN masih aktif berdasarkan dokumen dari AHU, Advokat korban, Adi Utomo, SH., memberikan klarifikasi hukum yang tegas. Ia menegaskan bahwa masyarakat jangan sampai salah paham, karena AHU bukanlah izin usaha, melainkan hanya bukti pengesahan badan hukum.
“Harus dipahami dengan jelas, Surat Keterangan Terdaftar dari Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham itu fungsinya hanya sebagai bukti bahwa koperasi tersebut resmi berdiri sebagai badan hukum. Itu bukan berarti langsung boleh beroperasi dan mengelola uang masyarakat,” ujar Adi Utomo, SH.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
AHU Hanya Langkah Awal
Menurut penjelasannya, AHU adalah fondasi awal. Prosesnya diurus melalui Notaris untuk mendapatkan pengesahan Akta Pendirian. Tanpa dokumen ini, koperasi tidak memiliki status hukum. Namun, memiliki AHU belum tentu berarti sudah boleh menjalankan kegiatan usaha.
“Dasar hukumnya jelas: AHU adalah syarat mutlak untuk bisa melangkah ke tahap berikutnya. Tapi jika hanya berhenti di AHU, koperasi itu ibarat punya KTP, tapi belum punya SIM untuk mengemudi,” jelasnya.
Wajib Punya Izin Operasional
Adi Utomo menekankan, setelah AHU terbit, koperasi wajib mengurus perizinan berusaha lebih lanjut melalui sistem OSS (Online Single Submission) yang diterbitkan oleh DPMPTSP Kabupaten atau Kota. Dokumen inilah yang disebut sebagai Izin Usaha atau NIB.
“Jadi bedanya sangat jauh:
– AHU = Legalitas berdirinya badan hukum (Ada atau tidaknya entitas tersebut).
– Izin Usaha/NIB = Legalitas untuk menjalankan kegiatan ekonomi dan operasional.”
Jika sebuah koperasi hanya mengaku memiliki AHU tetapi tidak memiliki izin operasional yang jelas dari DPMPTSP, maka secara hukum aktivitas usahanya dapat dianggap tidak sah dan berpotensi melanggar aturan.
“Jangan jadikan AHU sebagai tameng untuk mengklaim bahwa segala kegiatan sudah legal. Publik harus tahu, bahwa legalitas badan hukum dengan legalitas usaha adalah dua hal yang berbeda. Jika operasional berjalan tanpa izin usaha yang lengkap, itu tetap bisa dikategorikan pelanggaran,” pungkas Adi Utomo.
(Red/Panji)
