Jakarta, Tribuncakranews. com — Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menilai pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Sidang Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 memberikan penegasan penting mengenai arah pembangunan nasional yang menempatkan kedaulatan ekonomi, penguatan fiskal negara, dan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama pemerintahan.
DPP GMNI memandang bahwa penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal oleh Presiden menunjukkan adanya upaya serius pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah tantangan geopolitik global, ketidakpastian ekonomi dunia, serta kebutuhan percepatan pemerataan pembangunan nasional.
Wakil Ketua Umum I DPP GMNI, Tulus Lumbantoruan, menyatakan bahwa arah kebijakan ekonomi yang disampaikan Presiden memiliki relevansi kuat dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan negara sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pidato Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan ekonomi nasional tidak boleh semata-mata berorientasi pada pertumbuhan statistik, tetapi harus menghadirkan keadilan sosial dan distribusi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Semangat ini sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menekankan prinsip ekonomi kerakyatan dan penguasaan negara terhadap cabang produksi penting bagi hajat hidup orang banyak,” ujar Tulus Lumbantoruan.
Menurutnya, kerangka ekonomi makro yang menitikberatkan pada penguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri nasional, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta optimalisasi belanja negara untuk sektor produktif merupakan langkah strategis dalam membangun kemandirian ekonomi nasional.
GMNI juga menilai bahwa kebijakan fiskal yang diarahkan pada penguatan perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, dan penguatan sektor pendidikan serta kesehatan merupakan bentuk konkret kehadiran negara dalam menjamin hak-hak dasar rakyat.
Lebih lanjut, Tulus menegaskan bahwa semangat pembangunan nasional harus tetap berpijak pada paradigma Trisakti yang dicetuskan Soekarno, yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
“Negara harus hadir sebagai pelindung kepentingan rakyat kecil. Kebijakan fiskal tidak boleh hanya memberi ruang bagi pertumbuhan elite ekonomi, tetapi harus memastikan petani, nelayan, buruh, mahasiswa, dan masyarakat kecil mendapatkan manfaat nyata dari pembangunan nasional,” lanjutnya.
Selain itu, DPP GMNI juga menegaskan pentingnya prinsip check and balance dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. GMNI berpandangan bahwa penguatan kekuasaan negara harus tetap berjalan beriringan dengan pengawasan demokratis yang sehat, partisipasi publik yang luas, serta kontrol politik yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Menurut DPP GMNI, pembangunan nasional yang kuat tidak boleh mengabaikan prinsip demokrasi konstitusional. Pemerintah, parlemen, dan seluruh institusi negara harus memastikan bahwa setiap kebijakan strategis tetap transparan, akuntabel, dan terbuka terhadap kritik serta aspirasi masyarakat sipil.
DPP GMNI juga menyoroti pentingnya demokratisasi sumber daya alam sebagai bagian dari agenda besar mewujudkan keadilan sosial. Pengelolaan sumber daya alam, menurut GMNI, harus dikembalikan pada prinsip penguasaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan sekadar menjadi instrumen akumulasi kapital kelompok tertentu maupun kepentingan ekonomi global.
“Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar. Karena itu, orientasi pembangunan harus memastikan bahwa hasil pengelolaan sumber daya nasional benar-benar dirasakan rakyat. Demokratisasi sumber daya alam berarti rakyat harus menjadi subjek utama pembangunan, bukan hanya penonton di negeri sendiri,” tegas Tulus.
DPP GMNI berpandangan bahwa kepentingan nasional berbasis kerakyatan harus ditempatkan di atas tekanan maupun kepentingan global yang berpotensi melemahkan kedaulatan ekonomi bangsa. Dalam konteks tersebut, GMNI mendukung langkah-langkah strategis pemerintah untuk memperkuat industri nasional, hilirisasi, ketahanan pangan, dan kemandirian energi sebagai fondasi utama menuju Indonesia yang berdikari.
“Globalisasi tidak boleh membuat bangsa ini kehilangan arah ideologisnya. Indonesia harus berdiri di atas kepentingan rakyatnya sendiri. Pembangunan ekonomi harus bertumpu pada kekuatan nasional, gotong royong, dan semangat ekonomi kerakyatan sebagaimana diwariskan Bung Karno,” tutupnya.
Sebagai organisasi kader ideologis, DPP GMNI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal arah pembangunan nasional agar tetap berada dalam koridor Pancasila, Marhaenisme, dan cita-cita konstitusi demi terwujudnya Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat.
