PURWOREJO, TRIBUNCAKRANEWS.COM – 27 Januari 2026 — Aliansi Masyarakat Desa Bendungan, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, melaporkan dugaan pelanggaran administrasi pemerintahan desa ke Kantor Inspektorat Kabupaten Purworejo.
Laporan tersebut disampaikan langsung oleh perwakilan masyarakat Desa Bendungan atas nama Wahyudi, dengan membawa surat laporan resmi terkait dugaan pelanggaran administrasi yang diduga terjadi di lingkungan Pemerintah Desa Bendungan.
Dalam laporannya, Aliansi Masyarakat Desa Bendungan menyebut dugaan pelanggaran dilakukan oleh seorang perangkat desa berinisial AMS, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan (Kasi Kesra) Desa Bendungan, beralamat di RT 02 RW 02 Desa Bendungan, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dugaan pelanggaran tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 51 huruf (i) dan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Aliansi Masyarakat Desa Bendungan menilai, dugaan pelanggaran administrasi tersebut telah mencederai nilai-nilai keadilan dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, serta berdampak langsung terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan rasa aman masyarakat.
Berdasarkan fakta yang disampaikan, hingga saat ini AMS masih aktif menjabat sebagai Kasi Kesra Desa Bendungan.
Sementara itu, merujuk pada Petikan Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/528/2024 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kecamatan Grabag masa keanggotaan 2018–2024 yang diperpanjang hingga 2026, nama AMS tercatat sebagai anggota BPD Desa Bendungan.
Kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang rangkap jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.
Atas dasar itu, Aliansi Masyarakat Desa Bendungan mendesak Inspektorat Kabupaten Purworejo untuk segera melakukan investigasi secara objektif, profesional, dan menyeluruh, serta menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Sementara itu, tim media menyatakan akan terus mengikuti dan memantau perkembangan penanganan laporan dugaan pelanggaran administrasi tersebut hingga tuntas.
Penulis : Marjono-Red/Tim
Editor : Redaksi
