KENDAL – Tribuncakranews.com – Monitoring dan evaluasi (monev) Disperindag Provinsi Jawa Tengah ke Lembaga Pembelaan dan Perlindungan Konsumen (LPPK) Nusantara Kabupaten Kendal yang beralamat di kendal permai lantai 2. Senin 29 juni 2026
Dalam kunjungan Disperindag Provinsi Jawa Tengah dalam rangka untuk menferivikasi kelengkapan LPPK Nusantara kendal. Kehadiran lembaga ini diharapkan menjadi tempat masyarakat mengadu ketika dirugikan dalam transaksi barang maupun jasa.
Lembaga perlindungan konsumen menurut mereka badan atau organisasi yang dibentuk pemerintah maupun masyarakat untuk melindungi hak-hak konsumen, memberikan edukasi, serta membantu penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Badan pemerintah yang bertugas memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah terkait perumusan kebijakan di bidang perlindungan konsumen. Mengembangkan perlindungan konsumen, melakukan penelitian, dan menerima pengaduan dari masyarakat.
Erna Pengawas perdagangan ahli muda menyampaikan bahwa kunjungan kami hari ini untuk monitoring dan evaluasi (monev) pengajuan mengenai LPKSN, kantornya sudah ada dan persyaratanya sudah lengkap semua mengenai perijinannya.
“Untuk selanjudnya kami akan mengeluarkan tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (DLPK). Dan kami berharap dengan adanya LPK ini kususnya untuk kabupaten kendal konsumen bisa terlindungi kan konsumen yang merasa di rugikan bisa melapor ke LPK dan akan di tindak lanjuti” jelas erna
“Dari LPK ini kami sepakat di bidang makanan, minuman, transportasi, dan pelayanan publik. Terutama untuk perlindungan konsumen”. Pungkas erna
Sementara itu Wakil direktur LPPK Nusantara A. Khozin mengatakan, Tujuan utama dibentuknya lembaga perlindungan konsumen ini adalah untuk menciptakan sistem perdagangan yang adil, kemudian memberikan kepastian hukum serta memastikan keamanan serta keselamatan konsumen saat menggunakan produk barang atau jasa.
“Lembaga Pembelaan dan Perlindungan Konsumen Nusantara ini merupakan satu-satunya yang ada di Kabupaten Kendal dengan kepengurusan yang valid dan kuat”. Jelas khozin
“Pengurus LPPK ini terdiri dari 80 persen advokat, 15 persen Paralegal dan 5 persen Tenaga ahli yang bersertifikasi khusus” tambah Khozin
Selanjutnya Khozin berharap, dengan berdirinya LPPK ini, konsumen akan semakin terlindungi dan merasa aman dari pelaku usaha yang nakal, ketika menggunakan produk yang beredar.
Surya
