Pengadaan Sikat dan Semir Sepatu Rp1,57 Miliar, BGN Kembali Disorot Publik

- Kontributor

Selasa, 21 April 2026 - 06:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Tribuncakranews.com – Selasa, 21/4/2026. Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menjadi sorotan publik setelah data pengadaan pemerintah melalui Inaproc mengungkap adanya belanja sikat dan semir sepatu senilai Rp1,57 miliar yang bersumber dari anggaran tahun 2025.

Dalam data tersebut, BGN tercatat melaksanakan 12 paket kontrak pengadaan sikat dan semir sepatu. Sejumlah pihak menilai harga satuan barang dalam kontrak tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan harga di pasaran, sehingga memunculkan pertanyaan terkait efisiensi penggunaan anggaran negara.

Sorotan semakin tajam karena BGN merupakan lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kepala BGN, Dadan Hindayana, sebelumnya menyatakan bahwa seluruh proses pengadaan telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku dan didasarkan pada kebutuhan operasional lembaga.

Namun, penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredam kritik publik. Banyak pihak mempertanyakan relevansi pengadaan barang seperti sikat dan semir sepatu di tengah fokus utama lembaga pada isu ketahanan pangan dan perbaikan gizi nasional.

Peristiwa ini menambah daftar polemik pengadaan di lingkungan BGN.

Sebelumnya, lembaga tersebut juga sempat menjadi perhatian terkait pengadaan kendaraan operasional bernilai fantastis serta belanja perlengkapan lain yang dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran pemerintah.

Pengamat kebijakan publik menilai, setiap penggunaan anggaran negara harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan skala prioritas. Di tengah tuntutan masyarakat terhadap program kesejahteraan yang tepat sasaran, setiap belanja yang dinilai tidak mendesak berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Hingga berita ini diturunkan, polemik terkait pengadaan tersebut masih menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat.

 

Marno (*)

Komentar ditutup.

Follow WhatsApp Channel tribuncakranews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

VIRAL DI MEDIA SOSIAL: Tabrakan “Adu Banteng” Truk di Garut, 1 Meninggal dan 3 Kritis!
Seleksi Sekretaris Daerah Cilacap Disorot, Diduga Abaikan Prosedur dan Timbulkan Diskriminasi
Malam Tirakatan Sedekah Dusun Dukuh Ngargotirto Dikemas Sederhana dan Meriah
Tidak Ada Kepastian, Orang Tua Korban Dugaan Tabrak Lari di Perempatan Terong Dlingo Akan Tempuh Jalur Hukum
Temu Pelajar Katolik dan Kristen di Slogohimo Berlangsung Kondusif, Polres Wonogiri Pastikan Keamanan dan Perkuat Toleransi
Wakapolda Jateng Pimpin Pembukaan Diktukba Polri TA 2026, 231 Calon Bintara Resmi Awali Pendidikan di SPN Polda Jateng
Kualitas Material, Transparansi, dan Progres Proyek Revitalisasi Tujuh SD di Purbalingga Dipertanyakan, Dinas Pendidikan Akui Kewenangannya Terbatas
Klaten Fair 2026 Tampilkan Ratusan Produk Unggulan UMKM-IKM Lokal
Berita ini 21 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 22 Juli 2026 - 10:10 WIB

VIRAL DI MEDIA SOSIAL: Tabrakan “Adu Banteng” Truk di Garut, 1 Meninggal dan 3 Kritis!

Rabu, 22 Juli 2026 - 08:04 WIB

Seleksi Sekretaris Daerah Cilacap Disorot, Diduga Abaikan Prosedur dan Timbulkan Diskriminasi

Selasa, 21 Juli 2026 - 22:28 WIB

Malam Tirakatan Sedekah Dusun Dukuh Ngargotirto Dikemas Sederhana dan Meriah

Selasa, 21 Juli 2026 - 19:57 WIB

Tidak Ada Kepastian, Orang Tua Korban Dugaan Tabrak Lari di Perempatan Terong Dlingo Akan Tempuh Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 - 19:52 WIB

Temu Pelajar Katolik dan Kristen di Slogohimo Berlangsung Kondusif, Polres Wonogiri Pastikan Keamanan dan Perkuat Toleransi

Berita Terbaru