Aktivitas Tambang Galian C Ilegal di Desa Kepuhpandak Mojokerto Kembali Beroperasi, Publik Desak Tindakan Tegas Aparat Penegak Hukum

- Kontributor

Senin, 10 Agustus 2026 - 18:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MOJOKERTO, Tribuncakranews.com – 10 Agustus 2026 – Aktivitas pertambangan mineral bukan logam dan batuan (Galian C) ilegal di Desa Kepuhpandak, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, terpantau kembali beroperasi secara bebas. Ironisnya, lokasi tambang ilegal milik seorang warga berinisial S ini berada tepat di dekat area penambangan rakyat yang dikelola secara manual.

Berdasarkan investigasi di lapangan, aktivitas tambang tersebut berjalan tanpa mengantongi kelengkapan surat izin resmi pertambangan. Padahal, Pemerintah Kabupaten Mojokerto bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebelumnya telah mengeluarkan larangan tegas terkait operasional tambang tanpa izin, menyusul penertiban dalam operasi gabungan sebelumnya.

Di lapangan, aktivitas penambangan tampak berjalan tanpa hambatan dengan mobilitas armada truk jungkit (dump truck) bermuatan material yang keluar masuk secara leluasa setiap harinya. Kondisi ini memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat terkait efektivitas pengawasan dari instansi terkait.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sorotan Publik dan Pertanyaan Kritis

Masyarakat dan pegiat lingkungan setempat mendesak agar instansi terkait, termasuk Polres Mojokerto dan Dinas Lingkungan Hidup, segera turun tangan melakukan penindakan nyata.

“Jangan sampai ada alasan klasik kekurangan data atau bukti. Aktivitas ini jelas terlihat dari kejauhan dengan ratusan armada truk lalu-lalang setiap hari. Jika tidak ada penindakan, publik tentu berhak mempertanyakan ada apa di balik pembiaran ini,” ujar salah satu perwakilan masyarakat yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Tindakan tegas mutlak diperlukan agar supremasi hukum di wilayah hukum Kabupaten Mojokerto dapat tegak lurus sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing instansi.

Landasan Hukum dan Sanksi Pelanggaran Tambang Ilegal

Operasional pertambangan tanpa izin (PETI) merupakan tindak pidana yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia:

Baca Juga:  Dugaan Galian C Ilegal di Cepogo Boyolali Kian Terang-Terangan, Puluhan Dump Truck Antre Angkut Pasir, Legalitas Dipertanyakan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba):

Pasal 158: Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH):

Pasal 109: Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) hingga Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

 

Dampak Kerusakan Lingkungan dan Ancaman Bencana

Selain melanggar hukum, keberadaan tambang galian C ilegal di Desa Kepuhpandak dikhawatirkan memicu kerusakan ekologis yang masif serta mengancam keselamatan warga sekitar. Dampak negatif yang ditimbulkan meliputi:

Degradasi Lingkungan dan Hilangnya Ruang Hijau: Pengerukan lahan secara serampangan merusak struktur tanah, menghilangkan vegetasi hijau, dan memicu erosi parah.

Ancaman Bencana Alam: Kerusakan daerah resapan air berpotensi besar memicu bencana ekologis seperti banjir bandang, tanah longsor, dan kekeringan saat musim kemarau di wilayah sekitar.

Pencemaran Udara dan Infrastruktur Rusak: Lalu-lalang ratusan truk bertonase tinggi menyebabkan polusi debu yang mengganggu kesehatan warga serta mempercepat kerusakan jalan kabupaten yang tidak sesuai kelas muatan.

Masyarakat mendesak aparat penegak hukum dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto segera menutup permanen aktivitas tambang ilegal tersebut demi keselamatan lingkungan dan keadilan sosial bagi masyarakat luas.

Penulis : Redaksi

Komentar ditutup.

Follow WhatsApp Channel tribuncakranews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Koperasi Konsumen Bentulu Sejahtera Abadi Bersertifikasi Koperasi Sehat dan Sejahtera
Pengurus Grib Jaya Pemalang Dampingi Anak Remaja Korban Pemukulan Ke Kantor Pemerintah Desa Danasari
ALSA CLCC 2026 Care And Legal Coaching Clinic Resmi Dibuka di Pendopo Sipanji Banyumas
PENSIUN SEBAGAI ASN 1 OKTOBER, MALAH PULANG JADI KADES! INI SOSOK JUMAIDI NO URUT 1 BERINGIN – ANAK DESA YANG TIDAK LUPA AKAR! 
Publik Menanti Bukti Penindakan Terhadap Arena Diduga Sabung Ayam Tanjung Morawa yang Diduga Kebal Hukum
Dasco dan Posisi Strategis PWI dalam Dinamika Kekuasaan
Senjata Pindad Diduga Disiapkan dan Ada Dugaan Pertemuan di Markas FKPPI Tanjung Morawa, Polda Sumut Dinanti Usut Dugaan Dalang Kasus Donny Pa’cek
RS Hermina Banyumanik Gelar Pelatihan Bantuan Hidup Dasar, Bekali Relawan Penanganan Korban Kecelakaan
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 15:14 WIB

Koperasi Konsumen Bentulu Sejahtera Abadi Bersertifikasi Koperasi Sehat dan Sejahtera

Jumat, 20 November 2026 - 15:11 WIB

Pengurus Grib Jaya Pemalang Dampingi Anak Remaja Korban Pemukulan Ke Kantor Pemerintah Desa Danasari

Jumat, 20 November 2026 - 15:06 WIB

ALSA CLCC 2026 Care And Legal Coaching Clinic Resmi Dibuka di Pendopo Sipanji Banyumas

Jumat, 20 November 2026 - 14:16 WIB

PENSIUN SEBAGAI ASN 1 OKTOBER, MALAH PULANG JADI KADES! INI SOSOK JUMAIDI NO URUT 1 BERINGIN – ANAK DESA YANG TIDAK LUPA AKAR! 

Jumat, 20 November 2026 - 13:50 WIB

Publik Menanti Bukti Penindakan Terhadap Arena Diduga Sabung Ayam Tanjung Morawa yang Diduga Kebal Hukum

Berita Terbaru