SIMALUNGUN – Tribuncakranews.com
Puluhan massa yang tergabung dalam Front Justice (FJ) menggelar aksi damai di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Simalungun, Jumat (10/7/2026). Aksi tersebut dipimpin langsung oleh Edis Sigalingging selaku Pimpinan Aksi Front Justice yang menyampaikan sejumlah tuntutan terkait penanganan berbagai laporan dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Simalungun.
Dalam aksi itu, massa membawa spanduk dan poster bertuliskan “Berantas Korupsi Tanpa Tebang Pilih, Selamatkan Uang Rakyat”, sembari bergantian menyampaikan orasi yang menuntut agar Kejaksaan Negeri Kabupaten Simalungun meningkatkan kinerja dalam menangani perkara-perkara dugaan korupsi yang telah dilaporkan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di hadapan peserta aksi, Edis Sigalingging menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak langsung terhadap pembangunan daerah, pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, setiap laporan dugaan tindak pidana korupsi yang telah disampaikan masyarakat seharusnya ditindaklanjuti secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga tidak menimbulkan keraguan di tengah masyarakat.
“Kami datang bukan untuk mengintervensi proses hukum, melainkan menjalankan fungsi kontrol sosial. Kami ingin memastikan setiap laporan dugaan tindak pidana korupsi memperoleh penanganan yang serius sehingga masyarakat mengetahui bahwa hukum benar-benar bekerja,” ujar Edis dalam orasinya.
Ia mengatakan Front Justice menilai hingga saat ini masih terdapat sejumlah laporan dugaan tindak pidana korupsi yang sebelumnya telah disampaikan oleh Institute Law and Justice (ILAJ) kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Simalungun, namun menurut penilaian organisasinya belum terlihat perkembangan penanganan yang signifikan.
Menurut Edis, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pertanyaan publik mengenai efektivitas penegakan hukum apabila tidak disertai informasi yang terbuka mengenai perkembangan setiap laporan.
“Kami berharap Kejaksaan memberikan kepastian kepada masyarakat. Apabila suatu perkara masih dalam proses penyelidikan, sampaikan kepada publik sejauh mana perkembangannya sesuai ketentuan yang berlaku. Transparansi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum,” katanya.
Soroti Dugaan Penyimpangan Bimtek Ketahanan Pangan dan BUMDes
Selain meminta percepatan penanganan laporan yang telah disampaikan ILAJ, Front Justice juga menyoroti dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Ketahanan Pangan dan BUMDes se-Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025.
Menurut Edis, kegiatan tersebut telah menjadi perhatian masyarakat sehingga aparat penegak hukum diharapkan melakukan penyelidikan secara menyeluruh apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
“Semua pihak memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Apabila ditemukan adanya dugaan penyimpangan yang memenuhi unsur pidana, maka proses hukum harus berjalan sesuai peraturan perundang-undangan tanpa membedakan siapa pun,” ucapnya.
Sampaikan Sepuluh Tuntutan
Dalam aksi tersebut, Front Justice menyerahkan pernyataan sikap yang berisi sepuluh tuntutan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Simalungun.
Tuntutan pertama adalah mendesak Kejari Simalungun segera menindaklanjuti seluruh laporan dugaan tindak pidana korupsi yang telah disampaikan oleh Institute Law and Justice (ILAJ) secara profesional, objektif, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum.
Tuntutan kedua meminta Kejaksaan Negeri Kabupaten Simalungun meningkatkan status penanganan perkara terhadap sejumlah laporan apabila berdasarkan hasil penyelidikan telah diperoleh alat bukti yang cukup sesuai ketentuan hukum.
Tiga Laporan Jadi Sorotan
Dalam pernyataan sikap tersebut, Front Justice secara khusus menyoroti tiga laporan dugaan tindak pidana korupsi.
Pertama, Laporan Nomor 0539/ILAJ-B/V/2026 tanggal 26 Mei 2026 mengenai dugaan tindak pidana korupsi pada
