SLEMAN, Tribuncakranews.com —Kepala Staf Korem (Kasrem) 072/Pamungkas Kolonel Inf Teguh Wiratama, S.Sos., M.Han., mewakili Komandan Korem (Danrem) 072/Pamungkas, menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Kajian Jangka Panjang yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) di Ruang Rapat Hotel Inside by Melia Yogyakarta, Depok, Sleman, Rabu (22/7/2026).
Acara bertajuk “Optimalisasi Teknologi Geospasial Guna Memantapkan Sistem Peringatan Dini Terhadap Potensi Ancaman Negara” dipimpin langsung oleh Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI, Mayjen TNI (Mar) Ipung Purwadi, M.M., serta dihadiri oleh Penanggung Jawab kegiatan Marsma TNI Ade Teguh Budianto (Dirjuan Hankam dan Geografi Debidjianstrat Lemhannas RI), Dirprogbangjian Brigjen TNI Mohammad Rohadi, S.Sos., para Pakar Geospasial, Akademisi, hingga perwakilan Instansi Daerah.
Dalam sambutan pembukanya, Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Mayjen TNI (Mar) Ipung Purwadi, M.M., menegaskan bahwa FGD ini digelar sebagai wadah untuk menghimpun pemikiran komprehensif, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai pemangku kepentingan. Hasil dari kajian ini nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi strategis yang disampaikan langsung kepada Presiden RI guna memperkuat sistem pertahanan nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pada kesempatan tersebut, Kasrem 072/Pamungkas Kolonel Inf Teguh Wiratama,S.Sos.,M.Han., hadir sebagai salah satu narasumber utama. Membawa pemikiran dari sudut pandang pertahanan dan keamanan wilayah, Kolonel Inf Teguh Wiratama menjelaskan tantangan kompleks yang dihadapi Korem 072/Pamungkas yang membawahi wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan eks-Karesidenan Kedu (Jawa Tengah).
“Wilayah Korem 072/Pamungkas memiliki potensi kerawanan bencana alam yang tinggi seperti erupsi Merapi, gempa bumi, dan potensi tsunami pesisir selatan. Di sisi lain, sebagai kota pendidikan, budaya, dan pariwisata, tantangan keamanan cenderung bersifat asimetris seperti potensi konflik sosial, kriminalitas jalanan, hingga penetrasi paham ekstrem,” papar Kasrem.
Untuk mengatasi dinamika ancaman tersebut, Kasrem mengungkapkan bahwa Korem 072/Pamungkas terus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi spasial yang dipadukan dengan kekuatan aparat teritorial dan partisipasi aktif masyarakat. Pengalaman mitigasi bencana seperti pada erupsi Merapi 2010 menjadi bukti pentingnya penetapan Kawasan Rawan Bencana (KRB) berbasis pemetaan presisi.
Kasrem menekankan tiga pemetaan utama yang kini dimaksimalkan oleh instansinya yaitu Peta Kerawanan Sosial dan Demografi, Peta Titik Rawan Kriminalitas dan Konflik, Peta Jalur Evakuasi dan Navigasi Cepat bagi aparat gabungan serta masyarakat saat kondisi krisis.
Lebih lanjut, Kasrem memandangkan pentingnya penguatan integrasi data antarinstansi di masa depan. “Strategi ke depan yang perlu kita dorong bersama adalah penguatan mekanisme berbagi data, standardisasi data spasial, serta pembangunan pusat data terpadu agar interoperabilitas antarinstansi dapat berjalan optimal demi keselamatan bangsa,” tegasnya.
Selain Korem 072/Pamungkas, FGD ini juga menghadirkan narasumber berkompeten lainnya, di antaranya Kepala Pelaksana BPBD DIY Agustinus Ruruh Haryata, S.H., S.T., M.Kes., Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Yogyakarta Ardianto Septiadhi, S.Si. (representasi BMKG), serta Guru Besar Fakultas Geografi UGM Prof. Dr. rer. nat. Muh. Aris Marfai, S.Si., M.Sc.
Dalam paparannya, Prof. Aris Marfai mengusulkan gagasan besar untuk menjadikan Yogyakarta sebagai Living Laboratory Spasial Nasional. Mengingat kelengkapan karakteristik geomorfologi, potensi multi-hazard, hingga berkumpulnya para pakar dan lembaga geospasial di DIY, daerah ini dinilai sangat ideal menjadi pusat percontohan Geo Governance (Tata Kelola Geospasial) nasional.
Seluruh narasumber sepakat bahwa kunci utama penguatan peringatan dini nasional terletak pada transmisi dari sekadar “pemetaan” menuju “intelijen data” di mana data geospasial tidak hanya lengkap dan real-time, namun juga memiliki kejelasan klasifikasi antara keterbukaan informasi publik dan perlindungan rahasia objek vital militer/strategis negara.
Rangkaian FGD berlangsung interaktif, tertib, dan lancar, menghasilkan berbagai rekomendasi poin kunci yang akan diolah oleh tim Debidjianstrat Lemhannas RI sebagai pijakan kebijakan ketahanan nasional.(Penrem 072/Pamungkas)
