Cilacap,INFOJATENGNEWS.COM Harapan masyarakat akan kemajuan Kabupaten Cilacap di bawah kepemimpinan Samsul sempat terasa nyata. Namun, harapan itu hancur seketika oleh kabar Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hancurnya harapan itu dibuktikan dengan Operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Kabupaten Cilacap mengamankan 27 orang, Jumat (13/3/2026). Sebagaimana yang tersebarar kepublik lewad TV. Online. DLL.
Berita OTT Bupi Cilacap di sampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pihak yang diamankan adalah Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari total 27 orang yang diamankan, 7 orang dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut di Gedung KPK. Sementara 20 orang lainnya dipulangkan ke Cilacap setelah menjalani pemeriksaan awal.
Sebelumnya, rombongan Pejabat tersebut sempat menjalani pemeriksaan di Polresta Banyumas, dan tiba menggunakan bus pariwisata pada Jumat sore.
KPK menduga OTT ini berkaitan dengan penerimaan yang melibatkan kepala daerah terkait proyek-proyek di lingkungan Pemkab Cilacap. Dalam operasi tersebut, penyidik juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai.
KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.
Hal itu pun (AGL) Aktivis Penggiat Anti Korupsi Cilacap Angkat Bicara Terkait OTT KPK yang Menjerat Bupati dan Kepala OPD
“Kejadian tersebut kini telah menjadi pembahasan hangat di tingkat nasional. Tentunya, kasus OTT yang menimpa Kabupaten Cilacap ini sangat disayangkan dan menjadi duka bagi banyak pihak”. Ucap.(AGL) Sabtu. (14/03/2026).
Menurutnya, Masyarakat pun masih segar mengingat bahwa kasus korupsi yang melibatkan AWB belum lama terjadi dan masih “basah”. Hal ini memunculkan pertanyaan besar, mengapa para pejabat di Cilacap tidak menjadikan peristiwa tersebut sebagai pelajaran berharga atau cermin dan bertindak lebih hati-hati dan berintegritas.
Saat ini, diketahui bahwa Pejabat Cilacap yang terlibat, termasuk Bupati dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), berada di Gedung Merah Putih KPK dengan jumlah 12 orang.
Sementara itu, aktivis pegiat anti-korupsi memberikan himbauan keras terkait peristiwa ini. AGL menekankan pentingnya penerapan transparansi dalam setiap kegiatan pemerintahan ke depannya, terutama dalam proses pelelangan proyek-proyek daerah. Transparansi dinilai sebagai kunci untuk mencegah terjadinya praktik korupsi dan menjaga kepercayaan publik.
Selain itu, AGL apresiasi kepada KPK dan berharap agar kasus ditangani secara serius dan berlaku adil tanpat pilih bulu, bila perlu KPK turun kembali Ke Cilacap untuk membersihkan sisa kalau masih ada. (Zul)
