Sembilan Bulan Menanggung Dampak Kecelakaan, Noor Rahman Membutuhkan Kepastian Hak, Pengobatan, dan Tanggung Jawab Para Pihak
JEPARA, Tribuncakranews.com – Peristiwa kecelakaan kerja yang menimpa Noor Rahman (29), warga Desa Kecapi, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, saat memperbaiki atap gudang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Lebuawu, Kecamatan Pecangaan, perlu mendapatkan perhatian serius.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bukan hanya karena korban mengalami luka bakar akibat tersengat listrik yang berdampak permanen terhadap fungsi kedua tangannya, tetapi juga karena peristiwa tersebut menyisakan persoalan mengenai perlindungan pekerja, tanggung jawab pemberi kerja, pengelolaan fasilitas, serta kepastian hak korban dan keluarganya.
Sebagaimana diberitakan Bidik-Kasusnews.com pada 13 November 2026, kecelakaan tersebut terjadi pada Februari 2026. Korban harus menjalani perawatan di RSUD RA Kartini Jepara dan mendapatkan penanganan lanjutan di RSUP Dr. Kariadi Semarang.
Menurut keterangan korban dalam pemberitaan tersebut, keluarganya bahkan terpaksa menjual tanah untuk membiayai pengobatan. Korban juga mengaku belum pernah dimintai keterangan oleh kepolisian dan belum mendapatkan kunjungan dari pihak pengelola SPPG maupun pemerintah selama menjalani perawatan.
Keterangan tersebut tentu perlu dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait agar persoalan ini memperoleh gambaran yang utuh.
Namun, satu hal yang tidak boleh diabaikan: ketika seseorang mengalami kecelakaan saat menjalankan pekerjaan, perlindungan terhadap keselamatan dan hak-haknya harus menjadi perhatian utama.
1. Kecelakaan kerja bukan sekadar persoalan nasib
Secara sosiologis, kecelakaan kerja tidak cukup dipandang sebagai musibah yang kemudian diselesaikan melalui bantuan sosial atau rasa prihatin.
Ada persoalan kemanusiaan yang lebih besar. Seorang pekerja yang sebelumnya mampu bekerja dan menafkahi keluarganya kini harus menghadapi keterbatasan fisik. Dampaknya tidak berhenti pada korban, tetapi juga dirasakan istri, anak, orang tua, dan keluarga yang selama ini bergantung pada penghasilannya.
Dalam kondisi seperti ini, masyarakat berhak mempertanyakan apakah pekerjaan yang dilakukan telah didukung prosedur keselamatan yang memadai.
Apakah risiko aliran listrik sudah diperiksa? Apakah sumber listrik telah diamankan sebelum pekerjaan dilakukan? Apakah tersedia alat pelindung diri yang sesuai? Apakah pekerja mendapatkan arahan dan pengawasan keselamatan?
Pertanyaan tersebut bukan untuk mencari kambing hitam, melainkan untuk mengetahui apakah kecelakaan dapat dicegah dan apakah kewajiban keselamatan kerja telah dilaksanakan.
2. Apa kewajiban hukum pemberi kerja dan pengelola lokasi?
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menjadi salah satu dasar hukum penting dalam persoalan ini.
Ketentuan keselamatan kerja berlaku terhadap tempat kerja yang memiliki potensi bahaya, termasuk pekerjaan yang berhubungan dengan instalasi listrik dan pekerjaan di ketinggian.
Pengurus tempat kerja mempunyai kewajiban memenuhi persyaratan keselamatan, mencegah kecelakaan, menyediakan perlindungan yang diperlukan, serta melakukan pembinaan terhadap pekerja.
Artinya, pekerjaan memperbaiki atap gudang yang berdekatan dengan potensi bahaya listrik tidak boleh dilakukan tanpa penilaian risiko dan langkah pengamanan yang memadai.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah mengalami perubahan melalui peraturan perundang-undangan terkait juga memberikan landasan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja.
Dengan demikian, perlu diperiksa siapa pihak yang secara nyata mempekerjakan Noor Rahman, siapa yang memberikan perintah pekerjaan, siapa yang menyediakan peralatan, dan siapa yang bertanggung jawab atas pengawasan keselamatan di lokasi.
3. Yayasan, mitra, dan pengelola SPPG perlu memberikan penjelasan
Dalam pemberitaan disebutkan bahwa gudang SPPG tersebut milik Yayasan Surya Mandiri.
Namun, kepemilikan bangunan saja belum cukup untuk menentukan siapa yang secara hukum bertanggung jawab atas kecelakaan.
Perlu ditelusuri beberapa hal:
Apakah Noor Rahman merupakan pekerja langsung yayasan?
Apakah korban dipekerjakan melalui kontraktor atau pihak ketiga?
Siapa yang meminta korban memperbaiki atap gudang?
Siapa yang mengatur pelaksanaan pekerjaan?
Siapa yang bertanggung jawab atas instalasi listrik di sekitar lokasi?
Apakah tersedia prosedur keselamatan kerja sebelum pekerjaan dilakukan?
Apabila terdapat hubungan kerja, kewajiban pemberi kerja harus diperiksa berdasarkan ketentuan ketenagakerjaan dan jaminan sosial.
Apabila pekerjaan diserahkan kepada kontraktor atau pihak ketiga, pembagian tanggung jawab antara pemberi pekerjaan, kontraktor, pengelola fasilitas, dan pihak yang mengendalikan lokasi juga perlu diperiksa berdasarkan hubungan hukum serta fakta pelaksanaan pekerjaan.
Tidak tepat apabila tanggung jawab langsung dibebankan kepada satu pihak tanpa mengetahui hubungan kerja, kewenangan, dan peran masing-masing.
4. Hak korban atas jaminan kecelakaan kerja harus diperiksa
Persoalan berikutnya adalah kepesertaan Noor Rahman dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, pemberi kerja selain penyelenggara negara pada prinsipnya wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan tersebut sesuai ketentuan.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Permenaker Nomor 1 Tahun 2025 juga mengatur tata cara penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja.
Hal penting yang perlu diperhatikan adalah kewajiban pelaporan kecelakaan kerja.
Dalam ketentuan Pasal 8 Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah, pemberi kerja wajib melaporkan kecelakaan kerja kepada pengawas ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan paling lama 2 x 24 jam sejak terjadinya kecelakaan.
Apabila kewajiban pelaporan tersebut terlambat, terdapat konsekuensi mengenai kewajiban pemberi kerja membayarkan manfaat JKK terlebih dahulu sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, perlu diminta penjelasan:
Apakah korban telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan ketika kecelakaan terjadi?
Apakah kecelakaan telah dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan?
Kapan laporan kecelakaan disampaikan?
Apakah korban sudah mendapatkan hak pelayanan kesehatan dan manfaat JKK?
Apabila belum terdaftar, siapa pemberi kerja yang seharusnya bertanggung jawab?
Jika korban memenuhi persyaratan sebagai peserta dan kecelakaan diakui sebagai kecelakaan kerja, manfaat JKK dapat mencakup pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, santunan sementara tidak mampu bekerja, santunan cacat sesuai tingkat kecacatan, serta manfaat lain berdasarkan ketentuan program.
Kondisi cacat permanen kedua tangan juga memerlukan penilaian medis dan penetapan tingkat kecacatan sesuai prosedur yang berlaku.
5. Bagaimana dengan biaya pengobatan yang sudah dikeluarkan keluarga?
Ini merupakan persoalan yang membutuhkan perhatian khusus.
Apabila keluarga telah mengeluarkan biaya pengobatan, termasuk biaya transportasi dan perawatan lanjutan, seluruh bukti pembayaran perlu dikumpulkan.
Dokumen yang perlu dipersiapkan antara lain:
Rekam medis RSUD RA Kartini Jepara.
Rekam medis RSUP Dr. Kariadi Semarang.
Hasil pemeriksaan dan keterangan dokter mengenai kondisi kedua tangan.
Kwitansi dan bukti pembayaran pengobatan.
Bukti pembelian obat dan kebutuhan perawatan.
Bukti perjalanan untuk menjalani pengobatan.
Bukti hubungan kerja atau penugasan pekerjaan.
Bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, apabila ada.
Dokumen tersebut diperlukan untuk mengajukan klaim jaminan kecelakaan kerja dan menilai kemungkinan tuntutan penggantian biaya atau ganti kerugian berdasarkan dasar hukum dan tanggung jawab masing-masing pihak.
Perlu ditegaskan, tidak semua biaya otomatis menjadi kewajiban yayasan atau pengelola. Namun, apabila ditemukan pelanggaran kewajiban hukum atau kelalaian yang menimbulkan kerugian, kemungkinan tanggung jawab perdata maupun bentuk pertanggungjawaban lainnya perlu diperiksa.
6. Peran Badan Gizi Nasional dan pemerintah perlu diperjelas
Program Makan Bergizi Gratis merupakan program pemerintah yang pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak.
Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis mengatur penyelenggaraan program, termasuk keterlibatan mitra dan yayasan dalam pelaksanaannya.
Dalam Pasal 19, terdapat pengaturan mengenai kerja sama Badan Gizi Nasional dengan berbagai badan usaha, yayasan, dan lembaga lainnya.
Namun, keterlibatan yayasan sebagai mitra penyelenggara program tidak serta-merta menghapus kewajiban hukum masing-masing pihak terhadap pekerja dan keselamatan tempat kerja.
Karena itu, Badan Gizi Nasional dan pihak terkait perlu memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengawasan, standar fasilitas, serta prosedur penanganan apabila terjadi kecelakaan di lingkungan operasional SPPG.
Pemerintah daerah melalui instansi yang berwenang juga perlu memastikan aspek pengawasan ketenagakerjaan berjalan sesuai kewenangannya.
7. Penanganan kepolisian perlu mendapatkan kejelasan
Pernyataan korban bahwa dirinya belum pernah dimintai keterangan oleh kepolisian perlu dikonfirmasi secara resmi.
Perlu diketahui apakah sudah ada laporan polisi, apakah telah dilakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara, apakah saksi-saksi sudah dimintai keterangan, dan apakah instalasi listrik yang diduga menjadi sumber kecelakaan telah diperiksa.
Jika terdapat dugaan kelalaian yang mengakibatkan seseorang mengalami luka berat, aparat penegak hukum dapat menilai apakah terdapat unsur tindak pidana berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan.
Namun, perlu diingat bahwa terjadinya kecelakaan tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana.
Pembuktian harus didasarkan pada fakta, keterangan saksi, dokumen, hasil pemeriksaan teknis, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Kepolisian diharapkan memberikan informasi mengenai perkembangan penanganan perkara apabila memang telah dilaporkan.
8. Jangan berhenti pada bantuan kemanusiaan
Kepedulian terhadap Noor Rahman tidak seharusnya hanya diwujudkan melalui kunjungan atau pemberian bantuan sesaat.
Korban membutuhkan kepastian pengobatan, rehabilitasi medis, pemulihan kemampuan fisik, serta jaminan keberlangsungan hidup keluarganya.
Apabila kondisi medis menyatakan adanya kecacatan permanen, perlu dipikirkan pula bagaimana korban memperoleh akses rehabilitasi, pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kemampuannya, serta perlindungan sosial dan ekonomi.
Sebab, persoalan yang dihadapi bukan hanya luka akibat kecelakaan, tetapi juga perubahan besar terhadap masa depan seorang manusia dan keluarganya.
9. Kontrol publik: transparansi tanpa menghakimi
Masyarakat tidak perlu berspekulasi atau membangun tuduhan tanpa bukti.
Namun, masyarakat juga tidak boleh kehilangan hak untuk bertanya dan meminta transparansi.
Pihak Yayasan Surya Mandiri, pengelola SPPG, mitra yang terlibat, Badan Gizi Nasional, BPJS Ketenagakerjaan, pengawas ketenagakerjaan, dan kepolisian perlu memberikan penjelasan sesuai kewenangan masing-masing.
Ada beberapa pertanyaan mendasar yang patut dijawab:
Bagaimana standar keselamatan kerja diterapkan di lokasi SPPG?
Siapa yang bertanggung jawab atas pekerjaan perbaikan atap?
Bagaimana kondisi instalasi listrik saat pekerjaan dilakukan?
Apakah korban memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan?
Bagaimana perkembangan penanganan kecelakaan tersebut?
Bagaimana penyelesaian biaya pengobatan dan pemulihan korban?
Jawaban atas pertanyaan tersebut penting agar persoalan tidak berkembang menjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap tata kelola program MBG.
*PENUTUP: KESELAMATAN PEKERJA ADALAH TANGGUNG JAWAB, BUKAN SEKADAR FORMALITAS*
Program Makan Bergizi Gratis memiliki tujuan sosial untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang didistribusikan kepada penerima manfaat.
Keselamatan orang-orang yang bekerja di balik penyelenggaraan program juga harus menjadi bagian penting dari tanggung jawab penyelenggara.
Kasus Noor Rahman menjadi pengingat bahwa pembangunan dan pelayanan publik tidak boleh mengabaikan perlindungan terhadap manusia yang terlibat di dalamnya.
Jangan sampai ketika program berjalan, manfaatnya dirasakan masyarakat, tetapi ketika terjadi kecelakaan, pekerja dan keluarganya justru harus berjuang sendiri menghadapi beban pengobatan dan masa depan.
Yang dibutuhkan bukan saling menyalahkan, melainkan keterbukaan, pemeriksaan objektif, pemenuhan hak korban, dan pertanggungjawaban sesuai hukum.
Sebab, keadilan bagi korban kecelakaan kerja bukan sekadar persoalan santunan. Keadilan adalah kepastian bahwa keselamatan dihormati, hak dilindungi, dan tanggung jawab tidak dihindari.
Catatan redaksi: Tulisan ini disusun berdasarkan informasi dalam pemberitaan mengenai Noor Rahman dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keterangan korban, hubungan kerja, kepesertaan BPJS, kondisi teknis lokasi, serta tanggapan pihak yayasan dan pengelola masih perlu dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait.
Editor : Khanza Haryati
