Medan, Tribuncakranews.com — Kebijakan pensiun seumur hidup bagi anggota DPR RI kembali menuai kritik keras. Dewan Pimpinan Pusat GNI (Generasi Negarawan Indonesia) menyebut kebijakan tersebut tidak adil, elitis, dan melukai rasa keadilan rakyat.
Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPP GNI, Rules Gaja, S.Kom, saat dijumpai wartawan di Kantor DPP GNI, Jalan Cempaka Raya No. 96, Kota Medan, Senin (26 Januari 2026).
“Kalau alasan diberi pensiun karena ‘berjasa’, itu logika yang menyesatkan. Yang benar-benar berjasa itu guru-guru honorer di pelosok, bukan anggota dewan yang baru lima tahun duduk nyaman lalu pensiun seumur hidup,” tegas Rules Gaja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, ribuan guru honorer di daerah terpencil mengabdi belasan hingga puluhan tahun, mengajar dengan fasilitas minim, gaji tidak layak, bahkan sering terlambat dibayar. Ironisnya, mereka tidak dijamin pensiun, sementara anggota DPR justru menikmati berbagai fasilitas negara.
“Ini negara kesejahteraan untuk elit, atau negara keadilan sosial untuk rakyat?” sindirnya.
DPP GNI menilai, kebijakan tersebut merupakan bentuk ketimpangan struktural dan pemborosan anggaran negara, yang sepenuhnya bersumber dari pajak rakyat.
Lebih tegas lagi, Rules Gaja mengusulkan:
“Kalau anggota dewan ingin tetap digaji negara, angkat saja sebagai pejabat paruh waktu, dengan gaji setara UMR, tanpa fasilitas mewah dan tanpa pensiun seumur hidup.”
DPP GNI mendesak:
1. Penghapusan pensiun seumur hidup anggota DPR
2. Transparansi total gaji, tunjangan, dan fasilitas DPR
3. Audit kebijakan keuangan DPR
4. Pembukaan seluruh data anggaran DPR kepada publik sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
“Rakyat berhak tahu ke mana uang pajaknya mengalir. Jangan atas nama wakil rakyat, tapi hidup seperti bangsawan,” tutup Rules Gaja, S.Kom.
Penulis : Samhadi Purba
Editor : Redaksi
