Purwokerto, Tribuncakranews.com 3 Agustus 2026
DPW GNP TIPIKOR Jawa Tengah melalui Satuan Tugas (SATGAS) Pengawasan SPPG Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mengajukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada DPRD Kabupaten Banyumas.**
Rencana RDP tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil pengawasan dan investigasi lapangan yang dilakukan SATGAS Pengawasan SPPG DPW GNP TIPIKOR Jawa Tengah pada sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kabupaten Banyumas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, ditemukan sejumlah indikasi ketidaksesuaian antara ketentuan, petunjuk pelaksanaan (juklak), petunjuk teknis (juknis), serta standar pelaksanaan Program MBG dengan kondisi yang ditemukan di lapangan.* tegas Ketua Satgas Sumbadi
Temuan tersebut meliputi berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional SPPG, antara lain *pengadaan dan pengelolaan bahan pangan, standar serta kualitas makanan, proses pengolahan dan distribusi makanan, pemenuhan standar pelayanan, kebersihan dan sanitasi, serta aspek pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program.
sementara itu Ketua DPW GNP TIPIKOR Jawa Tengah Edo Damaraji menegaskan bahwa hasil investigasi tersebut belum dimaksudkan untuk memberikan kesimpulan atau vonis terhadap pihak tertentu melainkan merupakan bahan awal hasil pengawasan masyarakat yang perlu mendapatkan klarifikasi dan pemeriksaan dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan.
# RDP DENGAN DPRD BANYUMAS
Melalui RDP, DPW GNP TIPIKOR Jawa Tengah akan menyampaikan hasil pengawasan tersebut secara resmi kepada DPRD Kabupaten Banyumas untuk mendapatkan tanggapan, klarifikasi, serta mendorong adanya pengawasan bersama terhadap pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Banyumas.
Dalam RDP tersebut, GNP TIPIKOR Jawa Tengah akan mendorong agar pihak-pihak terkait dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai:
1. **Kesesuaian pelaksanaan SPPG dengan juklak dan juknis Program MBG;**
2. **Standar kualitas dan kuantitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat;**
3. **Mekanisme pengadaan dan penggunaan bahan pangan;**
4. **Kesesuaian harga, komposisi, serta volume bahan pangan dengan ketentuan yang berlaku;**
5. **Standar kebersihan, sanitasi, keamanan pangan dan proses pengolahan makanan;**
6. **Mekanisme pengawasan terhadap SPPG;**
7. **Sistem pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan;**
8. **Mekanisme penanganan pengaduan masyarakat; dan**
9. **Tindak lanjut terhadap SPPG yang diduga tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan.**
#DPW GNP TIPIKOR JATENG : MBG HARUS TEPAT SASARAN, BERKUALITAS DAN AKUNTABEL
Ketua DPW GNP TIPIKOR Jawa Tengah menyampaikan bahwa Program MBG merupakan program pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, khususnya pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak sekolah dan kelompok penerima manfaat lainnya.
Karena menggunakan sumber daya dan anggaran negara, pelaksanaannya harus memenuhi prinsip **transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, kualitas pelayanan, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.**
> **”Kami tidak ingin program MBG terganggu. Justru kami ingin program ini berjalan dengan baik, tepat sasaran, makanan yang diberikan benar-benar memenuhi standar gizi dan keamanan pangan, serta seluruh prosesnya dapat dipertanggungjawabkan.”** Tegas Sumbadi
GNP TIPIKOR Jawa Tengah juga menegaskan bahwa pengawasan masyarakat bukan dimaksudkan untuk mencari-cari kesalahan, tetapi merupakan bagian dari kontrol sosial agar program pemerintah dapat dilaksanakan sesuai aturan dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.
#HASIL RDP AKAN DIBAWA KE BGN
Setelah pelaksanaan RDP dengan DPRD Kabupaten Banyumas, GNP TIPIKOR Jawa Tengah akan menyusun *dokumen hasil pengawasan dan hasil RDP yang akan menjadi bahan dalam agenda audiensi dengan Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Bapak DR. Ketut Sumedana.SH. MH.
Dalam audiensi tersebut, GNP TIPIKOR Jawa Tengah akan menyampaikan secara langsung:
* hasil investigasi lapangan SATGAS Pengawasan SPPG;
* dokumentasi temuan di lapangan;
* daftar SPPG yang menjadi objek pengawasan;
* bentuk ketidaksesuaian yang ditemukan;
* hasil klarifikasi dalam RDP DPRD Banyumas;
* rekomendasi perbaikan; dan
* permintaan tindak lanjut dari BGN sesuai kewenangan.
DPW GNP TIPIKOR Jawa Tengah berharap BGN dapat melakukan
verifikasi dan pemeriksaan secara objektif terhadap setiap temuan yang disampaikan, sehingga apabila ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian, dapat dilakukan tindakan korektif sesuai ketentuan.
Sebaliknya, apabila terdapat temuan yang setelah dilakukan verifikasi ternyata tidak terbukti, GNP TIPIKOR Jawa Tengah juga siap menerima hasil klarifikasi tersebut secara objektif.
“KOMITMEN PENGAWASAN MASYARAKAT”
DPW GNP TIPIKOR Jawa Tengah bersama SATGAS Pengawasan SPPG akan terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Banyumas.
Pengawasan akan dilakukan dengan mengedepankan data, fakta lapangan, dokumentasi, ketentuan yang berlaku, serta prinsip praduga tidak bersalah.**
GNP TIPIKOR Jawa Tengah mengajak seluruh pihak, termasuk DPRD Kabupaten Banyumas, Pemerintah Kabupaten Banyumas, APH, BGN, pengelola SPPG, sekolah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama memastikan Program MBG berjalan sebagaimana tujuan awalnya.
**Program MBG adalah program untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, kualitas makanan, keamanan pangan, ketepatan sasaran, transparansi dan akuntabilitasnya harus menjadi tanggung jawab bersama. “ujar Edo Damaraji
Ketua DPW GNP TIPIKOR Jawa Tengah
Edo Damaraji,ST
#DPW GNP TIPIKOR JAWA TENGAH
#edo damaraji
