BOGOR, Tribuncakranews.com — Pimpinan Umum Suara Media Indonesia melalui redaksi media daring suaramediaindonesia.com secara resmi melayangkan Surat Konfirmasi Pers kepada Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan Kabupaten Bogor (Cibinong), pada Senin, 21 September 2026. Langkah ini diambil sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi kontrol sosial dan pengawasan publik, menyusul adanya rencana pemeriksaan lapangan yang dilakukan secara tertutup atau rahasia terhadap SDIT Al-Ashar, sekolah swasta nirlaba di bawah naungan Yayasan Pendidikan Al Ashr Nasional.
Tim jurnalis berhasil menghimpun salinan dokumen resmi bernomor 4753/V-05/0926 tertanggal 2 September 2026, perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan (Tertutup/Rahasia) yang dijadwalkan terhadap satuan pendidikan tersebut. Pemeriksaan itu diduga berkaitan dengan dugaan tunggakan iuran jaminan kesehatan.
Guna menyajikan pemberitaan yang akurat, objektif, dan berimbang sesuai Kode Etik Jurnalistik, suaramediaindonesia.com meminta penjelasan resmi dan transparansi dari BPJS Kesehatan melalui empat poin materiil utama:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
1. Batasan Institusi Komersial dan Lembaga Nirlaba
Media mempertanyakan sikap hukum BPJS Kesehatan Kabupaten Bogor dalam memperlakukan institusi pendidikan nirlaba. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, seluruh anggaran operasional SDIT Al-Ashar bersumber dari swadaya wali murid dan dialokasikan kembali untuk kepentingan pendidikan siswa. Publik berhak mengetahui apakah BPJS Kesehatan tetap memaksakan sanksi denda ketidakpatuhan dengan parameter layaknya institusi komersial, di tengah keterbatasan kemampuan keuangan lembaga sosial-keagamaan tersebut.
2. Standar Iuran dan Upah Riil Guru Honorer
Data keuangan menunjukkan bahwa upah yang diterima guru honorer dan tenaga kependidikan di sekolah tersebut berada di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bogor. Merujuk pada Pasal 92 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, lembaga nirlaba berwenang menyusun struktur dan skala upah sesuai kemampuan finansial organisasi. Konfirmasi ditujukan atas dugaan pemaksaan penetapan iuran sebesar 5% yang didasarkan pada UMK, yang dikhawatirkan menciptakan dasar perhitungan fiktif dan tidak sesuai dengan slip gaji riil pekerja.
3. Transparansi Koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan
Berdasarkan Pasal 13 ayat (6) Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Mekanisme Kerja Pengawasan, pemeriksaan lapangan terhadap pemberi kerja wajib berkoordinasi dengan instansi ketenagakerjaan. Media mempertanyakan apakah rencana kunjungan lapangan ke SDIT Al-Ashar telah melibatkan tim pengawas ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor, atau justru berjalan sepihak.
4. Dampak Pemotongan Iuran terhadap Penghasilan Guru
BPJS Kesehatan juga didesak memberikan kejelasan terkait dampak pemotongan iuran sebesar 1% dari pekerja jika didasarkan pada UMK, bukan dari gaji riil. Skema tersebut dikhawatirkan menurunkan penghasilan bersih (take-home pay) guru honorer secara signifikan. Redaksi juga menanyakan ketersediaan kebijakan dispensasi atau restrukturisasi agar sanksi administratif tidak mengganggu kegiatan belajar-mengajar di sekolah tersebut.
Melalui surat ini, suaramediaindonesia.com berharap pimpinan Kantor Cabang BPJS Kesehatan Kabupaten Bogor dapat memberikan tanggapan tertulis resmi, sehingga informasi yang disampaikan kepada publik berimbang dan perlindungan kesehatan para guru honorer tetap terjamin tanpa mematikan keberlangsungan lembaga pendidikan milik masyarakat.
Narasumber/Pewarta: Teguh
Editor Redaksi: Egha
