Banyumas, Tribuncakranews.com – Saat ini Banyumas sedang dihadapkan pada sejumlah persoalan mendasar yang menyentuh langsung terhadap kehidupan masyarakat luas. Mulai dari terancamnya akses jaminan kesehatan warga hingga pengelolaan aset daerah yang belum sepenuhnya transparan.
Rakyat pun mulai bersatu, dan menetapkan 28 Oktober 2026 bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda sebagai momentum besar untuk menyuarakan kebenaran bersama.
130 Ribu Warga Terancam Kehilangan Jaminan Kesehatan
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu persoalan paling mendesak adalah dinonaktifkannya kepesertaan BPJS Kesehatan skema PBI APBD per 1 Oktober 2026, yang menimpa sekitar 130.000 warga Banyumas. Langkah ini membuat banyak warga yang sedang menjalani pengobatan rutin tiba-tiba kehilangan akses layanan kesehatan.
Pemerintah daerah menyebut adanya tekanan fiskal dan penurunan pendapatan sebagai alasan. Namun masyarakat mempertanyakan: jika anggaran terbatas, mengapa kesehatan rakyat justru menjadi yang pertama kali dikorbankan? Ke mana sebenarnya alokasi dana-dana besar lainnya dialokasikan? Kesehatan rakyat adalah hak dasar dan prioritas utama, bukan beban yang boleh dikurangi begitu saja.
Pengelolaan Aset Ruko Kebondalem: Transparansi yang Dinanti
Persoalan lain yang mengemuka adalah pengelolaan Kompleks Pertokoan Kebondalem, aset Pemkab Banyumas yang terdiri dari 103 unit ruko serta Taman Hiburan Rakyat seluas lebih dari 9.000 meter persegi. Aset ini telah diserahkan kembali kepada Pemkab Banyumas sejak Maret 2025, namun pengelolaannya hingga kini masih memicu tanda tanya publik.
Harga sewa yang dianggap terlalu tinggi membuat banyak ruko sepi peminat. Di sisi lain, muncul dugaan sejumlah pihak menempati ruko tersebut namun belum menyetorkan sewa ke kas daerah. Masyarakat berhak mengetahui secara terbuka: berapa pendapatan yang diperoleh dari aset ini dan untuk kepentingan apa saja digunakan.
Rapat Konsolidasi: Satu Visi, Satu Misi, Satu Tujuan
Pada Sabtu (17/10/2026) diadakan Rapat Konsolidasi Rencana Aksi,” Selamatkan Banyumas,” di Komplek UMKM BST Jalan Bung Karno Komplek Menara Pandang Purwokerto yang dihadiri Ananto Widagdo selaku Aktifis Peduli Sosial Banyumas,Paguyuban Ojeg LanglangJagad,AktivisMURBA Paguyuban Lowo Ireng, LSM Sakti,Ormas GRIB Jaya,Tokoh Masyarakat,Tokoh Budayawan dan Beberapa warga Banyumas yang turut peduli dengan rencana kegiatan yang akan di laksanakan pada tanggal 28 Oktober 2026 pekan depan.berbagai elemen masyarakat dan relawan berkumpul dalam rapat konsolidasi untuk menyatukan langkah menuju aksi besar pada 28 Oktober 2026 mendatang.
“Hari ini kita tidak mencari siapa salah dan siapa benar. Hari ini kita menyatukan visi, misi, dan frekuensi. Suara kita adalah suara rakyat,” demikian semangat yang disampaikan dalam pembukaan rapat.
Ditekankan pula bahwa aksi serupa pada 9 Oktober lalu belum membuahkan jawaban yang memuaskan. Padahal, Bupati Banyumas pada 9 April 2026 pernah menyatakan secara terbuka bahwa warga cukup menggunakan KTP saja sudah bisa berobat gratis. Janji inilah yang sedang diperjuangkan agar kembali ditepati.” ungkap Ananto Widagdo dalam sambutan pembukanya
“Kita Bukan Penonton di Tanah Sendiri”
Ketua Paguyuban Bank Street untuk Rakyat Banyumas, Ardi Siswanto, menyampaikan pesan yang menggugah semangat para peserta:
“Saya sudah menyuarakan hal-hal ini sejak lama. Mulai relokasi pedagang, hingga kebijakan parkir yang berdampak pada mata pencaharian kita. Namun rasanya suara kita seakan sendirian. Karena itulah saatnya kita bangkit bersama.”
Ia menegaskan rakyat sedang menghadapi tekanan bertubi-tubi: “Juru parkir kehilangan penghasilan, lalu 130 ribu warga kehilangan jaminan kesehatannya. Saya bukan dari partai mana pun, tidak punya kepentingan politik. Cita-cita kami sederhana: warga lokal juga punya tempat di tanah kelahirannya.”
Ardi juga menanggapi sebutan “Kota Sejuta Parkir”:
“Bagi saya itu bukan aib. Tukang parkir mencari nafkah dengan keringat sendiri. Lebih baik disebut sejuta parkir daripada sejuta pengangguran. Itu alasan untuk dihargai, bukan dipermalukan.”
Ajakan ditutup dengan pesan yang kuat:
“Kita bukan penonton di tanah sendiri. Mari kita bergerak maksimal, bukan untuk kerusuhan, tapi untuk menggugah hati nurani. Agar rakyat Banyumas tergerak bersatu menyuarakan keadilan. Keadilan bagi yang sakit, keadilan bagi yang berusaha, keadilan untuk kita semua.”
Bukan Menyalahkan, Tapi Meminta Akuntabilitas
Perlu dipahami, pertanyaan-pertanyaan ini bukan semata-mata untuk menyalahkan pihak tertentu. Rakyat hanya berharap setiap rupiah uang publik dikelola secara jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemimpin adalah pelayan rakyat, dan rakyat berhak mengetahui ke mana dana rakyat dipergunakan.
28 Oktober 2026 Kita bersatu, kita bersuara, kita tegakkan kebenaran untuk Banyumas yang lebih sejahtera. Semoga langkah ini mendapat jawaban yang jujur dan memuaskan dari semua pihak terkait. Karena yang dipertaruhkan bukan sekadar kebijakan melainkan kesejahteraan kita semua.
( Iwan/Red )
