Subang, Tribuncakranews.com – Upaya transparansi publik di Kabupaten Subang kini memasuki babak baru. PT Spiritrevolusi Media Nusantara bersama Kepala Biro Subang, Odang Hermawan, resmi melayangkan gugatan sengketa informasi ke Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Jawa Barat. Langkah hukum ini diambil setelah sejumlah permohonan informasi publik diabaikan oleh beberapa instansi pemerintah setempat.
Odang Hermawan menyatakan bahwa pendaftaran gugatan tersebut telah diterima oleh KIP Jawa Barat dan saat ini tengah menunggu proses registrasi resmi untuk persidangan.
Kronologi Pengabaian Informasi
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Persoalan ini bermula ketika PT Spiritrevolusi melayangkan surat Permohonan Salinan Dokumen Informasi Publik bernomor 0025/SPR/DRTR/PIP/XI/2025 kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Subang pada 19 November 2025. Namun, hingga kini, pihak Bapenda dinilai tidak memberikan respons yang semestinya.
Odang mengungkapkan, dirinya sempat menjalin komunikasi langsung dengan Sekretaris Bapenda, Rini, serta Kabid bernama Deden.
”Ibu Rini sempat berjanji akan menjawab surat kami dari Spiritrevolusi, namun faktanya sampai sekarang tidak ada jawaban. Bahkan, surat keberatan kedua yang kami layangkan pada 12 Desember 2025 pun tetap tidak digubris,” ujar Odang (13/2/2026).
Tiga Instansi Jadi Target Gugatan
Tidak hanya Bapenda, Odang menegaskan bahwa ada tiga instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang yang akan diproses melalui jalur sengketa informasi di KIP Jabar, yakni:
Bapenda Subang, Inspektorat Daerah Kabupaten Subang,DPRD Kabupaten Subang
Peringatan terhadap Kinerja Pers
Odang menekankan bahwa tindakan mengabaikan permohonan informasi ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan berpotensi memiliki konsekuensi hukum serius. Ia mengingatkan bahwa pejabat publik yang menghalang-halangi kerja jurnalistik dapat terjerat ketentuan pidana.
”Mungkin di Subang ini belum ada percontohan bahwa pejabat badan publik bisa disengketakan. Bahkan, bisa saja terjerat UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 karena menghalang-halangi kinerja pers dalam menggali informasi sesuai regulasi,” tegasnya.
Langkah ini diharapkan menjadi edukasi bagi seluruh badan publik di Kabupaten Subang agar lebih kooperatif dan patuh terhadap UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Red/Nopian
