LSM GMPK Layangkan Pengaduan Resmi ke Polres Kendal Terkait Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi dan Aktivitas Tambang di Boja

- Kontributor

Rabu, 13 Mei 2026 - 12:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kendal, Tribuncakranews.com – Rabu, 13/5/2026. Dugaan aktivitas pertambangan dengan modus penggunaan izin agrowisata di wilayah Gowok, Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal kini memasuki babak baru. Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Pembela Kebenaran (LSM GMPK) Jawa Tengah secara resmi melayangkan surat pengaduan kepada Kapolres Kendal terkait dugaan penyalahgunaan BBM subsidi serta aktivitas pertambangan yang diduga tidak sesuai perizinan.

Surat bernomor 282/GMPK/V/2026 tertanggal 6 Mei 2026 itu ditujukan kepada Kapolres Kendal cq. Kanit Tipiter. Dalam surat tersebut, GMPK menyampaikan adanya hasil sidak dan temuan lapangan bersama Media Post Nusantara yang mengarah pada dugaan penjualan material tambang ilegal di lokasi Gowok, Ngabean, Boja.

Selain dugaan aktivitas tambang tanpa izin yang sesuai, GMPK juga menyoroti indikasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi untuk operasional alat berat di lokasi tersebut.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ketua DPD GMPK Jawa Tengah, Purwanto, dalam suratnya menegaskan bahwa praktik tersebut berpotensi melanggar sejumlah ketentuan hukum, mulai dari aturan pertambangan hingga regulasi distribusi BBM subsidi.

“Penyalahgunaan BBM subsidi melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, khususnya Pasal 53 sampai Pasal 58, dengan ancaman pidana penjara dan denda miliaran rupiah,” tulis GMPK dalam surat pengaduannya.

Tak hanya itu, GMPK juga mengutip ketentuan Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba yang mengatur ancaman pidana terhadap aktivitas penambangan tanpa izin, dengan ancaman hukuman penjara maksimal lima tahun dan denda hingga Rp100 miliar.

Baca Juga:  KOTI MPC Kota Pekanbaru Silaturahmi ke Camat Rumbai, Perkuat Sinergi

Dalam dokumen tersebut, GMPK menyebut aktivitas di lapangan menimbulkan pertanyaan serius karena lokasi yang sama sebelumnya dikabarkan pernah ditutup aparat kepolisian daerah Jawa Tengah, namun kini diduga kembali beroperasi dengan pola berbeda.

Temuan tersebut memperkuat dugaan adanya modus pergantian izin usaha untuk menghindari pengawasan sektor pertambangan. Sebab, berdasarkan dokumen yang beredar, lokasi disebut menggunakan KBLI sektor agrowisata, sementara aktivitas di lapangan justru memperlihatkan kegiatan pengerukan dan penjualan material tambang.

LSM GMPK mendesak aparat penegak hukum, Pertamina, serta instansi teknis terkait segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap legalitas usaha, asal-usul BBM yang digunakan, hingga dampak lingkungan yang ditimbulkan.

“Jika dibiarkan, praktik seperti ini berpotensi merugikan negara, merusak lingkungan, dan menghilangkan hak masyarakat kecil yang seharusnya menerima BBM subsidi,” ujar Purwanto salah satu aktivis GMPK.

Sorotan publik kini tertuju pada langkah aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti laporan tersebut. Masyarakat berharap penanganan tidak berhenti pada pemeriksaan administratif semata, tetapi juga menyasar dugaan praktik penyalahgunaan izin dan distribusi energi bersubsidi.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola lokasi maupun instansi terkait atas surat pengaduan yang telah dilayangkan GMPK tersebut. (*)

Komentar ditutup.

Follow WhatsApp Channel tribuncakranews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

LPKSM Desak Polres Kebumen Tindaklanjuti Dugaan Pemerasan Rp50 Juta, Kasus Dinilai Mangkrak Sejak 2025
Bukan Sekadar Salat Jumat, Polisi Sragen Turun ke Masjid, Sampaikan Pesan Kamtibmas hingga Serap Keluhan Warga
Satpam DLH Klaten Diduga Beri Informasi Tak Sesuai Fakta, Keberadaan Pejabat Dipertanyakan Awak Media
SUKSES !!! Rapat Pemilihan Pengurus ⁦(RPP)⁩ Pemuda Pancasila PAC Payung Sekaki Berjalan Lancar, Demokratis, dan Kondusif
Disebut ‘Proyek Siluman’ Warga: Pembangunan Jalan Dorowati-Podourip Kebumen Tanpa Papan Proyek
MENU MBG SINGKONG UNTUK PAUD AL HIDAYAH CIPANAS MANCAK, ANAK MENANGIS TAK MAU MAKAN, ORANG TUA INI BUKAN STANDAR GIZI PAUD! BGN & DISDIK SERANG DIMINTA EVALUASI MENU & AHLI GIZI SPPG XY71TNEO
Ladang Sedekah Kodim 0703/Cilacap, Tebar Kepedulian dan Perkuat Semangat Berbagi
Polisi Datang ke Sekolah, 58 Siswa SD Plumbungan Karangmalang Diajak Berani Lawan Bullying
Berita ini 18 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 23:19 WIB

LPKSM Desak Polres Kebumen Tindaklanjuti Dugaan Pemerasan Rp50 Juta, Kasus Dinilai Mangkrak Sejak 2025

Jumat, 13 November 2026 - 22:54 WIB

Bukan Sekadar Salat Jumat, Polisi Sragen Turun ke Masjid, Sampaikan Pesan Kamtibmas hingga Serap Keluhan Warga

Jumat, 13 November 2026 - 22:44 WIB

Satpam DLH Klaten Diduga Beri Informasi Tak Sesuai Fakta, Keberadaan Pejabat Dipertanyakan Awak Media

Jumat, 13 November 2026 - 22:39 WIB

SUKSES !!! Rapat Pemilihan Pengurus ⁦(RPP)⁩ Pemuda Pancasila PAC Payung Sekaki Berjalan Lancar, Demokratis, dan Kondusif

Jumat, 13 November 2026 - 21:33 WIB

Disebut ‘Proyek Siluman’ Warga: Pembangunan Jalan Dorowati-Podourip Kebumen Tanpa Papan Proyek

Berita Terbaru