KEBUMEN, Tribuncakranews.com – Proyek pembangunan Jalan Pemuda, Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, yang menelan anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1.856.087.000, kini menjadi sorotan tajam. Pasalnya, pekerjaan infrastruktur yang baru saja rampung pada awal Juli 2026 tersebut diduga telah mengalami kerusakan fisik dalam waktu relatif singkat.
Berdasarkan pantauan lapangan pada Senin (2/11/2026), terlihat sejumlah kerusakan berupa retakan memanjang pada permukaan beton. Bahkan, di beberapa bagian, kondisi beton tampak pecah dan mengalami pengelupasan sehingga menimbulkan pertanyaan serius mengenai kualitas hasil pekerjaan tersebut.
Kerusakan ini memunculkan tanda tanya besar. Bagaimana mungkin proyek bernilai hampir Rp1,86 miliar sudah memperlihatkan kerusakan fisik setelah sekitar tiga bulan selesai dikerjakan?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bukan sekadar persoalan retakan beton, kondisi tersebut juga menjadi ujian terhadap kualitas pelaksanaan pekerjaan dan efektivitas pengawasan proyek yang menggunakan uang rakyat.
Berdasarkan papan informasi proyek, pekerjaan tersebut memiliki jangka waktu 120 hari kalender, terhitung sejak 9 Maret hingga 6 Juli 2026.
Proyek dilaksanakan oleh CV Wahana Multi Wiguna, dengan CV Truss sebagai konsultan perencana dan CV Adhi Jaya Consultant sebagai konsultan pengawas.
MUTU BETON DAN PENGAWASAN JADI SOROTAN
Kerusakan dini pada permukaan beton tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan teknis. Mulai dari kualitas campuran beton, ketebalan pengecoran, kondisi lapisan dasar, proses pemadatan, hingga perawatan beton setelah pengecoran.
Meski demikian, penyebab pasti kerusakan belum dapat disimpulkan hanya berdasarkan pengamatan visual. Diperlukan pemeriksaan teknis dan pengujian laboratorium untuk memastikan kondisi mutu beton sebenarnya.
Publik pun mempertanyakan bagaimana proses pengawasan dilakukan sejak awal pekerjaan hingga proyek dinyatakan selesai.
Apakah seluruh tahapan pekerjaan telah sesuai spesifikasi teknis dan dokumen kontrak? Apakah pengawasan lapangan berjalan maksimal? Dan apakah hasil pekerjaan telah melalui pemeriksaan kualitas secara menyeluruh sebelum dilakukan serah terima?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban terbuka dari pihak yang bertanggung jawab.
PUPR KEBUMEN DIDESAK JANGAN TUTUP MATA
Masyarakat mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kebumen segera turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh.
Selain inspeksi fisik, pengujian mutu beton melalui metode Core Drill dan Hammer Test dinilai perlu dipertimbangkan oleh tenaga ahli sesuai standar pengujian yang berlaku.
Hasil pemeriksaan tersebut penting untuk mengetahui apakah mutu beton telah memenuhi spesifikasi kontrak atau justru terdapat ketidaksesuaian yang membutuhkan tindakan perbaikan.
Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen juga diharapkan melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan maupun pertanggungjawaban proyek.
Jika nantinya terbukti terdapat pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, pihak terkait harus menjalankan kewajiban perbaikan dan mekanisme pertanggungjawaban sesuai ketentuan kontrak serta peraturan perundang-undangan.
UANG RAKYAT HARUS DIPERTANGGUNGJAWABKAN
Anggaran sebesar Rp1,85 miliar bukanlah angka kecil. Setiap rupiah yang bersumber dari APBD harus menghasilkan pembangunan yang berkualitas, aman, dan memiliki daya tahan sesuai perencanaan.
Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi pembangunan yang terlihat bagus saat baru selesai, tetapi justru memperlihatkan kerusakan dalam waktu singkat.
Hingga berita ini disusun, Dinas PUPR Kabupaten Kebumen maupun pihak pelaksana dan konsultan terkait belum memberikan klarifikasi resmi mengenai kerusakan tersebut.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan konfirmasi kepada Dinas PUPR Kabupaten Kebumen, CV Wahana Multi Wiguna, CV Truss, serta CV Adhi Jaya Consultant guna memperoleh penjelasan yang berimbang.
Publik tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Publik hanya ingin mengetahui apakah proyek yang dibiayai uang rakyat benar-benar dikerjakan sesuai standar dan dapat dipertanggungjawabkan.
