SEMARANG, TRIBUNCAKRANEWS.COM — DPRD Jawa Tengah menerima aspirasi dari perwakilan pekerja online yang menyampaikan sejumlah tuntutan terkait perlindungan, status kemitraan, hingga jaminan keselamatan dalam menjalankan pekerjaan.
Dalam audiensi tersebut, perwakilan DPRD Jateng menyampaikan bahwa berbagai aspirasi yang disampaikan telah diterima dan akan diteruskan kepada pihak yang memiliki kewenangan di tingkat pemerintah pusat.
Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah mengenai status pekerja online agar tidak diposisikan sebagai pekerja atau karyawan, melainkan sebagai mitra.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Teman-teman tidak menjadi pekerja atau karyawan, tetapi menjadi mitra,” ujar Hj. Ida Nurul Farida M.pd komisi 4 DPRD Jateng fraksi PKS
dalam audiensi tersebut.
Menurutnya, pembahasan mengenai pekerja online juga tengah menjadi perhatian di tingkat DPR RI. Aspirasi yang disampaikan para pekerja online di Jawa Tengah nantinya akan diteruskan melalui surat resmi DPRD serta hasil audiensi.
Hal tersebut dilakukan agar aspirasi yang disampaikan dapat terdokumentasi dengan jelas dan sampai kepada kementerian maupun DPR RI sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam penyusunan kebijakan.
Selain persoalan status kemitraan, DPRD Jateng juga menyoroti pentingnya perlindungan dan jaminan keselamatan bagi pekerja online. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diharapkan turut memberikan perlindungan sesuai dengan kewenangannya.
Dalam audiensi tersebut juga dibahas persoalan data kesejahteraan atau desil. Para pekerja yang merasa kondisi pendapatannya tidak sesuai dengan data desil yang tercatat diminta berkomunikasi dengan pemerintah desa.
Perubahan data tersebut dapat diajukan melalui perangkat desa untuk dilakukan penyesuaian sesuai kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya.
DPRD Jateng juga membuka ruang bagi adanya ide maupun usulan tambahan dari para pekerja online. Aspirasi tersebut nantinya dapat disampaikan secara tertulis agar lebih mudah ditindaklanjuti.
“Kita akan mengetahui semua apa yang menjadi harapan Panjenengan, semuanya akan terangkum dengan jelas, dan kita teruskan kepada yang punya kewenangan,” kata Ida DPRD Jateng.
Audiensi tersebut diharapkan menjadi langkah untuk memperkuat komunikasi antara pekerja online, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat, terutama dalam upaya mendorong adanya perlindungan dan kepastian bagi pekerja di sektor tersebut.
