Survei IDM: Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Polri Sentuh 79,2 Persen, Pengungkapan Kasus Ekonomi Khusus Jadi Sorotan

- Kontributor

Sabtu, 9 Mei 2026 - 12:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Tribuncakranews.com  – Indonesia Development Monitoring (IDM) merilis hasil survei terbaru mengenai persepsi publik terhadap kinerja Polri dalam pelayanan dan penegakan hukum. Hasil survei menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri mencapai 79,2 persen.

Direktur Eksekutif IDM, Dedi Rohman menyebut capaian tersebut berkaitan dengan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap berbagai langkah penegakan hukum dan pelayanan publik yang dilakukan Polri dalam beberapa waktu terakhir.

“Hasil survei kinerja Polri ini juga memiliki korelasi yang kuat dengan kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Dedi dalam keterangannya dikutip, Jumat (8/5/2026).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Survei dilakukan pada periode 7-20 April 2026 menggunakan metode multistage random sampling terhadap 1.580 responden di 34 provinsi di Indonesia. Seluruh responden berusia 17 hingga 65 tahun yang dipilih secara acak untuk mewakili populasi nasional.

Metode survei dilakukan secara tatap muka langsung dengan margin of error sebesar kurang lebih 2,47 persen.

Dalam aspek penegakan hukum, sebanyak 75,1 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Polri. Kepuasan itu mencakup penanganan kasus perjudian, perdagangan manusia, narkoba, kejahatan ekonomi hingga penimbunan BBM dan pangan.

“Terkait penegakan hukum oleh Polri sebanyak 75,1% responden juga puas dengan kinerja Polri di antaranya terkait pemberantasan judi, perdagangan manusia, narkoba, kejahatan ekonomi, penimbunan BBM dan pangan, dll, sementara sebanyak 20,7% tidak puas dengan kinerja Polri dan 4,2% tidak menjawab,” kata Dedi.

Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menjadi salah satu satuan yang aktif menangani sejumlah perkara besar di bidang ekonomi dan penyelundupan.

Pada April lalu, Satgas Penegakan Hukum Penyelundupan Komoditi berhasil menggagalkan impor ilegal cabai dan bawang seberat 23,1 ton yang masuk dari sejumlah negara di Asia Tenggara dan Eropa.

Baca Juga:  Polda Jateng Ungkap Peredaran Sabu di Pedurungan Semarang, Pengedar Diamankan dengan 9 Paket Sabu

Pengungkapan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pencegahan penyelundupan yang dinilai merugikan negara. Arahan itu ditujukan kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Tak hanya itu, Satgas Gakkum Penyelundupan Dittipideksus juga mengungkap praktik impor ilegal telepon seluler melalui penggeledahan di lima lokasi di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara dan Cengkareng, Jakarta Barat.

Dari operasi tersebut, penyidik menyita sebanyak 4.599 unit HP black market (BM), termasuk aksesoris, suku cadang hingga alat pengemasan. Sejumlah perangkat dalam kondisi rusak juga ditemukan di lokasi penggeledahan.

Di bidang kejahatan investasi, Bareskrim Polri turut menangani kasus dugaan fraud PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Dalam perkara tersebut, penyidik menetapkan tiga tersangka yakni TA selaku Direktur Utama PT DSI dan pemegang saham perusahaan, MY selaku eks Direktur PT DSI dan pemegang saham, serta RL selaku komisaris dan pemegang saham PT DSI.

Selain itu, Bareskrim juga membongkar praktik jual beli emas hasil tambang ilegal yang beroperasi di wilayah Kalimantan Barat hingga Papua Barat sejak 2019.

Dari hasil penyidikan, total transaksi yang berkaitan dengan emas hasil tambang ilegal tersebut mencapai Rp 25,9 triliun. Emas diduga berasal dari aktivitas pertambangan tanpa izin dan diperdagangkan ke sejumlah perusahaan pemurnian maupun eksportir.

“Metode survei dilakukan secara tatap muka langsung guna memastikan validitas dan kedalaman jawaban responden terhadap berbagai isu kepolisian, pelayanan publik, dan penegakan hukum di tanah air,” pungkasnya.

Penulis : Khanza Haryati

Editor : Khanza Haryati

Sumber Berita: Div Humas Polri

Komentar ditutup.

Follow WhatsApp Channel tribuncakranews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tambang Ilegal Gunung Pongkor Milik PDR Abaikan Police Line. Ketum FWJI: Ada Yang Beckingi Orang Kuat
Suparmin alias Min Teler Akhirnya Dilaporkan Balik, Terkait Dugaan Laporan Palsu
Ujian Calon Dukuh Melikan: Andrean Azis dan Suradi Raih Nilai Tertinggi
Ramai Isu Markus dan ‘Uang Damai’ Pengeroyokan ODGJ di Kebumen, Polres Tegaskan 10 Tersangka Telah Ditahan
PGRI Kabupaten Sleman DIY Songsong HUT Ke 81 Untuk Memperkokoh Solidaritas Guru Berkualitas Menuju Indonesia Unggul dan Berdaulat 
Diduga Tanpa Izin, Penataan Lahan di Jl. Kaliancar Ngaliyan Disorot, Aktivitas Pengerukan Mirip Galian C
Wali Kota Semarang Agustina Dorong Gerakan Merawat Pertiwi, 100 Ribu Pohon Ditanam
Geger! Puluhan Warga Celep Sragen Diduga Jadi Korban Pemerasan Oknum Pengacara HA dan Polres Ngawi Terkait Pil Koplo
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 23:21 WIB

Tambang Ilegal Gunung Pongkor Milik PDR Abaikan Police Line. Ketum FWJI: Ada Yang Beckingi Orang Kuat

Sabtu, 14 November 2026 - 20:06 WIB

Suparmin alias Min Teler Akhirnya Dilaporkan Balik, Terkait Dugaan Laporan Palsu

Sabtu, 14 November 2026 - 18:43 WIB

Ujian Calon Dukuh Melikan: Andrean Azis dan Suradi Raih Nilai Tertinggi

Sabtu, 14 November 2026 - 17:58 WIB

Ramai Isu Markus dan ‘Uang Damai’ Pengeroyokan ODGJ di Kebumen, Polres Tegaskan 10 Tersangka Telah Ditahan

Sabtu, 14 November 2026 - 16:57 WIB

PGRI Kabupaten Sleman DIY Songsong HUT Ke 81 Untuk Memperkokoh Solidaritas Guru Berkualitas Menuju Indonesia Unggul dan Berdaulat 

Berita Terbaru