Dari Gaji Dipotong hingga Kompensasi Tak Dibayar, Pelanggaran PT Dong Bang Indo Kian Menguat

- Kontributor

Rabu, 21 Januari 2026 - 10:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kabupaten Semarang, Tribuncakranews.com — Penanganan dugaan pemotongan gaji sepihak serta pencantuman nama pekerja terkait tuduhan kehilangan perak di PT Dong Bang Indo, Desa Patemon, Kecamatan Tengaran, memasuki babak baru. Selasa, 20/1/2026.

Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Semarang mulai melakukan pemeriksaan awal terhadap pihak manajemen perusahaan.

Disnaker Datangi Perusahaan, Minta Klarifikasi

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Setelah M Miftakhudin melayangkan protes dan mengadu ke Disnaker, tim pemeriksa dari dinas tersebut turun langsung ke PT Dong Bang Indo.

Mereka menemui sejumlah pejabat internal perusahaan, termasuk pengawas produksi serta bagian HRD, untuk meminta klarifikasi terkait dasar penetapan pemotongan gaji dan mekanisme pencantuman nama pekerja di papan pengumuman perusahaan.

Sumber internal perusahaan menyebut jumlah pekerja yang terkena pemotongan gaji mencapai belasan orang.

Disnaker Pertanyakan Dasar Hukum Pemotongan Gaji

Disnaker menegaskan pemotongan gaji tidak boleh dilakukan secara sepihak. Pemotongan hanya sah apabila melalui:

Kesepakatan tertulis

Putusan pengadilan

Aturan penggantian kerugian yang telah terbukti secara sah

Seorang pejabat Disnaker mengatakan:

“Kalau belum ada pembuktian, pemotongan gaji itu melanggar ketentuan hubungan industrial. Ini sedang kami dalami.”

Pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 WIB, LSM GNP Tipikor melalui Kadiv Investigasi DPW Jateng, M. Soleh Ali, mendatangi kantor Disnaker Kabupaten Semarang.

Di hadapan perwakilan GNP Tipikor, pejabat Disnaker Daniel Law menjelaskan bahwa pihaknya masih memberi ruang kepada manajemen PT Dong Bang Indo untuk menyelesaikan masalah secara internal.

“Jika kesempatan tersebut juga tidak menemui titik penyelesaian, baru Disnaker Kabupaten Semarang akan turun untuk dilakukan mediasi,” ujarnya.

Daniel juga menambahkan Disnaker kabupaten hanya dapat melakukan pembinaan, sedangkan kewenangan penindakan berada pada Disnaker Provinsi Jawa Tengah.

Polisi Mulai Panggil Saksi Tambahan

Dari sisi kepolisian, Polsek Tengaran pada Selasa (20/1/2026) juga mulai menjadwalkan pemanggilan saksi tambahan dari internal perusahaan untuk mendalami dugaan kehilangan perak yang sebelumnya dilaporkan manajemen.

Kanit Polsek Tengaran, Joko, menegaskan:

“Kami sedang mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak. Semua masih tahap penyelidikan, jadi belum ada penetapan pelaku.”

Manajemen Masih Bungkam

Hingga berita ini ditayangkan, pihak manajemen PT Dong Bang Indo belum memberikan keterangan resmi.

Upaya awak media untuk menghubungi pihak perusahaan kembali tidak mendapat respons. Manajemen beralasan masih menunggu presiden direktur perusahaan yang dikabarkan sedang berada di luar negeri.

Sementara itu, pelapor M Miftakhudin berharap proses penyelidikan dilakukan secara transparan dan tidak ada pihak yang dikorbankan sebelum bukti kuat ditemukan.

GNP Tipikor Siapkan Langkah Hukum

GNP Tipikor, melalui M. Soleh Ali, menegaskan bahwa pihaknya siap membawa masalah ini ke ranah hukum jika ditemukan adanya pelanggaran pidana ketenagakerjaan.

“Jika terbukti ada pemotongan gaji tanpa dasar hukum, kami akan rekomendasikan langkah hukum lanjutan,” tegasnya.

Dugaan Pelanggaran Lain: Tidak Pernah Bayar Kompensasi Pesangon

Dalam keterangan tambahan kepada awak media, M Miftakhudin juga mengungkap dugaan pelanggaran ketenagakerjaan lain. Ia menyebut PT Dong Bang Indo selama ini melakukan perpanjangan kontrak kerja tanpa pernah memberikan hak kompensasi pesangon sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja.

” Seperti di ketahui bahwa berdasarkan UU Cipta Kerja dan PP No. 35 Tahun 2021, khususnya Pasal 15, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada karyawan kontrak (PKWT) saat masa kontraknya berakhir, termasuk setiap kali kontrak diperpanjang, dengan perhitungan proporsional sesuai masa kerja.

Ini berlaku setiap kali jangka waktu PKWT (sebelum perpanjangan dan setelah perpanjangan) selesai, bukan hanya di akhir keseluruhan masa kerja jika diangkat tetap.”

Temuan ini menambah panjang daftar dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Penulis : RED/TIM

Editor : REDAKSI

Sumber Berita: TIM INVESTIGASI/GNP TIPIKOR

Komentar ditutup.

Follow WhatsApp Channel tribuncakranews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Solidaritas Pascabencana, Lendeng N D’Gank Salurkan Bantuan untuk Korban Longsor Pasirhalang
Dilantik Kaesang Pangarep, Edi Wirawan Resmi Pimpin PSI Tabanan Siap Ubah Peta Politik Lokal
Kerja Keras Polres Simalungun Layak Di Apresiasi,Pembunuhan Berencana Remaja 15 Tahun di PT. Bridgestone di Tuntut 10 Tahun Penjara di PN Simalungun
Di Balik Antrian Traga Box di SPBU Tengaran 44.507.01: Sopir Akui Armada Milik Yudi
Dana Desa Ratusan Juta Diduga Raib di Tanjungmulya, Sejumlah Program Tak Berwujud
Warga Marga Bakti Tewas Mati Terbunuh Cekcok Diduga Dianiaya Tetangga Sendiri
Pohon Pete 15 Meter Melintang Jalan Raya Solo–Semarang, Polsek Tengaran Lakukan Evakuasi Cepat
Mencoba Masukkan Tembakau Gorila di Lapas, Polres Semarang Amankan Warga Bandungan
Berita ini 32 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 25 Januari 2026 - 19:05 WIB

Solidaritas Pascabencana, Lendeng N D’Gank Salurkan Bantuan untuk Korban Longsor Pasirhalang

Minggu, 25 Januari 2026 - 15:26 WIB

Dilantik Kaesang Pangarep, Edi Wirawan Resmi Pimpin PSI Tabanan Siap Ubah Peta Politik Lokal

Minggu, 25 Januari 2026 - 15:22 WIB

Kerja Keras Polres Simalungun Layak Di Apresiasi,Pembunuhan Berencana Remaja 15 Tahun di PT. Bridgestone di Tuntut 10 Tahun Penjara di PN Simalungun

Minggu, 25 Januari 2026 - 09:04 WIB

Dana Desa Ratusan Juta Diduga Raib di Tanjungmulya, Sejumlah Program Tak Berwujud

Sabtu, 24 Januari 2026 - 17:06 WIB

Warga Marga Bakti Tewas Mati Terbunuh Cekcok Diduga Dianiaya Tetangga Sendiri

Berita Terbaru