PURWOREJO, Tribuncakranews.com — Memasuki penghujung Agustus 2026, sorotan terhadap kejelasan pelaksanaan proyek pembangunan di Kabupaten Purworejo kembali mengemuka. Seorang mantan pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo menilai, apabila proyek-proyek yang dinilai penting bagi masyarakat tidak segera mendapatkan kejelasan, waktu pelaksanaannya akan semakin terdesak.
“Kalau tidak segera clear, potensi proyek tidak cukup waktu untuk pelaksanaan, karena besok pagi sudah bulan September 2026,” ujar mantan pejabat tersebut, Senin (31/8/2026).
Pernyataan itu menjadi peringatan keras di tengah semakin sempitnya waktu efektif pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun anggaran 2026. Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan proses pembangunan berjalan tanpa kepastian, sementara kalender anggaran terus bergerak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Persoalannya bukan semata soal apakah sebuah proyek dapat dilaksanakan atau tidak. Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa setiap tahapan berjalan tepat waktu, terukur, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
Mantan pejabat tersebut menegaskan bahwa manfaat pembangunan semestinya ditempatkan sebagai prioritas utama. Jangan sampai masyarakat hanya melihat rencana, pengumuman, dan proses administratif, tetapi manfaat konkret pembangunan justru terlambat dirasakan.
“Manfaat pembangunan mestinya diutamakan,” tegasnya.
Sorotan tersebut sekaligus menyentil pentingnya keberanian pemerintah dalam menentukan prioritas. Ketika waktu pelaksanaan semakin pendek, proyek yang belum jelas statusnya membutuhkan keputusan yang cepat dan terukur. Jangan sampai keterlambatan mengambil keputusan pada akhirnya berujung pada pekerjaan yang dikejar waktu, kualitas yang dipertanyakan, atau bahkan manfaat pembangunan yang tidak optimal.
Publik tentu berhak mendapatkan jawaban yang jelas: proyek mana yang benar-benar siap, mana yang masih berproses, mana yang realistis dilaksanakan, dan mana yang berpotensi tidak cukup waktu.
Sebab, memasuki September bukan lagi fase untuk sekadar berbicara tentang rencana. Pemerintah harus menunjukkan kepastian, kecepatan, dan hasil.
Jika sebuah proyek memang layak dan dibutuhkan masyarakat, jangan sampai tersandera oleh lambannya proses pengambilan keputusan. Sebaliknya, jika secara teknis, administratif, maupun waktu sudah tidak memungkinkan, pemerintah juga harus berani memberikan penjelasan secara terbuka.
Pembangunan bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Di balik setiap proyek terdapat kepentingan publik, kebutuhan infrastruktur, perputaran ekonomi, serta harapan masyarakat.
Karena itu, memasuki September 2026, publik patut menuntut satu hal sederhana: kejelasan.
Jangan sampai waktu terus berjalan, tetapi pembangunan justru tertinggal. Jangan pula masyarakat kembali menjadi pihak yang harus menanggung akibat dari keterlambatan yang sebenarnya bisa diantisipasi sejak awal.
Pemerintah daerah kini dituntut membuktikan bahwa pembangunan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat—bukan sekadar selesai secara administratif, tetapi selesai dengan manfaat yang nyata. ( Surjono )
Penulis : Surjono
Editor : Khanza Haryati
