Wonosari,| tribuncakranews.com |Di saat anggaran daerah terus dikepras oleh pusat, harta karun pajak di pesisir Gunungkidul justru menguap akibat sistem yang lumpuh dan dugaan pembiaran. Bagaimana mungkin sebuah raksasa wisata viral menyetor nol rupiah, sementara pengusaha lokal berjuang jujur sendirian?
Di sebuah tebing curam Pantai Drini, Desa Banjarejo, berdiri On The Rock. Unit usaha ini adalah pemain baru, namun ia baru saja mengirimkan surat cinta yang mematikan bagi kewibawaan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Hanya dalam tiga bulan pertama 2026, On The Rock menyetorkan pajak sebesar Rp1,64 miliar ke kas daerah. Fantastisnya, angka miliaran ini lahir dari laporan manual tanpa pengawasan alat rekam pajak otomatis.
Namun, di balik kejujuran satu pihak, terbentang skandal yang memuakkan di sisi lain pesisir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fakta yang menyesakkan dada: Gesing Wonderland, destinasi wisata yang viral sejak 2024 dengan investasi wahana bianglala dan kafe mewah di tepi tebing, tercatat menyetorkan pajak sebesar NOL RUPIAH.
Alibi klasik soal perizinan yang belum tuntas disinyalir menjadi tameng sakti untuk menghindari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Padahal, di lapangan, ribuan wisatawan setiap hari sudah bertransaksi, makan, dan menikmati wahana. Jika On The Rock di Pantai Drini saja mampu menyetor setengah miliar per bulan, maka “angka nol” dari Gesing Wonderland adalah sebuah penghinaan terhadap rasa keadilan bagi para wajib pajak yang taat.
Ketidakberdayaan pasangan Endah-Joko dalam mengelola PAD semakin telanjang saat melihat status perangkat tapping box. Per 31 Maret 2026, sebanyak 40 persen perangkat pemantau pajak berstatus OFFLINE.
Nama-nama besar seperti kelompok HeHa, Obelix Sea View, hingga Jungwok Blue Ocean masuk dalam daftar merah perangkat yang tidak aktif. Sistem digital yang dibeli dengan uang rakyat hanya menjadi pajangan kabel tak bernyawa. Lemahnya SDM yang gagap teknologi (gaptek) dan minimnya peralatan mutakhir menciptakan “zona nyaman” bagi oknum penguasa nakal untuk bermain di bawah tangan dengan pengusaha nakal.
Pasangan Bupati dan Wakil Bupati, Endah-Joko, tidak boleh lagi hanya “tidur” di tengah pesta pora oknum. Efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat seharusnya dibalas dengan Kemandirian Fiskal, bukan pasrah pada keadaan.
Ada potensi Rp70 Miliar hingga Rp80 Miliar per tahun yang saat ini menguap di antara deburan ombak pantai selatan. Uang ini seharusnya bisa digunakan untuk memperbaiki jalan yang hancur atau membangun fasilitas publik, bukan malah masuk ke kantong-kantong gelap.
Tiga langkah darurat harus segera diambil:
Regulasi “Tangan Besi”: Tidak ada lagi toleransi “pajak nol rupiah” bagi objek wisata yang sudah beroperasi secara komersial. Izin belum lengkap bukan berarti bebas pajak.
Command Center IT & SDM Kompeten:
Bangun ruang kontrol canggih yang mampu memantau transaksi secara real-time dan ganti personel “gaptek” dengan auditor digital yang berintegritas.
Sanksi Terukur:
Segel objek wisata yang sengaja mematikan alat rekam pajak.
Jika pasangan Endah-Joko tetap membiarkan kebocoran ini terjadi, maka sejarah akan mencatat kepemimpinan mereka sebagai era di mana Gunungkidul hanya menjadi penonton di tengah jarahan para pemodal, sementara rakyatnya tetap bergulat dengan kemiskinan dan jalan yang rusak. Pilihannya hanya dua, bangun dan benahi sistem, atau biarkan Gunungkidul bangkrut secara perlahan di tengah kemewahan pariwisatanya sendiri.
(tim red)
