Depok, Tribuncakranews.com Ketua PPKLI Kota Depok, Maryono, melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Kota Depok untuk menyampaikan permohonan pertimbangan dan meminta kejelasan terkait rencana penertiban bangunan dan aktivitas usaha di sepanjang Jalan Raya Bogor KM 36 hingga KM 37, mulai dari kawasan Simpang Depok sampai Simpang Cilodong Kostrad.
Dalam audiensi tersebut, PPKLI menyoroti penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 5 Tahun 2022, khususnya terkait penegakan aturan terhadap bangunan liar (bangli) dan pedagang kaki lima (PKL).
PPKLI mempertanyakan apakah penegakan Perda tersebut hanya difokuskan kepada PKL dan masyarakat kecil, sementara bangunan maupun tempat usaha milik pelaku usaha lainnya yang diduga belum mengantongi perizinan serta melanggar ketentuan Garis Sempadan Sungai (GSS) belum terlihat mendapatkan penindakan yang setara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut PPKLI, persoalan ini perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Depok. Sebab, penegakan peraturan daerah semestinya dilaksanakan secara konsisten, objektif, dan tanpa membedakan latar belakang maupun status ekonomi pihak yang melanggar.
PPKLI menilai, apabila penertiban hanya menyasar PKL, sedangkan dugaan pelanggaran oleh pelaku usaha lainnya tidak ditangani dengan standar yang sama, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat.
“Jangan sampai muncul anggapan bahwa aturan hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Jika memang ada pelanggaran, siapa pun yang melakukannya harus diperlakukan sama di hadapan aturan,” menjadi prinsip yang disoroti PPKLI dalam persoalan tersebut.
Atas dasar itu, PPKLI meminta Pemerintah Kota Depok agar terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dan penertiban terhadap bangunan maupun tempat usaha di kawasan KM 36–37 Jalan Raya Bogor yang terbukti tidak memenuhi ketentuan perizinan dan melanggar aturan tata ruang maupun garis sempadan.
Jalan Raya Bogor Km 36 dan 37 adalah jalan Nasional dan kebijakannya ada di Pusat dan propinsi, apakah secara Regulasi dan ketentuan dari perencanaan penertipan bisa di lakukan oleh pemerintah kota Depok.?
PPKLI juga menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud menghindari kewajiban ataupun menolak penegakan Perda. Sebaliknya, PPKLI menginginkan agar kebijakan penertiban dilaksanakan secara adil, transparan, dan menyeluruh.
Bahkan, sebagai bentuk itikad baik serta kepatuhan terhadap ketentuan pemerintah daerah, PPKLI menyatakan kesediaannya untuk melakukan pembongkaran bangunan secara mandiri tanpa harus menunggu tindakan penertiban paksa dari pemerintah, dengan tetap mengedepankan kejelasan dasar hukum, prosedur, dan kepastian kebijakan.
Melalui audiensi tersebut, PPKLI berharap Ketua DPRD Kota Depok dapat memberikan perhatian, mendorong evaluasi, serta mengawal pelaksanaan penegakan Perda agar berjalan secara proporsional dan tidak menimbulkan kesan diskriminatif.
Bagi PPKLI, persoalan ini bukan semata-mata tentang penertiban PKL, melainkan tentang komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan secara adil. Sebab, kewibawaan pemerintah tidak hanya diukur dari keberanian menertibkan masyarakat kecil, tetapi juga dari konsistensinya menindak setiap pelanggaran tanpa pandang bulu.
Tim
