Banyumas Tribuncakranews. com – Menjelang akhir bulan suci Ramadhan 1447 H, Kepala Biro Nasionalnews.id Kabupaten Banyumas, Imam S, mengambil inisiatif nyata dalam memperkuat kepedulian sosial. Melalui strategi kolaborasi dengan DPC LSM Harimau (Harapan Rakyat Indonesia Maju) Banyumas, Imam S memimpin aksi berbagi yang menyasar masyarakat rentan sekaligus memberikan edukasi penting terkait isu pajak yang sedang viral.
Acara yang dipusatkan di Kantor Biro Nasionalnews.id Banyumas, Karangnanas, Kecamatan Sokaraja pada Rabu (18/03/2026) ini, diisi dengan buka puasa bersama, pembagian takjil, serta penyantunan anak yatim dan kaum dhuafa.
Misi Sosial dan Solidaritas Pers
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam berbagai hal, Imam S menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekedar seremoni rutin, melainkan wujud kehadiran organisasi di tengah masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa eksistensi Nasionalnews.id dan rekan-rekan LSM Harimau memberikan manfaat langsung. Sinergi ini adalah bentuk soliditas insan pers dan kontrol sosial dalam menjaga keharmonisan di Banyumas,” ujar Imam di sela-sela kegiatan.
Kepedulian ini dirasakan langsung oleh warga, salah satunya Ny. Narti. Janda lansia tersebut menyampaikan rasa terima kasihnya atas perhatian yang diberikan. “Alhamdulillah, sore hari saya datangi dan diajak berbuka bersama. Terima kasih kepada penyelenggara yang masih peduli kepada kami,” ungkapnya haru.
Meluruskan Hoaks Pajak 66%
Tak hanya fokus pada dimensi spiritual, Imam S juga memanfaatkan momentum ini untuk mendinginkan suasana terkait isu kenaikan pajak kendaraan yang simpang siur di media sosial. Ia menghadirkan perwakilan UPTD Samsat Purwokerto untuk memberikan klarifikasi langsung kepada masyarakat.
Kasi Pajak UPPD Samsat Purwokerto, Riza Uyun Indriyani, menyebarkan kabar viral mengenai kenaikan pajak 66%. Ia menjelaskan bahwa angka tersebut adalah kekeliruan interpretasi terhadap UU No. 1 Tahun 2022 (HKPD).
“Kenaikan sebenarnya maksimal hanya 16,2%, bukan 66%. Bahkan Jawa Tengah adalah yang terendah kedua di Pulau Jawa setelah DIY,” jelas Riza. Ia juga menambahkan adanya kebijakan relaksasi dari Gubernur berupa diskon PKB sebesar 5% untuk periode pembayaran sampai dengan Desember 2026.
Menepis Politisasi Isu
Menangapi dinamika tersebut, Pembina LSM Harimau DPC Banyumas, Amsir Sarpenong, yang hadir mendampingi Imam S, menilai adanya upaya politisasi di balik gerakan “tolak bayar pajak”.
“Isu pajak Opsen ini berlaku nasional, namun di Jawa Tengah sengaja diembuskan oleh pihak tertentu untuk memicu kegaduhan. Namun, saya yakin masyarakat sudah cerdas dan tidak akan terprovokasi,” tegas Amsir.
Imam S menutup kegiatan dengan harapan agar kolaborasi antara media, LSM, dan instansi pemerintah ini dapat membekali masyarakat dengan informasi yang akurat. Kegiatan diakhiri dengan doa bersama dan ramah tamah, mempertegas Nasionalnews.id sebagai pilar informasi dan kontrol sosial yang bertanggung jawab di wilayah Banyumas.
( Iwn/ Red )
