Purwokerto, Tribuncakranews.com – SMP Negeri 10 Purwokerto resmi melayangkan surat pengaduan kepada Koordinator Kecamatan (Korcam) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Purwokerto Barat, tertanggal 25 Februari 2026. Surat tersebut berisi laporan evaluasi layanan sekaligus permohonan tegas agar dilakukan pergantian dapur/vendor penyedia MBG yang melayani sekolah tersebut.
Dalam surat bertajuk Laporan Pengaduan, Evaluasi Layanan, dan Permohonan Pergantian Dapur MBG, pihak sekolah mengungkap sejumlah temuan serius terkait standar pelayanan dan keamanan pangan.
Menu Monoton hingga Temuan Benda Asing
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala SMPN 10 Purwokerto, Sapto Sri Nugroho, membenarkan pengiriman surat tersebut. Ia menyebut, keluhan bukan sekadar soal selera, melainkan menyangkut kualitas, variasi, hingga keamanan makanan.
“Menu sangat monoton, didominasi telur rebus hampir setiap hari. Selama Ramadan ini bahkan lauk full yang diberikan hanya telur rebus tanpa variasi protein lain,” ujarnya.
Selain minim variasi, sekolah juga mencatat beberapa insiden makanan dan snack berbau tidak sedap yang diduga basi. Lebih jauh, ditemukan pula benda asing dalam makanan, mulai dari serangga, paku, hingga makanan yang telah dikerumuni semut.
“Ini menyangkut kesehatan dan keselamatan anak-anak,” tegas Sapto.
Keluhan lain yang disorot adalah tidak didistribusikannya susu selama kurang lebih tiga bulan terakhir dengan alasan kelangkaan. Padahal, komponen susu merupakan bagian dari hak gizi siswa dalam skema MBG. Selain itu, poster atau lembar edukasi nilai gizi yang seharusnya menyertai program juga disebut hanya dibagikan beberapa kali.
Menurut pihak sekolah, berbagai komplain telah berulang kali disampaikan kepada dapur penyedia maupun SPPG, termasuk melalui pertemuan bersama perwakilan orang tua siswa. Namun hingga kini, perubahan dinilai belum signifikan.
Tuntutan Ganti Vendor
Dalam suratnya, SMPN 10 Purwokerto secara eksplisit meminta agar dilakukan pergantian dapur penyedia MBG yang melayani instansi tersebut. Sekolah menilai, langkah itu perlu demi mencegah potensi masalah kesehatan peserta didik serta meredam gelombang keluhan dari siswa dan orang tua yang selama ini diterima guru.
“Kami memohon agar permohonan pergantian dapur ini dapat diproses dan direalisasikan secepat mungkin,” tulis pihak sekolah dalam surat resmi tersebut.
Sorotan Soal Anggaran
Sorotan lebih tajam datang dari Koordinator Forum Masyarakat Peduli Program MBG (FMP2M), Sumbadi. Ia mempertanyakan kesesuaian antara alokasi anggaran dan kualitas makanan yang diterima siswa.
Untuk siswa kelas 4 SD hingga SMP, jatah MBG disebut sebesar Rp10.000 per porsi. Namun secara kasatmata, ia memperkirakan nilai riil makanan yang diterima siswa berkisar Rp5.500 hingga Rp8.000.
“Kalau ada selisih Rp2.000 saja per porsi, dengan asumsi 2.000 porsi per hari selama 24 hari sekolah, potensi akumulasi nilainya bisa mencapai puluhan juta rupiah,” ujarnya.
Sumbadi juga menekankan bahwa kepala sekolah merupakan pihak yang menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan SPPG, sehingga memiliki posisi strategis untuk menuntut evaluasi, renegosiasi, bahkan penghentian kerja sama jika kualitas layanan tidak sesuai.
Ia mencontohkan sebuah sekolah di Pati yang disebut mengembalikan hak siswa sebesar Rp2.000–Rp3.000 per anak setelah menilai kualitas makanan tidak layak. “Sekolah punya kewenangan moral dan administratif untuk bertindak,” katanya.
Penjelasan Ahli Gizi SPPG
Di sisi lain, ahli gizi dari SPPG Rejasari 1, Nabila, memberikan penjelasan terkait dominasi telur dalam menu selama tiga bulan terakhir. Menurutnya, telur dipilih karena kandungan proteinnya tinggi dan relatif sulit digantikan bahan lain dengan nilai gizi setara.
“Tahu dan tempe bisa menjadi alternatif, tetapi berisiko bau jika tidak dimasak kering. Untuk kebutuhan Ramadan, makanan harus tahan hingga sore hari. Sosis solo juga kandungan proteinnya tidak setinggi telur dan bersifat basah,” jelasnya.
Ia menambahkan, siklus menu disusun satu minggu sebelumnya. Setelah bahan makanan dipesan, perubahan mendadak sulit dilakukan. Meski demikian, pihak SPPG menyatakan akan melakukan perbaikan menu pada pekan ini dengan membatasi telur hanya dua kali dan menggantinya dengan variasi lain pada hari berbeda.
Polemik ini kini menjadi ujian serius bagi tata kelola Program MBG di tingkat pelaksana. Di satu sisi, dapur mengklaim memprioritaskan standar gizi dan ketahanan pangan. Di sisi lain, sekolah dan masyarakat menuntut transparansi anggaran, variasi menu, serta jaminan keamanan makanan.
Keputusan Korcam MBG Purwokerto Barat atas permohonan pergantian vendor akan menjadi penentu arah penyelesaian konflik yang menyangkut ribuan porsi makanan dan hak gizi ratusan siswa setiap harinya.
( Iwn/Red )
