Tribuncakranews.com — Pembangunan menara telekomunikasi di wilayah RW 3 Desa Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, memicu pertanyaan sejumlah warga. Masyarakat mempertanyakan sosialisasi, status perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta skema sewa lahan yang digunakan.
Kepala Desa Kembaran, Kuswanto, menjelaskan bahwa lokasi menara berada di tanah bengkok wilayah RW 3 dengan jarak lebih dari 150 meter dari pemukiman warga. “Jaraknya sudah aman, lokasinya jauh dari tempat tinggal warga,” ujarnya.
Terkait proses di tingkat desa, Kuswanto menyatakan telah menggelar rapat koordinasi bersama BPD, perangkat desa, serta perwakilan RT dan RW, dan telah mengantongi persetujuan BPD serta menyiapkan dokumen Peraturan Desa (Perdes). Meski demikian, sejumlah warga merasa belum mendapatkan sosialisasi yang menyeluruh sebelum pembangunan dimulai.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, proses penyewaan tanah kas desa tersebut telah melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang dipimpin BPD dengan kehadiran para Ketua RT, RW, dan perwakilan warga.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Banyumas, Roni Hidayat saat ditemui media diruang kerjanya 18 November 2926 menilai proses tersebut telah berjalan transparan dan sesuai ketentuan. “Setiap kebijakan yang menyangkut aset desa dilakukan secara terbuka, demokratis, dan melibatkan partisipasi masyarakat,” ucapnya.
Masa sewa dibatasi paling lama tiga tahun dan dapat diperpanjang. Pembatasan ini dimaksudkan agar desa tetap memiliki kendali atas aset dan dapat melakukan evaluasi secara berkala. Terkait perubahan titik lokasi yang diminta pihak penyewa, hal itu dinyatakan tidak menjadi masalah selama masih dalam wilayah kewenangan dan perizinannya dilengkapi.
Roni juga menegaskan bahwa perbedaan pendapat dalam kebijakan publik adalah hal yang wajar. “Pasti ada satu-dua hal yang belum sependapat, itu hal biasa. Yang penting semua proses sudah melalui musyawarah dan aturan yang berlaku tetap dijalankan dengan tertib,
DPMPTSP mendorong pihak ketiga untuk segera mengurus perizinan dan berjanji akan memfasilitasi prosesnya. “Kami akan bantu dan fasilitasi supaya izinnya dapat segera terbit,” tegas Roni Hidayat.
Pemerintah Desa Kembaran berkomitmen untuk terus membuka ruang dialog dan menyelesaikan segala persoalan melalui jalur yang benar bahkan rencana pada Rabu malam 18 November 2026 rencana akan dilakukan Audensi dengan perwakilan warga.
( Iwan/ Red )













