Boyolali, Tribuncakranews.com // Hari ini senen 09/03/2026 masyarakat melihat langsung bagaimana menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disajikan oleh SPPG Plukisan, Cepogo, Boyolali. Dengan anggaran Rp10 .000 per porsi, publik tentu berharap makanan yang layak, bergizi, dan pantas untuk anak-anak.
Namun yang terjadi justru memunculkan kekecewaan besar. Menu yang diberikan dinilai jauh dari standar harga, dan jauh dari semangat program MBG itu sendiri.
Program MBG dibuat untuk meningkatkan gizi anak-anak, bukan sekadar menggugurkan kewajiban dapur. Anggaran Rp10.000 untuk porsi besar dan Rp8000 porsi kecil, itu uang negara, uang rakyat. Setiap rupiah harus kembali kepada anak-anak dalam bentuk makanan yang layak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jika menu yang disajikan hari ini benar-benar mencerminkan kualitas pengelolaan di SPPG tersebut, maka ini adalah peringatan keras bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam pengelolaan program.
Kami meminta Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat untuk segera turun tangan:
Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap SPPG Plukisan, Cepogo, Boyolali.
Buka transparansi penggunaan anggaran menu Rp10.000 porsi besar dan Rp8.000 porsi kecil,
Periksa rantai pengadaan bahan makanan
Ambil tindakan tegas jika ditemukan kelalaian atau penyimpangan.
Seperti keterangan kepala SPPG Plukisan Cepogo Boyolali Fahrurozi, SE, saat ditemui awak media di ruangan sppg tersebut mengatan.menu hari ini diakui memang tidak menutup harga Rp 10.000 porsi besar yang terdiri pisang ambon/tawi, bolu kukus aren, kacang telur dan steak ayam kecil, 4 macam tidak nyampai Rp8000.
Untuk porsi kecil terdiri bolu kukus aren,kacang telur dan steak ayam dengan harga kurang dari Rp7000.ini untuk subsidi silang dari anggaran menu yang kemaren lusa atau minggu ini,dalihnya.
Jangan sampai program besar untuk masa depan gizi anak bangsa dirusak oleh pengelolaan yang hanya mementingkan Bisnis untuk mengeruk keuntungan semata.
Anak anak berhak mendapat menu yang berkwalitan dan standar harga untuk memenuhi gizi mereka.
BGN Pusat harus segera bertindak. Red/Jatmiko
