Kabupaten Semarang, Tribuncakranews.com – Sejumlah warga di sekitar lokasi tambang galian C di wilayah Ndelik, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, mengaku geram terhadap dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan. Bahkan, warga menyatakan siap melakukan aksi penutupan jalan apabila keluhan mereka tidak segera mendapat perhatian dari pihak terkait maupun pengusaha tambang. Rabu, 22/7/2026.
Salah seorang tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa aktivitas tambang tersebut telah memberikan dampak langsung terhadap kehidupan warga sehari-hari. Kerusakan jalan, debu yang beterbangan, hingga ceceran tanah dari truk pengangkut material menjadi keluhan utama masyarakat.
“Jalan mulai rusak akibat lalu lalang kendaraan berat. Debu juga sangat mengganggu warga. Selain itu, material tanah yang berceceran di jalan membuat kondisi jalan licin ketika disiram air. Sudah banyak warga yang terjatuh akibat tergelincir,” ujarnya kepada awak media.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, meskipun sebagian warga telah menerima kompensasi dari pihak terkait, nilai kompensasi tersebut dinilai tidak sebanding dengan risiko dan dampak jangka panjang yang harus ditanggung masyarakat.
“Kami memang sudah menerima kompensasi, tetapi tidak sesuai dengan risiko yang kami tanggung ke depan. Kerusakan jalan, keselamatan pengguna jalan, dan dampak lingkungan lainnya tidak bisa hanya diselesaikan dengan kompensasi yang nilainya terbatas,” tambahnya.
Warga menilai kondisi tersebut tidak dapat dibiarkan berlarut-larut. Apabila tidak ada langkah konkret dari pihak pengusaha tambang maupun pemerintah, aksi penutupan jalan disebut sebagai salah satu opsi yang akan ditempuh sebagai bentuk protes.
Sementara itu, pegiat pemerhati lingkungan, Galuh Haryadi, saat ditemui pada Jumat (5/7/2026), menegaskan bahwa pengusaha tambang seharusnya lebih memperhatikan dampak sosial dan keselamatan masyarakat yang ditimbulkan dari kegiatan operasional tambang.
“Keluhan warga harus menjadi perhatian serius. Pertanyaan yang perlu dijawab adalah siapa yang akan bertanggung jawab terhadap kerusakan jalan di masa mendatang. Jalan yang dilalui kendaraan tambang tersebut merupakan jalan provinsi yang digunakan oleh masyarakat umum setiap hari,” katanya.
Galuh juga menyoroti aspek keselamatan lalu lintas yang dinilai masih minim. Menurutnya, tingginya intensitas kendaraan dump truck memerlukan pengawasan yang lebih ketat, terutama pada titik-titik rawan kecelakaan.
“Seharusnya setiap satu kilometer dipasang petugas pengatur lalu lintas atau flagman untuk membantu mengatur keluar masuk kendaraan tambang. Jangan sampai truk-truk tersebut terkesan ugal-ugalan saat melintas, karena sepanjang jalur itu terdapat sekolah dan kantor desa yang aktivitas masyarakatnya cukup tinggi,” tegasnya.
Warga berharap pemerintah daerah, instansi terkait, dan pihak perusahaan tambang segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak operasional tambang, termasuk perbaikan jalan yang rusak, pengendalian debu, pembersihan material yang berceceran di badan jalan, serta peningkatan standar keselamatan lalu lintas guna mencegah terjadinya korban kecelakaan lebih lanjut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola tambang belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan warga dan rencana aksi penutupan jalan tersebut. (*)
