Serang, Tribuncakranews.com // Penumpukan limbah pabrik Indah Kiat di belakang kawasan pabrik, Desa Tegal Maja, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, memicu keributan yang melibatkan warga, oknum preman, serta dugaan keberpihakan Pemerintah Desa. Masalah ini bermula dari perebutan kekuasaan pengelolaan limbah yang selama ini menjadi sumber penghidupan warga sekitar.
Berdasarkan keterangan di lapangan, kepengurusan pengelolaan limbah yang sudah disahkan dalam forum desa dan disaksikan Kepala Desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kini berusaha dikudeta oleh oknum yang didukung pihak tertentu. Ironisnya, belum ada langkah tegas dari pemangku jabatan untuk meluruskan persoalan ini.
Kemi, salah satu warga yang selama ini mengais rezeki dari menyortir limbah tersebut, mengaku menjadi korban kekerasan saat hendak bekerja. Ketika truk limbah turun, oknum preman langsung menghalangi, mengusir, bahkan mengeroyoknya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya hanya ingin mencari nafkah bersama warga lain, memilah besi, plastik, dan bahan lainnya. Tapi saya justru dipukul, bibir saya kena tonjok, badan saya ditahan beberapa orang seolah-olah saya pencuri. Pihak Kepala Desa terlihat memihak kepada BPD dan menginginkan orang yang ditunjuknya saja yang mengelola. Kami berharap limbah ini dikelola bersama warga, bukan hanya menguntungkan segelintir orang,” ujar Kemi, Jumat (24/7/2026). Ia berencana melaporkan kejadian ini ke kepolisian dan menjalani visum terlebih dahulu.
Senada disampaikan Ruop, ketua pengelola yang dikudeta. Ia menyatakan kepengurusan bersama 18 pengurus lainnya sudah berjalan empat bulan dan dikukuhkan secara resmi. Namun ia menduga posisinya digulingkan karena tidak memenuhi permintaan uang tertentu.
“Kami disahkan di forum desa disaksikan Kades dan BPD. Kami mengutamakan kepentingan warga baru kemudian sisanya. Tapi karena saya terlambat memberikan apa yang diminta, kepengurusan saya mau diganti sepihak oleh BPD bernama MW, tanpa musyawarah. kepala desa meminta hingga Rp15 juta.
Memang dulunya waktu kepengurusan MW mekanismenya Kades dapat Rp25 juta, sisanya ke warga—Saya punya bukti tertulis dan rekam jejak digitalnya,” tegas Ruop.
Warga lain pun membenarkan bahwa keributan semacam ini bukan pertama kali terjadi akibat perebutan kekuasaan. “Sudah sering terjadi rebutan kekuasaan, tapi Kades seolah diam saja. Saya juga bingung , padahal bisa di selesaikan secara musyawarah di balai desa ,” keluh warga.
Situasi semakin memburu saat awak media mencoba mendokumentasikan kejadian. Saat hendak mengonfirmasi oknum yang melarang warga mengambil limbah, awak media diperlakukan kasar; ponsel dirampas paksa dengan alasan dilarang merekam atau memotret.
“Sudah jangan merekam, buat apa!” bentak oknum tersebut seraya mengambil ponsel milik jurnalis.
Hingga berita ini diturunkan, upaya menemui Kepala Desa untuk meminta tanggapan belum berhasil. Beliau tidak berada di kantor desa maupun kediamannya saat tim media mendatangi lokasi.
Pesan untuk Pemangku Jabatan:
Kepala Desa harus sadar bahwa sikap semena-mena, memihak kelompok tertentu, serta membiarkan oknum preman menguasai hak warga, adalah tindakan yang sangat berisiko memicu keributan massal dan konflik berkepanjangan. Jangan biarkan kekuasaan dijadikan alat pengeruk keuntungan pribadi atau golongan semata. Seluruh kebijakan dan pengelolaan aset harus melalui musyawarah mufakat dan mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Jika tidak segera diluruskan dan diambil sikap adil, jangan salahkan jika ketegangan semakin meluas dan merugikan banyak pihak.
Tim liputan masih mendalami informasi dan tetap membuka ruang klarifikasi bagi semua pihak terkait.
(Red/Tim)
