SEMARANG, TRIBUNCAKRANEWS.COM — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Tengah resmi memiliki kepengurusan baru untuk masa khidmat 2026-2031. Komposisi kepengurusan tersebut dinilai memiliki kekuatan intelektual dan jaringan yang besar, bahkan disebut sebagai salah satu struktur kepengurusan MUI terbanyak dan paling impresif di Indonesia.
Kepengurusan baru MUI Jateng diharapkan tidak hanya berperan menjaga harmoni umat, tetapi juga mengambil bagian lebih luas dalam merespons persoalan sosial, menjaga stabilitas daerah, serta mendorong peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menempatkan MUI sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan Jawa Tengah yang aman, guyub, dan sejahtera.
Hal itu disampaikan Ahmad Luthfi seusai menghadiri pengukuhan Pengurus MUI Provinsi Jawa Tengah masa khidmat 2026-2031 di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, 26 Agustus 2026. Menurut Luthfi, pergantian kepengurusan MUI bukan sekadar perubahan personel. Lebih dari itu, momentum tersebut menjadi bagian dari kesinambungan pengabdian ulama sekaligus upaya memperkuat persatuan umat di tengah berbagai dinamika dan tantangan kehidupan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“MUI adalah partner collaborative government dalam rangka menjadi cooling system permasalahan-permasalahan di wilayah kita, sehingga tercipta situasi aman sebagai syarat kesejahteraan masyarakat,” kata Luthfi.
Ia menegaskan pembangunan Jawa Tengah tidak mungkin dilakukan pemerintah seorang diri. Karena itu, kolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan, ulama, perguruan tinggi, pelaku ekonomi, dunia usaha hingga media massa menjadi elemen penting dalam memperkuat pembangunan. Luthfi juga mengapresiasi jejaring kerja sama yang selama ini dibangun MUI Jateng dengan berbagai pihak, antara lain perguruan tinggi, Masyarakat Ekonomi Syariah, Bank Jateng Syariah, serta media massa.
“Aspek persatuan ini yang harus dikedepankan. Kami percaya bahwa dengan kolaborasi yang terjalin itu menjadi bagian integral dan kebanggaan bersama dalam membangun wilayah,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan MUI semakin penting karena pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi. Pembangunan juga harus mampu menciptakan ketenteraman sosial, memperkokoh persatuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
MUI sebagai Pelayan Umat dan Mitra Pemerintah
Ketua Umum MUI Pusat, KH M Anwar Iskandar, menegaskan posisi MUI sebagai pelayan umat sekaligus mitra pemerintah. Peran tersebut semakin strategis di tengah kompleksitas persoalan bangsa, mulai dari ekonomi, stabilitas sosial hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Kiai Anwar, sinergi antara ulama dan umara perlu terus diperkuat sebagai modal bersama untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan kehidupan beragama berlangsung dengan baik. Dia menilai hubungan antara ulama dan pemerintah di Jawa Tengah selama ini telah berjalan secara harmonis. Di sisi lain, Kiai Anwar mendorong MUI Jawa Tengah bersama pesantren lebih serius dalam memperkuat kaderisasi ulama perempuan. Menurutnya, Jawa Tengah memiliki potensi besar untuk melahirkan ulama perempuan yang mampu mengambil peran lebih luas dalam organisasi maupun kehidupan keumatan.
“MUI Jawa Tengah juga harus fokus dalam kaderisasi ulama perempuan. Saya menantikan lebih banyak ulama perempuan lahir di Jawa Tengah dan ikut berkiprah di Majelis Ulama,” harapnya.
Kiai Anwar juga memberikan apresiasi terhadap komposisi kepengurusan MUI Jateng. Ia menyebut jumlah personel dalam kepengurusan tersebut sebagai yang terbanyak dibanding provinsi lain, dengan sekitar separuh pengurus menyandang gelar profesor.
“50 persen pengurusnya bergelar profesor. Ini menunjukkan kualitas pimpinan MUI Jawa Tengah sungguh luar biasa. Dan dan segi jumlah pengurus ini terbanyak di banding provinsi lain,” katanya.
Besarnya modal intelektual tersebut, Kiai Anwar, harus diiringi dengan niat tulus dalam menjalankan amanah sebagai khādimul ummah
