JAKARTA, Tribuncakranews.com — Jalan Komjen Pol. Suyudi Ario Seto menuju kursi Kapolri memasuki babak baru. Komisi III DPR RI secara aklamasi menyetujui Suyudi sebagai calon Kapolri untuk menggantikan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.
Keputusan tersebut diambil setelah Suyudi menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Persetujuan Komisi III kemudian menjadi tahapan penting dalam proses penggantian pucuk pimpinan Korps Bhayangkara.
Suyudi sebelumnya diajukan Presiden Prabowo Subianto sebagai calon tunggal Kapolri melalui Surat Presiden (Surpres) yang diterima pimpinan DPR pada 30 September 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan keputusan persetujuan tersebut setelah berkonsultasi dengan para pimpinan kelompok fraksi, Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), serta pimpinan DPR.
Namun, bukan sekadar pergantian pucuk pimpinan yang menjadi sorotan. Dalam uji kelayakan tersebut, Suyudi membawa agenda perubahan yang cukup luas untuk tubuh Polri.
Ada enam program prioritas yang dipaparkannya, meliputi pembenahan kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), pelayanan publik, penegakan hukum, pengawasan, serta akuntabilitas anggaran.
Mabes Dipangkas, Polres dan Polsek Diperkuat
Salah satu agenda yang disorot Suyudi adalah pembenahan struktur organisasi Polri.
Ia menawarkan penyederhanaan struktur Mabes Polri agar lebih ramping dan proporsional. Sebaliknya, penguatan diarahkan kepada satuan kewilayahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Polda proporsional dan suportif. Polres kuat sebagai kesatuan operasional dasar. Polsek tangguh dan dekat dengan masyarakat,” ujar Suyudi.
Menurut dia, lapisan persetujuan yang tumpang tindih juga perlu dipangkas agar pengambilan keputusan tidak berbelit dan satuan terdepan dapat bekerja lebih cepat sesuai beban kerja serta kebutuhan pelayanan.
Rekrutmen Polri Jadi Perhatian
Agenda berikutnya menyasar sumber daya manusia.
Suyudi menegaskan pembenahan SDM akan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, rekrutmen, pendidikan, penempatan, pengembangan karier hingga masa purnatugas.
Dalam sejumlah pemberitaan mengenai paparannya, Suyudi juga menekankan pentingnya pembenahan sistem rekrutmen agar tidak terjadi praktik titipan, transaksi maupun sponsorship dalam proses penerimaan anggota Polri.
Layanan 110 dan SPKT Jadi Prioritas 100 Hari
Sektor pelayanan publik juga mendapat porsi besar dalam agenda yang ditawarkan Suyudi.
Orientasi pelayanan kepolisian, kata dia, harus semakin bergeser pada kebutuhan masyarakat. Salah satu fokus dalam 100 hari pertama adalah memperkuat layanan darurat 110 serta Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).
Layanan tersebut diarahkan agar lebih cepat sekaligus memberikan perhatian lebih kepada korban yang datang mencari bantuan kepolisian.
“110 respons cepat dan SPKT ramah korban, perkara terlacak SP2HP pasti, bersih ke dalam, Polres kuat, Polsek tangguh,” tegas Suyudi.
Paparan tersebut memperlihatkan arah pembenahan yang hendak dibawa Suyudi apabila nantinya resmi memimpin Polri, dengan titik tekan pada penguatan organisasi, kualitas SDM, pelayanan masyarakat, penegakan hukum, pengawasan internal dan akuntabilitas.
Persetujuan secara aklamasi dari Komisi III DPR RI menjadi tahapan lanjutan setelah Presiden Prabowo mengusulkan Suyudi sebagai calon tunggal Kapolri.
Selanjutnya, proses tersebut berlanjut ke tahapan persetujuan DPR RI sesuai mekanisme yang berlaku.
Penulis : Khnza Haryati
Editor : Khanza Haryati
