Medan, Sumatera Utara Tribuncakranews. com – Ketua Umum DPP Generasi Negarawan Indonesia (GNI) Rules Gajah, S.Kom, mengangkat bicara terkait kondisi penegakan hukum di Provinsi Sumatera Utara, khususnya terkait kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan yang baru-baru ini menjadi sorotan publik.
Dalam keterangan persnya, Rules Gajah menegaskan bahwa KPK sebagai lembaga anti korupsi wajib kembali menjalankan perannya dengan penuh independensi, seperti pada masa kepemimpinan Taufiqurrahman Ruki, Antasari Azhar, dan Abraham Samad. “KPK tidak boleh menjadi ‘macan ompong’ yang hanya berani bertindak terhadap pejabat biasa atau yang tidak berada dalam lingkar kekuasaan. Tugas utama KPK adalah memberantas korupsi tanpa pandang bulu, tanpa memandang siapa pelakunya,” tegasnya.(Rabu,18 Maret 2026)
Mengenai kasus penindakan KPK terhadap Kadis PUPR Sumut Topan Obaja Ginting, Rules Gajah menyatakan bahwa proses hukum harus dilakukan secara menyeluruh. “Jika ada indikasi keterlibatan pihak lain, termasuk pejabat tingkat tinggi atau tokoh publik seperti Bobby Afif Nasution, KPK harus memiliki keberanian untuk melakukan pemeriksaan dan menghadirkan sebagai saksi atau bahkan menetapkan sebagai tersangka jika ada bukti yang cukup,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Terhadap kinerja Kejaksaan Sumut, Ketum GNI ini mengkritik ketidakberanian yang terlihat dalam menangani berbagai kasus proyek bermasalah. “Kasus seperti Lampu Pocong, Revitalisasi Lapangan Merdeka, Stadion Teladan, Gedung UMKM USU, dan Islamic Center jelas menunjukkan banyak kejanggalan. Kejaksaan tidak boleh diam dan harus melakukan penyelidikan mendalam,” katanya.
Rules Gajah juga menyoroti kasus Medan Fashion Festival (MFF) yang dikabarkan melibatkan lingkaran tertentu, di mana pimpinan kejaksaan yang tengah menangani kasus tersebut mengalami mutasi. “Mutasi yang tidak jelas alasan tersebut menimbulkan keraguan publik terkait independensi Kejaksaan. Hukum harus ditegakkan tanpa memihak siapapun, termasuk jika ada dugaan keterlibatan lingkaran keluarga elit negara,” tandasnya.
Pada akhir keterangan, Rules Gajah mengajak masyarakat Sumut untuk terus mengawasi proses penegakan hukum dan menuntut transparansi dari semua lembaga terkait. “Generasi muda dan seluruh komponen masyarakat harus bersuara untuk memastikan bahwa korupsi tidak lagi merusak pembangunan daerah dan negara,” pungkasnya.
(TIM)
