PURWOREJO, Tribuncakranews. com – Persoalan dugaan belum adanya izin Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mranti kembali menjadi sorotan. Di tengah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi salah satu program strategis nasional menuju Indonesia Emas 2045, munculnya persoalan teknis hingga dugaan temuan hewan mirip lintah dalam menu makanan membuat publik mulai mempertanyakan kualitas pengawasan pemerintah daerah. Kamis 21 Mei 2026
Saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (19/5/2026), Camat Purworejo Kusairi menyampaikan bahwa pihaknya baru sekitar dua bulan bertugas di Kecamatan Purworejo. Namun demikian, ia mengakui bahwa SPPG Mranti merupakan salah satu SPPG pertama yang beroperasi di wilayah tersebut dan telah menangani ribuan porsi menu MBG setiap harinya.
“Terkait belum adanya izin IPAL, kami akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait seperti DPUPR, Dinas Kesehatan, dan DLHP. Mudah-mudahan melalui koordinasi bersama satgas kabupaten dapat ditemukan titik temu. Kalau memang belum layak, tentu harus ada perhatian khusus,” tegas Kusairi Camat Purworejo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menilai persoalan IPAL bukan hal sepele. Menurutnya, jika persoalan limbah tidak ditangani secara serius, maka dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah baru di tengah masyarakat dan mengganggu kualitas makanan bergizi yang disajikan kepada ribuan anak sekolah.
Pernyataan tersebut semakin menguat setelah sebelumnya sempat viral pemberitaan mengenai dugaan ditemukannya hewan menyerupai lintah dalam menu MBG yang disajikan SPPG Mranti. Informasi itu, menurut Camat, diperoleh langsung dari wali murid yang menyampaikan keluhan.
“Kalau terkait kebenaran adanya binatang di menu MBG, informasi itu kami peroleh langsung dari wali murid. Sedangkan soal perizinan IPAL, kami mengetahui dari informasi yang berkembang di media sosial,” ujarnya.
Tak berhenti di situ, kini muncul lagi sejumlah persoalan lain yang dinilai perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah. Camat Purworejo bahkan secara terbuka meminta adanya tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian standar operasional di lapangan.
“Kami sangat mendukung apabila diperlukan keterlibatan satgas kabupaten untuk turun langsung melakukan monitoring di SPPG Mranti,” katanya.
Berdasarkan data yang disampaikan, di Kecamatan Purworejo direncanakan terdapat 18 SPPG. Namun hingga saat ini baru 11 SPPG yang telah beroperasi. Beberapa di antaranya bahkan melayani lebih dari 2.000 hingga 3.000 penerima manfaat setiap hari.
Ke depan, jumlah penerima manfaat direncanakan akan disamaratakan sekitar 1.100 penerima per SPPG, termasuk tambahan pelayanan bagi kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Saat ini disebutkan sudah ada sekitar enam SPPG yang mulai melayani kelompok tersebut.
Meski demikian, besarnya target pelayanan dinilai harus diimbangi dengan pengawasan ketat dan kepatuhan terhadap standar kesehatan lingkungan. Sebab jika pengawasan lemah, program unggulan nasional tersebut justru berpotensi memunculkan persoalan kesehatan baru.
“Program MBG adalah program Presiden yang bertujuan memperbaiki gizi anak didik menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu harus dilaksanakan sesuai ketentuan, memenuhi standar gizi, serta aman dikonsumsi,” tandasnya.
Camat juga memastikan bahwa apabila ditemukan persoalan di lapangan, pihak kecamatan bersama satgas akan segera melakukan monitoring dan melaporkan hasilnya kepada satgas kabupaten untuk ditindaklanjuti.
Menariknya, di tengah ramainya sorotan publik terhadap SPPG Mranti, sejumlah lurah di Kecamatan Purworejo disebut telah mengusulkan agenda kunjungan langsung ke beberapa SPPG. Namun Camat menegaskan agenda tersebut bukan dalam bentuk inspeksi mendadak (sidak), melainkan kunjungan monitoring dan evaluasi.
Kini masyarakat menunggu langkah nyata pemerintah daerah. Sebab publik menilai, program sebesar MBG tidak cukup hanya dibungkus slogan “Indonesia Emas”, tetapi juga harus dijalankan dengan standar higienitas, transparansi, dan pengawasan ketat agar tidak berubah menjadi ancaman kesehatan bagi anak-anak sekolah.( Surjono )
