Jombang, Tribuncakranews.com
Suasana usai voting pemilihan mekanisme kepemimpinan pada Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Tambakberas memanas.
Sebuah esai perlawanan yang ditulis oleh kader muda NU, Rodia Alfarozi, disampai oleh Wakil Ketua Umum PIN Zidni Fauz Abadi kepada kami awak media,
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
dan beredar juga hingga memicu perdebatan hangat di kalangan Nahdliyin pada Minggu (30/8/2026).
Esai berjudul “OPSI B: KETIKA NU MENYERAHKAN LEHER KE PISAU 9 ORANG” tersebut menyoroti keputusan muktamar yang memenangkan Opsi B dengan perolehan 401 suara.
Keputusan ini memangkas hak 552 muktamirin dalam menentukan Ketua Umum PBNU secara langsung dan mengalihkan wewenang akhir kepada 9 anggota Ahlul Halli wal ‘Aqdi (AHWA).
Dalam tulisannya, Rodia menilai perubahan mekanisme tersebut bukan sebuah reformasi, melainkan langkah mundur menuju restorasi oligarki yang memindahkan ruang kompetisi dari forum terbuka ke arena lobi tertutup.
Poin Utama Esai Perlawanan
Rodia Alfarozi merinci empat potensi krisis internal (yang ia sebut sebagai “bom waktu”) akibat diterapkannya Opsi B:
Konflik Legitimasi Tanpa Akhir: Kekalahan yang diputuskan di ruang tertutup dinilai berpotensi menyisakan dendam politik serta fitnah ketimbang kekalahan terbuka di forum muktamar.
Krisis Kepemimpinan Lumpuh: Ketua Umum terpilih berisiko kehilangan legitimasi kuat dari akar rumput karena dianggap hanya pilihan 9 orang anggota AHWA, bukan suara mayoritas muktamirin.
Kerentanan Politik Uang: Terpusatnya keputusan pada 9 orang AHWA dinilai memperbesar celah transaksi politik dan kompromi pragmatis demi mengamankan kursi pimpinan PBNU.
Ancaman Perpecahan Organisasi: Mekanisme persetujuan Rais Aam berpotensi memicu keretakan struktural apabila terjadi perbedaan pandangan ekstrem antara Rais Aam dan Ketua Umum PBNU di kemudian hari.
Seruan Pengawasan Publik
Meski menyatakan menghormati hasil voting 401 suara tersebut, esai itu menegaskan bahwa warga Nahdliyin tidak boleh tinggal diam atas konsekuensi politik yang ditimbulkannya.
Rodia menyerukan kepada tim AHWA untuk menjaga integritas dari tekanan maupun transaksi keuangan, mengimbau para kandidat bertarung secara terhormat, serta mengajak seluruh Nahdliyin untuk mengawal ketat empat tahapan proses pemilihan mendatang menggunakan jalur konstitusi dan AD/ART organisasi.
”Jika ada satu rupiah masuk, kami teriak. Jika ada satu amanah dijual, kami lawan. Karena NU ini bukan milik politisi, NU adalah titipan para wali,” tegas Rodia dalam penutup esainya.
Hingga berita ini diturunkan, tulisan tersebut terus mendapat sorotan dan tanggapan beragam dari berbagai lapisan muktamirin serta warga NU di media sosial.
(Enjang)
