Ketua FWJI Jateng, Hadi Try Wasisto R saat berbincang dengan salah satu pekerja.
CILACAP, TRIBUNCAKRANEWS.COM // Setelah sebelumnya masyarakat, khususnya para petani di wilayah Dusun Karag, Desa Gentasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah mengeluhkan persoalan banjir yang tak kunjung terselesaikan akibat kondisi kali tipar yang permukaannya lebih tinggi dibanding sawah warga.
Setiap musim penghujan tiba, ratusan hektar sawah terendam air dan gagal panen, sehingga membuat para petani merugi besar. Situasi ini menimbulkan kekecewaan mendalam terhadap pemerintah daerah maupun pusat yang dinilai kurang memperhatikan nasib petani kecil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selang beberapa waktu kemudian, dilakukan pembangunan sarana pengendali Banjir Sungai Tipar oleh Kementerian Pekerjaan Umum Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak SNVT.
Namun, proyek tersebut ramai diberitakan sebab muncul dugaan tidak transparannya pembangunan dengan tidak mencantumkan anggaran pada papan proyek.
Kali ini, di lokasi tengah berjalan normalisasi kali tipar. Namun lagi-lagi, proyek ini mendapat sorotan berbagai pihak, khususnya Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI) DPD Jawa Tengah (Jateng).
Ketua FWJI Jateng, Hadi Try Wasisto R menyebutkan, proyek yang sehurusnya dikerjakan dengan baik justru diduga dijadikan ajang keuntungan pribadi ( Kelompok ) dengan banyaknya persoalan.
“Setelah kita cek and rechek dan melakukan investigasi, ternyata para petani banyak yang mengeluh bahwa normalisasi hanya dikerjakan di spot-spot tertentu yang tidak sesuai harapan petani,” kata Hadi, di lokasi proyek, Minggu (27/9/2026).
Harapan Masyarakat Tidak Terwujud
Hadi juga menyebutkan, proyek pembangunan prasana pengendali Sungai Tipar Kabupeten Cilacap ini tidak berhasil mewujudkan harapan masyarakat.
“Banyak kejanggalan, seperti kontraktor PT. Bangkit Ampuh Abadi dan anggaran tidak dicantumkan. Kemudian Pekerjaan ready mix juga kasar, sehingga kami menyimpulkan adanya dugaan mark up anggaran,” ujar Hadi.
Lebih jauh, Hadi mengatakan, pekejaan proyek ini tidak menunjukan hasil yang sesuai dengan RAB, justru malah terkesan asal jadi Amburadul.
“Konsultan diduga bersekongkol saling tutup mata dan telinga. PPK dari BBWS tidak berfungsi, hanya duduk manis di kantor. Alhasil, pemerintah menggelontorkan dana proyek sekitar Rp63 miliar dianggap salah sasaran,” ujar Hadi.
Selain itu, Hadi mengatakan, pembangunan kali tipar yang seharusnya diutamakan sebagai pencegah banjir, malah sungai lain yang dinormalisasi, sehingga jika musim hujan tiba, proyek tersebut tidak berfungsi sesuai harapan masyarakat petani.
“Dari anggaran Rp63 miliar ini, NW sebagai orang yang memotori proyek di DPR RI tidak banyak mengawasi,” katanya.
FWJI Jateng, tambah Hadi, juga melihat adanya dua embung di Desa Kedaung dan Desa Sikampuh yang nantinya akan menjadi masalah baru di Kecamatan Kroya, Cilacap.
“Menurut narasumber kami, lahan yang dijadikan obyek embung belum resmi diizinkan pihak kementerian, baik Kementerian Pertanian maupun pemerintah yang menangani ketahanan pangan. Sementara sawah di dua desa obyek embung jelas masih merupakan lahan hujau, zona hijau atau zona ketahanan pangan,” bebernya.
Keterlibatan Oknum Kades
Di lokasi, wartawan bersama tim FWJI DPD Jateng mengkonfirmasi warga setempat. Warga mengatakan, proyek embung sudah dua pekan non aktif.
“Tidak tahu kenapa berhenti. Saat ini tidak ada satupun yang bekerja,” kata warga Kedaung tersebut.
Sementara Ketua FWJ menyebutkan, salah satu oknum kepala desa berinisial War diduga kuat telah menikmati hasil proyek embung dengan membuat program mengurug lapangan bola desa yang nilainya fantastis.
“Benar, berdasarkan keterangan yang kami himpun, kades mendapat untung besar. Keuntunganya dari Rp 110.000 per truk, hanya dibayarkan ke sopir truk sebesar Rp80 ribu, jika 1.000 truk, War mengantongi Rp30 juta hanya beberapa hari kerja saja, dan dari satu item proyek embung, belum lain-lainya,” beber Hadi.
( FWJ INDONESIA DPD JATENG & TIM )
