Purworejo, Tribuncakranews. com -Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Mini Zoo di Kabupaten Purworejo kembali menuai sorotan tajam. Kali ini, suara keras datang dari anggota DPRD Kabupaten Purworejo, Budi Sunaryo dari Komisi I Fraksi PKB, yang secara tegas menyatakan bahwa pihaknya sejak awal sudah menolak proyek tersebut.
Dalam keterangannya pada Rabu, 8 April 2026, Budi Sunaryo mengungkapkan bahwa proyek Mini Zoo yang menelan anggaran sekitar Rp9,6 miliar itu memang sejak awal dinilai bermasalah. Terlebih, berdasarkan temuan Kejaksaan, proyek tersebut diduga merugikan negara hingga mencapai Rp6,6 miliar.
“Sejak awal pembahasan, Fraksi PKB sudah menyatakan penolakan. Alasannya jelas, proyek ini tidak melalui kajian yang matang dan terkesan dipaksakan,” tegasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, proyek dengan nilai fantastis tersebut semestinya melalui studi kelayakan yang komprehensif, bukan sekadar formalitas. Ia menilai ada indikasi kuat bahwa perencanaan proyek tersebut lemah, bahkan cenderung mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan anggaran publik.
Namun demikian, Budi juga mengungkapkan realita politik di DPRD saat itu. Ia menyebutkan bahwa Fraksi PKB tidak memiliki kekuatan kursi yang cukup untuk membendung pengesahan proyek tersebut.
“Faktanya, jumlah kursi kami terbatas. Dalam mekanisme pengambilan keputusan, saat itu lebih mengarah ke aklamasi. Jadi, meskipun kami menolak, keputusan tetap disahkan,” ungkapnya dengan nada kecewa.
Pernyataan ini sekaligus membuka tabir bahwa proses pengambilan keputusan di DPRD tidak sepenuhnya mencerminkan kualitas deliberasi yang sehat. Dominasi suara mayoritas dinilai telah mengabaikan kritik substansial yang justru kini terbukti relevan.
Terkait penanganan hukum, Budi Sunaryo menegaskan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yang saat ini tengah menangani kasus tersebut.
“Karena ini sudah ditangani oleh pihak berwajib, kami percayakan sepenuhnya proses hukumnya. Harapannya, semua yang terlibat dapat diusut tuntas tanpa tebang pilih,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia juga menyampaikan harapan agar kasus ini menjadi pelajaran serius bagi seluruh pemangku kebijakan di Kabupaten Purworejo.
“Kami berharap ke depan tidak ada lagi kebijakan yang dipaksakan tanpa kajian yang matang. Ini uang rakyat, harus digunakan dengan penuh tanggung jawab,” pungkasnya.
Kasus Mini Zoo ini kini menjadi simbol buruknya tata kelola anggaran jika tidak disertai transparansi, akuntabilitas, dan keberanian untuk menolak kebijakan yang sejak awal sudah terindikasi bermasalah. Publik pun menanti, apakah penegakan hukum benar-benar akan menyentuh semua pihak yang bertanggung jawab, atau kembali berhenti pada level bawah semata. ( Surjono )
