Jakarta, Tribuncakranews.com – Ketika seorang wartawan berhadapan dengan hukum karena berita yang ditulisnya, muncul satu pertanyaan penting, di mana sebenarnya perlindungan pers diletakkan?
Pertanyaan ini menjadi semakin relevan di tengah perkembangan media digital. Sebuah berita tidak lagi hanya dibaca oleh masyarakat melalui media cetak atau portal berita, tetapi dapat tersebar luas melalui media sosial dan berbagai platform digital. Akibatnya, sebuah karya jurnalistik dapat dengan cepat menjadi perhatian publik sekaligus berpotensi menimbulkan persoalan hukum.
Indonesia sebenarnya telah memiliki Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang memberikan jaminan terhadap kemerdekaan pers. Pasal 4 UU Pers menegaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Sementara Pasal 8 menyatakan bahwa dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, persoalannya bukan sekadar apakah perlindungan itu ada. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah bagaimana perlindungan tersebut diterapkan ketika wartawan benar-benar berhadapan dengan proses hukum?
Perlindungan Bukan Berarti Kebal Hukum
Perlu ditegaskan sejak awal, perlindungan terhadap wartawan bukan berarti wartawan kebal terhadap hukum.
Wartawan tetap memiliki kewajiban untuk bekerja secara profesional. Berita harus berdasarkan fakta, dilakukan melalui proses verifikasi, memenuhi prinsip keberimbangan, serta memperhatikan Kode Etik Jurnalistik.
Jika wartawan melakukan kesalahan, tentu harus ada mekanisme pertanggungjawaban. Tetapi pertanggungjawaban tersebut juga harus ditempatkan dalam konteks profesinya.
Tidak setiap kesalahan jurnalistik harus langsung berubah menjadi perkara pidana. Tidak setiap berita yang membuat seseorang merasa dirugikan otomatis merupakan pencemaran nama baik. Dan tidak setiap kritik terhadap pejabat atau lembaga dapat dianggap sebagai penghinaan.
Di sinilah mekanisme hukum pers menjadi penting. Ketika Sengketa Pemberitaan Langsung Dibawa ke Ranah Pidana. Salah satu persoalan yang selama ini menjadi perhatian adalah ketika sengketa akibat pemberitaan langsung diarahkan ke proses pidana.
Padahal, UU Pers telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui hak jawab, hak koreksi, serta peran Dewan Pers.
Dewan Pers memiliki fungsi antara lain melindungi kemerdekaan pers dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pemberitaan pers. Dalam mekanisme pengaduan, penyelesaian dapat dilakukan melalui mediasi dan ajudikasi berdasarkan UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, serta peraturan Dewan Pers.
Artinya, ketika seseorang merasa dirugikan oleh pemberitaan, terdapat mekanisme khusus yang seharusnya dihormati.
Persoalannya kemudian adalah bagaimana memastikan mekanisme tersebut benar-benar menjadi pintu utama dalam menyelesaikan sengketa jurnalistik.
Putusan MK Menguatkan Posisi Perlindungan Wartawan
Perdebatan mengenai perlindungan hukum terhadap wartawan memperoleh perkembangan penting melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025.
Putusan yang dibacakan pada 19 Januari 2026 tersebut menguji Pasal 8 UU Pers. MK menyatakan frasa “perlindungan hukum” dalam Pasal 8 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa penerapan sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya secara sah hanya dapat digunakan setelah mekanisme hak jawab, hak koreksi, serta dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik berdasarkan pertimbangan dan upaya penyelesaian oleh Dewan Pers tidak mencapai kesepakatan sebagai bagian dari restorative justice.
Putusan ini merupakan titik penting dalam perkembangan hukum pers di Indonesia. Mahkamah juga menegaskan bahwa UU Pers merupakan lex specialis yang mengatur kegiatan jurnalistik, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa pers. Perlindungan hukum tersebut tidak boleh dimaknai sebagai impunitas, tetapi sebagai perlindungan substantif dan prosedural dari tindakan represif, kriminalisasi, serta pembatasan yang tidak proporsional. Dengan kata lain, wartawan tidak diberikan kekebalan hukum.
Namun, negara juga tidak boleh membiarkan wartawan dengan mudah dikriminalisasi ketika menjalankan profesinya secara sah.
Pers dan UU ITE
Persoalan menjadi semakin kompleks ketika produk jurnalistik dipublikasikan melalui media elektronik.
Di era digital, hampir seluruh media menggunakan internet sebagai sarana utama penyebaran informasi. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai hubungan antara UU Pers dan UU ITE.
Apabila sebuah berita merupakan produk jurnalistik, maka harus terlebih dahulu dilihat karakter dan proses lahirnya berita tersebut. Jangan sampai media elektronik hanya dijadikan alasan untuk mengabaikan mekanisme yang telah disediakan oleh UU Pers.
Hal ini penting karena fungsi pers tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjalankan fungsi kontrol sosial.
Wartawan dapat melakukan kritik terhadap pemerintah, pejabat publik, badan usaha, maupun lembaga tertentu sepanjang dilakukan berdasarkan fakta dan prinsip jurnalistik.
Kritik tidak boleh serta-merta disamakan dengan penghinaan. Pengawasan tidak boleh dengan mudah dianggap sebagai pencemaran. Dan pemberitaan mengenai kepentingan publik tidak seharusnya langsung dipandang sebagai serangan terhadap kehormatan seseorang.
Ancaman Hukum dan Chilling Effect
Yang perlu diwaspadai adalah munculnya chilling effect, yaitu keadaan ketika ancaman hukum membuat wartawan takut melakukan tugas jurnalistik.
Bayangkan seorang wartawan menemukan dugaan penyimpangan anggaran, persoalan pelayanan publik, konflik kepentingan atau kebijakan pemerintah yang perlu dikritisi.
Wartawan kemudian melakukan konfirmasi, mengumpulkan data dan menerbitkan berita. Namun setelah berita terbit, pihak yang diberitakan mengancam melaporkan wartawan.
Jika kondisi seperti ini terus terjadi tanpa adanya mekanisme perlindungan yang jelas, wartawan dapat berpikir,”Lebih baik tidak memberitakan daripada harus berhadapan dengan hukum”.
Jika ketakutan tersebut berkembang, dampaknya bukan hanya kepada wartawan. Masyarakat juga akan kehilangan salah satu sumber informasi dan kontrol sosial terhadap kekuasaan.
Karena itu, perlindungan terhadap wartawan pada hakikatnya bukan hanya perlindungan terhadap individu wartawan, tetapi juga perlindungan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
Perlindungan Harus Berjalan Bersama Profesionalisme
Namun, perlindungan hukum tidak boleh menjadi alasan bagi wartawan untuk mengabaikan profesionalisme. Pers juga harus melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri.
Wartawan harus melakukan verifikasi. Redaksi harus memberikan ruang konfirmasi. Berita harus disusun secara berimbang dan tidak boleh sengaja membangun opini yang menyesatkan. Ketika terjadi kesalahan, media harus berani memberikan hak jawab, hak koreksi atau melakukan perbaikan.
Dengan demikian, perlindungan pers dan profesionalisme jurnalistik sebenarnya bukan dua hal yang bertentangan. Justru keduanya saling melengkapi.
Pers yang profesional membutuhkan perlindungan hukum, sedangkan perlindungan hukum harus diberikan kepada pers yang menjalankan profesinya secara bertanggung jawab.
Jadi, Di Mana Perlindungan Pers Diletakkan?
Jawabannya bukan pada kekebalan hukum. Perlindungan pers harus diletakkan pada mekanisme hukum yang memberikan kepastian, proporsionalitas dan keadilan bagi wartawan sekaligus memberikan ruang penyelesaian bagi pihak yang merasa dirugikan.
Putusan MK Nomor 145/PUU-XXIII/2025 telah memberikan arah yang penting.
Sengketa yang berkaitan dengan karya jurnalistik tidak semestinya langsung diarahkan pada sanksi pidana atau perdata. Terlebih dahulu terdapat mekanisme hak jawab, hak koreksi, Kode Etik Jurnalistik dan penyelesaian melalui Dewan Pers. Hal ini bukan berarti pihak yang dirugikan oleh pemberitaan kehilangan hak hukumnya.
Sebaliknya, mekanisme tersebut memberikan kesempatan agar persoalan jurnalistik diselesaikan melalui jalur yang sesuai dengan karakter pers.
Ketika wartawan berhadapan dengan hukum, yang harus dipastikan bukan bahwa wartawan selalu benar. Yang harus dipastikan adalah proses hukumnya benar, adil dan menghormati karakter profesi jurnalistik.
Wartawan bukan manusia yang kebal hukum. Tetapi wartawan juga bukan orang yang boleh dengan mudah dikriminalisasi hanya karena menjalankan tugas jurnalistik.
Kemerdekaan pers membutuhkan tanggung jawab. Namun tanggung jawab juga membutuhkan perlindungan. Sebab ketika seorang wartawan takut menulis karena ancaman hukum, yang sesungguhnya sedang dipertaruhkan bukan hanya kebebasan seorang wartawan.
Yang dipertaruhkan adalah kemerdekaan pers, hak masyarakat memperoleh informasi, fungsi kontrol sosial, dan kualitas demokrasi. Maka pertanyaan, “di mana perlindungan pers diletakkan?” seharusnya dijawab dengan tegas.
Perlindungan pers harus diletakkan di dalam hukum, dijalankan melalui mekanisme hukum pers, dan dijamin agar wartawan yang menjalankan profesinya secara sah tidak mudah dikriminalisasi.
Karena pers yang bebas bukan pers yang bebas dari tanggung jawab. Dan pers yang bertanggung jawab juga tidak boleh dibiarkan berjalan sendirian ketika berhadapan dengan hukum.
Penulis : Agus Adi Priyanto - Praktisi Media
Editor : Khanza Haryati
